Dampaknya Mengkhawatirkan, Bupati KSB Tegaskan Penertiban Wajib Dilakukan

Bupati KSB, H. W. Musyafirin (Suara NTB/dok)

Taliwang (Suara NTB) – Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM, menegaskan bahwa penertiban terhadap penambangan emas tanpa izin (PETI) merupakan kewajiban dan harus dilakukan. Apalagi saat ini kerusakan akibat penambangan liar sudah cukup parah. Termasuk tingkat pencemaran lingkungan, khususnya air yang sangat membahayakan karena berada di bawah ambang batas baku mutu.

‘’Kondisinya saat ini sudah semakin mengkhawatirkan. Maka untuk itu, kita tetap akan tertibkan PETI ini,’’ tegas bupati, Sabtu, 27 Oktober 2018. Apalagi katanya, Pemerintah Pusat dan Pemprov NTB, sudah mendesak Pemkab untuk bisa melakukan penertiban PETI ini. Sehingga tidak ada lagi cara yang harus dilakukan melainkan tetap harus ditertibkan.

Iklan

Dia menambahkan, terkait dengan penertiban, bupati tetap meminta supaya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Baik itu terhadap para penambang ilegal, pemilik gelondongan maupun masyarakat secara umum. Hal ini dilakukan, supaya masyarakat juga mendukung langkah penertiban PETI ini di Sumbawa Barat.

Sosialisasi yang dilakukan sekarang ini juga akan terus digalakkan. Hal tersebut harus tetap dilakukan supaya masyarakat paham tentang bahaya dari penggunaan merkuri. Sehingga pada saat penertiban benar-benar dilakukan tidak ada terjadi penolakan di masyarakat. ‘’Penertiban akitivitas PETI ini tetap dikakukan. Kami juga tetap meminta para camat untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Harapannya para penambang ini bisa melakukan secara mandiri tanpa ada paksaan nanti,’’ tandasnya.

Penertiban PETI di KSB, menjadi dilemma. Pasalnya warga yang menggantungkan hidup mellaui penambangan ilegal itu tidak sedikit. Sebut saja pascapenertiban PETI di SP dua Tatar, Kecamatan Sekongkang yang dilakukan beberapa hari lalu, sedikitnya 150 penambang kehilangan sumber mata pencaharian. Para penambang yang rata- rata tidak memiliki kemampuan lain kini harus bersabar agar dapurnya kembali mengepul.

Suara NTB yang mencoba melakukan pengecekan lapangan, masih sangat kesulitan untuk mendapatkan informasi dari para penambang PETI ini. Baik asalnya darimana, maupun masalah lainnya. Hanya saja, dari informasi yang diperoleh di lapangan, para penambang merupakan penduduk asli di wilayah setempat (Tatar dan KSB secara umum).

Penghasilan mereka juga cukup bagus. Untuk 10 meter penggalian, rata-rata mereka sudah mendapatkan batu yang menghasilkan emas dengan berat 2-4 gram emas. Apalagi para penambang tidak perlu repot-repot lagi membawa batu emas ke rumah, melainkan bisa langsung dilakukan pemurnian di lokasi galian (menggunakan alat gelondongan). Sehingga para penambang hanya membawa emas saja ketika pulang ke rumah.

Pundi-pundi uang dari hasil PETI juga dinikmati oleh para pemilik transportasi kuda. Di mana untuk membawa satu mata alat pemurnian emas (gelondong) ke lokasi dibiayai sekitar Rp500-1 juta. Bayangkan saja jika satu gelondong memiliki enam mata maka sudah ada sekitar Rp6 juta uang yang dihasilkan.

Besarnya biaya untuk membawa mata gelondong tentu sangat beralasan. Karena medannya yang cukup terjal dan harus melewati empat anak sungai untuk bisa mencapai titik pemurnian. Dengan peluang usaha yang cukup menjanjikan itu tidak heran banyak masyarakat beralih profesi baik sebagai penambang liar maupun sebagai kurir mata gelondong.

Tapi kondisinya saat ini sudah berbeda, karena aparat gabungan (TNI-Polri) sudah melarang adanya aktivitas penambangan dengan melakukan penertiban.

Kapolsek Sekongkang Ipda Anugrah Sari Darmawan SIK, Sabtu, 27 Oktober 2018 mengatakan, memang untuk saat ini sudah ada tidak ada lagi aktivitas aktivitas PETI di lokasi SP dua Tatar.

Meskipun demikian, tim gabungan (TNI-Porli)  tetap melakukan patroli rutin untuk menekan terjadinya aktivitas penambangan lanjutan.

Selain itu, pihaknya juga akan menutup paksa lubang-lubang yang sebelumnya digali penambang liar. Sementara untuk peralatan gelondong yang saat ini masih berada di lokasi, pihaknya berencana akan menguburkan ke dalam lubang yang dibuat oleh penambang ini. Selain alat gelondong, mesin yang kerap digunakan juga akan dimasukkan ke dalam lubang galian sehingga tidak ada lagi aktivitas PETI di lokasi tersebut.

‘’Memang sudah tidak ada lagi aktivitas penambangan di lokasi tersebut. Sebagai upaya kita agar tidak lagi penambang yang naik dengan cara menguburkan semua peralatan yang ada di lokasi penertiban,’’ ungkapnya.

Ditambahkannya, terkait penambang yang sudah terdata saat ini sekitar 150 orang, pihaknya juga tetap melakukan pengawasan. Bahkan di lokasi yang digunakan oleh masyarakat untuk naik ke tambang, juga akan diamankan oleh personel Polsek setempat. Sehingga dengan adanya penertiban yang sudah dilakukan belum lama ini, tidak ada lagi aktivitas penambangan.

Karena prinsipnya, tambang ilegal (PETI) sangat berbahaya. Tidak memiliki standar keselamatan pertambangan. Selain itu, dampak dari aktivitas tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan dan kini sudah parah. Mulai dari penggunaan zat berbahaya (mercuri) hingga zat-zat beracun lain yang sangat mengancam kesehatan masyarakat.

‘’Ada banyak dampak negatif dari aktivitas penambangan emas ilegal ini, karena itu kita harus tertibkan. Kita juga tetap berkordinasi dengan Pemkab, untuk mencari jalan keluar terbaik agar mereka (penambang) beralih ke profesi lain yang lebih aman,’’ tandasnya. (ils)