Dampak Pandemi Covid-19, Penduduk Miskin di Lobar Bertambah 4.990 Jiwa

Kepala Bappeda Lobar Ahmad Saikhu bersama pihak BPJS, Pelindo Lembar saat memaparkan kemiskinan dalam Rakor RPKD, Rabu, 1 Desember 2021. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) bertambah tahun 2021 ini dibanding tahun 2020. Kemiskinan tahun ini mencapai 105.240 jiwa, bertambah sebanyak 4.990 orang dari tahun 2020 sebanyak 100.250 jiwa. Penambahan angka kemiskinan ini diakibatkan dampak pandemi Covid-19 yang terjadi tahun 2019 akhir.

Bertambahnya angka kemiskinan ini menjadi atensi Pemda Lobar, dalam hal ini Wakil Bupati (Wabup) Hj. Sumiatun menekankan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memperkuat kolaborasi dan sinergitas dalam penanganan kemiskinan. Penekanan ini disampaikan Wabup dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar, Rabu, 1 Desember 2021.

Iklan

Wabup selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) mengatakan agar semua OPD di lingkup Pemda memperkuat sinergisitas dan kolaborasi dengan semua pihak, termasuk lembaga non pemerintah untuk menangani kemiskinan. “Sinergisitas harus terus diperkuat,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bappeda Lobar Ahmad Saikhu memaparkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) tahun 2021-2024. “Di mana Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini telah ditetapkan dalam Perbup Nomor 44 tahun 2021 tanggal 14 Oktober 2021,” jelas Saikhu.

Mantan Kepala Bapenda itu mengatakan, beberapa analisis dalam penyusunan RPKD, di antaranya kondisi umum daerah, mencakup identifikasi kondisi perekonomian, geografi, demografi. Profil kemiskinan daerah, mencakup analisis karekteristik kemiskinan makro dan mikro. Selanjutnya, prioritas program mencakup analisis masalah kemiskinan, kondisi fiskal dan faktor pendorong serta penghambat. Selanjutnya Lokasi prioritas yang dituangkan dalam analisis kuadrat wilayah.

Menurutnya, terdapat enam isu strategis dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, bidang pendidikan terkait peningkatan kualitas pendidikan dasar. Isi kesehatan, yakni peningkatan kualitas kesehatan dasar, pelayanan kesehatan balita untuk pencegahan stunting dan gizi buruk.

Isu strategis bidang infrastruktur dasar, yakni peningkatan aksesibilitas antar wilayah melalui peningkatan sarana prasarana jalan, sarpras dasar perumahan. Isu strategis bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan, menyangkut peningkatan penyediaan lapangan pekerjaan. Bidang ketahanan pangan, terkait pemanfaatan sumber daya lokal dan produksi pangan. Isu strategis bidang ekonomi, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (inklusi). Sedangkan untuk hasil analisis kuadran wilayah, terdapat beberapa prioritas wilayah intervensi penanganan di antaranya berdasarkan DTKS dibagi tiga yakni wilayah prioritas I yang memiliki RTS dan ART tertinggi terdiri dari Sekotong, Gerung, Narmada dan Gunungsari.

Wilayah prioritas II, yakni kecamatan Lingsar. Sedangkan wilayah prioritas intervensi kuadrat IV, yakni Lembar dan Kediri. Kemudian untuk prioritas wilayah intervensi kebijakan pendidikan, prioritas pertama yang masuk kuadran I Kecamatan Narmada, Gunungsari, Sekotong dan Lingsar. Wilayah masuk kuadran II, Gerung dan Lembar. Kuadran IV, terdiri Kecamatan Labuapi, Kuripan, Kediri, dan Batulayar.

Prioritas wilayah intervensi kebijakan pendidikan, mencakup Sekotong, Lembar, Kuripan dan Batulayar masuk kuadran I. Kuadran II, Kecamatan Narmada Labuapi dan Gerung. Kuadran III Narmada dan kuadran IV mencakup Lingsar dan Gunungsari. Sedangkan prioritas kebijakan infrastruktur dasar, mencakup Kecamatan Sekotong, dan Gunungsari masuk kuadran I. Kuadran II yakni Lingsar, Narmada dan Lembar. Kuadran III, di Kecamatan Kediri dan Labuapi.

Sementara itu pihak BPS yang diwakili Fungsional Madya Sapirin memaparkan berdasarkan perhitungan BPS garis kemiskinan di Lobar tahun 2021 bertambah sebesar 6,12 persen dibanding tahun sebelumnya. Dilihat dari garis kemiskinan individu mencapai 466.495 jiwa, sedangkan tahun 2020 terdapat 439.595 jiwa. Sedangkan garis kemiskinan menurut rumah tangga sebanyak 1.842.655, sehingga kalau dirata-rata angka ART di rumah tangga miskin 3,95 persen. Sedangkan untuk jumlah dan persentase penduduk miskin di Lobar meningkat. “Jumlah penduduk miskin di Lobar pada Maret 2021 sebanyak 105.240 jiwa atau 14,47 persen, naik sekitar 4.990 ribu jiwa atau 0,19 persen dibanding Maret tahun 2020 sebanyak 100.250 jiwa atau sebesar 14,28 Persen,” terangnya.

Jika dilihat dari empat tahun terakhir, angka kemiskinan mengalami naik turun. Tahun 2018, angkanya 15,20 persen atau 103.770 jiwa, tahun 2019 turun menjadi 15,17 persen atau 105.040 jiwa, kemudian tahun 2020 menurun lagi menjadi 100.250 jiwa atau 14,28 persen. Lalu naik lagi tahun 2021 menjadi 105.240 jiwa atau 14,47 persen.

Yang patut disyukuri kata dia, angka kedalaman dan keparahan kemiskinan justru menurun. Kedalaman kemiskinan menurun dari 2,91 persen tahun 2020 menjadi 1,70 persen tahun 2021. Sedangkan keparahan kemiskinan bisa ditekan dari 0,82 persen tahun 2020 menjadi 0,31 persen tahun 2021. Artinya butuh intervensi sedikit saja, warga yang berada pada keparahan dan kedalaman kemiskinan ini bisa keluar dari status tersebut. (her)

Advertisement