Dampak Pandemi Covid-19, Pendapatan Daerah Turun Rp600 Miliar

Ilustrasi Insentif Penanganan Covid-19 (Mohamad Trilaksono/pxhere)

Mataram (Suara NTB) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB mencatat penurunan pendapatan daerah dalam APBD murni 2020 sebesar Rp600 miliar akibat pandemi Covid-19. Penurunan pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Pendapatan yang berkurang hanya Rp600 miliar. Kan relokasi dan refocusing. Dari total Rp5,4 triliun itu berkurangnya Rp600 miliar. Tapi masih masih tersisa Rp5,05 triliun,” kata Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, kemarin.

Iklan

Amry menyebutkan, penurunan pendapatan daerah itu berasal dari PAD sekitar Rp200 miliar dan dana perimbangan terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp300 miliar lebih.
Dua kali penyesuaian pendapatan. Pertama kurang Rp200 miliar, kedua kurang Rp400 milaran. Jadi total berkurangnya Rp600 miliar. Penyesuaian pertama bulan Februari ada Perpres. Dilakukan evaluasi lagi, berkurang, jelas Amry.

Mantan Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini mengatakan, apabila pendapatan berkurang lagi, maka nanti akan dilakukan penyesuaian di APBD Perubahan (APBD-P) 2020 yang rencananya akan dibahas Juli mendatang. Juni ini kita cek lagi kondisi pendapatan. Itulah dasar melakukan perubahan di bulan Juli, terangnya.

Di tengah pandemi Covid-19, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, kata Amry masih optimis mengejar target PAD. PAD yang berpotensi tidak mencapai target berasal dari retribusi daerah.

Hasil realokasi dan refocusing anggaran yang dilakukan beberapa waktu lalu, anggaran belanja langsung yang dialihkan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp926 miliar atau hampir mencapai Rp1 triliun. Dengan peruntukan stimulus ekonomi sebesar Rp300 miliar, Jaring Pengaman Sosial (JPS) Rp300 miliar dan penanganan kesehatan Rp326 miliar.

Sekarang hampir Rp1 triliun untuk Corona. Kita bukan ndak ada uang. Uang kurang, akhirnya belanja disesuaikan, jelasnya.
Anggaran pembangunan proyek fisik digeser untuk penanganan Covid-19. Seperti proyek pembangunan jalan dan jembatan sebagian digeser untuk stimulus ekonomi, JPS dan penanganan kesehatan.

Bukan berarti proyek fisik ndak ada. Tetap ada, seperti di bidang perumahan dan permukiman tetap ada. Hanya saja model pelaksanaannya diarahkan ke padat karya. Supaya masyarakat bisa terbantu untuk mendapatkan pendapatan, tandasnya. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional