Dampak Pandemi Covid-19, Kebijakan Anggaran Pemda Berubah

H. Amry Rakhman (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Dampak pandemi Covid-19 di NTB mengubah kebijakan anggaran Pemda. Anggaran yang semula dialokasikan untuk program-program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kini dilakukan realokasi dan refocusing untuk penanganan Covid-19.

Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 8 Juni 2020 mengatakan review atau revisi RPJMD NTB 2019-2023 tak terelakkan. Akibat pandemi Covid-19, pasti akan berpengaruh terhadap pencapaian indikator-indikator RPJMD.

Iklan

‘’Kita akan cek indikator mana dalam RPJMD yang terpengaruh dengan kondisi ini. Itulah yang akan kita lakukan evaluasi. Lalu itulah yang kita formulasikan kembali. Seberapa layaknya indikator itu dalam tiga tahun ke depan. Oleh karena itu, review RPJMD atau mungkin perubahan RPJMD ndak bisa kita elakkan,’’ kata Amry.

Ia mengatakan, tak terelakkannya revisi RPJMD di samping akibat kondisi saat ini. Juga telah keluar Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2023.

Ia mengatakan, revisi RPJMD NTB akan diusahakan tahun ini. Karena itulah yang akan menjadi dasar dalam membuat perencanaan  tahun 2021. ‘’Kalau ini tidak kita lakukan perubahan atau revisi, maka indikator yang kita pakai di 2021 tidak direvisi. Tapi kan ndak mungkin. Karena kita sekarang dalam kondisi harus berubah. Kalau perencanaan 2021, berarti dasar/landasan hukumnya indikator itu harus kita cek kembali,’’ kata mantan Kepala Bappeda KSB ini.

Amry mengatakan, indikator RPJMD NTB yang kemungkinan cukup berat dicapai di tengah pandemi Covid-19. Seperti laju pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, inflasi dan lainnya.

‘’Kalau kemarin laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5-6 persen. Dengan kondisi pandemi apakah bisa mencapai 5-6 persen. Kemiskinan misalnya, apakah dengan kondisi  ini tak terjadi penambahan. Apakah pengangguran dan inflasi meningkat,’’ katanya.

Target-target pencapaian indikator RPJMD akan dilihat kembali. Mana yang masih bisa ditingkatkan dalam kondisi pandemi saat ini. Dan mana indikator yang berpotensi tak tercapai. Namun sesulit apapun, pasti ada beberapa indikator RPJMD yang masih bisa naik.

Amry mengatakan, ada sekitar Rp926 miliar anggaran pembangunan untuk mendukung pencapaian indikator RPJMD tahun 2020 yang dialihkan untuk penanganan Covid-19. Anggaran yang semula untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan bangunan-bangunan lainnya dialihkan untuk pemberdayaan IKM dan UKM serta penanganan kesehatan.

‘’Jadi nanti seolah-olah tersubstitusi. Yang tadi banyak di fisik berupa jalan, jembatan dan bangunan. Sekarang dia bersubstitusi ke  pembinaan dan pemberdayaan IKM dan UKM. Kalaupun sebagian lari ke penanganan kesehatan dan jaring pengaman sosial,’’ jelasnya.

Amry mengatakan, target penurunan kemiskinan dan pengangguran kemungkinan yang cukup berat dicapai dalam kondisi pandemi Covid-19. Sesuai RPJMD, Pemprov NTB menargetkan angka kemiskinan pada 2023 turun menjadi satu digit atau 9,75 persen.

Pada tahun awal RPJMD, atau 2018, angka kemiskinan NTB sebesar 14,63 persen. Tahun 2019 ini ditargetkan turun menjadi 13,75 persen. Tahun 2020, kemiskinan ditargetkan terus mengalami penurunan menjadi 12,75 persen. Kemudian pada 2021 dan 2022, angka kemiskinan NTB ditargetkan turun menjadi 11,75 persen dan 10,75 persen.

Berdasarkan rilis BPS, jumlah penduduk miskin di NTB pada bulan September 2019 sebesar 705.680 orang. Sedangkan pada Maret 2019 sebesar 735.960 orang. Adapun persentase penduduk miskin pada periode Maret 2019 – September 2019 mengalami penurunan sebesar 0,68 persen dari 14,56 persen menjadi 13,88 persen. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional