Dampak Kemenangan Djan Faridz, PPP KLU Klaim Tak Masalah, Lotim Siap Gelar Muscab

Tanjung (Suara NTB) – Proses dualisme di tubuh DPP PPP dan DPW PPP NTB, tak mempengaruhi psikologi politik kader sekaligus anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) dari PPP. Dengan kedudukan dua kursi PPP di DPRD, mereka cukup nyaman dan tak terganggu dengan kisruh yang ada.

Ketua DPC PPP KLU, Narsudin, S.Sos., kepada koran ini Kamis, 24 November 2016 menegaskan kepengurusan PPP di Lombok Utara tidak mengenal dualisme. Meski di pengurus DPC PPP kabupaten lain berlaku kepengurusan yang mengikuti gejolak pusat, namun tidak demikian di KLU.

Iklan

“Dulu sebelum saya memang sedikit lucu, sampai-sampai SPJ dan uang iuran partai harus dibagi dua ke pengurus (DPC). Sekarang tidak, sejak saya bentuk kepengurusan DPC kemarin, semua yang berseberangan kita rangkul sehingga PPP di KLU sekarang bersatu,” ungkap Narsudin.

Dijelaskannya, kader maupun politisi PPP di Lombok Utara tak lagi mengenal istilah Kubu Djan Faridz maupun Kubu Romahurmuziy. Namun demikian, terbentuknya PPP di KLU atas dasar Muscab di bawah komando DPW PPP NTB pimpinan Hj. Wartiah.

Menyikapi gugat menggugat dua kubu di pusat, pengurus DPC PPP KLU sambung Narsudin enggan ikut larut dalam konflik internal itu. Bagi kader dan politisi PPP KLU, tidak soal siapapun yang memenangkan gugatan mereka tetap sebagai militan PPP.

Dengan melepas atribut dualisme, Ketua DPC PPP KLU justru mengajak seluruh pengurus PPP di berbagai daerah untuk mengantisipasi agar PPP bisa lolos dalam proses verifikasi di KPU. Sebagai Partai dengan sejarah Panjang, sangat disayangkan jika partai berlambang Ka’bah ini kembali tidak bisa mengusung pasangan calon di masa depan.

PPP KLU sendiri sudah mengalami dampak tersebut di Pilkada 9 Desember 2015 lalu. Pengurus dan kader PPP ketika itu terpecah menjadi dua bagian, sehingga sebagai pendukung ada yang pro pasangan calon Djohan Sjamsu – Mariadi, dan sebagian lain mendukung calon Najmul Akhyar – Sarifudin (pasangan terpilih).

“Kami optimis, tentu yang diverifikasi adalah PPP yang memiliki kepengurusan jelas. Terkait ancaman PAW, kalau itu sudah terdengar dari dulu, dan Pak Romahurmuziy setahu saya tidak ada istilah pemecatan. Beliau orangnya merangkul,” demikian Narsudin.

Sementara di Lombok Timur (Lotim), pascaputusan pembatalan SK Kementerian Hukum dan Ham (Menkumham) pada sidang Pengadilan Tinggu Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta 22 November lalu, PPP kubu Djan Fariz di Lotim langsung menyiapkan agenda Musyawarah Cabang (Muscab). Diagedakan, Muscab akan digelar pada minggu pertama atau paling telat minggu ke dua Desember mendatang.

Ketua DPC PPP Lotim, kubu Djan Fariz, Zohri Rahman. Kepada Suara NTB via ponselnya, Kamis (24/11) menyatakan, keputusan segera menggelar Muscab ini merupakan hasil dari rapat pimpinan cabang (rapimcab) yang digelar kemarin.  “Kita pengurus sudah siap gelar muscab, sudah lama kita agendakan tapi sekaranglah waktunya tepat,” ungkapnya.

Keputusan PTUNJakarta yang menggagalkan SK Menkumham kubu Romi itu segera akan dieksekusi, sehingga kepada kader-kader PPP yang masuk ke kubu ini diminta untuk taat asas. “Kita kan partai yang taat asas,” katanya.

Diakui, pada keputusan sebelumnya, Menkumham menguatkan kubu Romahurmuziy dan di Lotim di bawah pimpinan Muzanni Umar.

Semua kader PPP yang ingin masuk siap diterima Zohri. Keinginan  besarnya, pasca keputusan PTUN ini sudah tidak ada lagi kubu di PPP, karena PPP itu partai satu. Partai berlambang ka’bah yang berasaskan Islam ini menginginkan situasi yang tenang dan aman.

“Tapi kalau mereka tidak mau silakan saja. Kalau kita tetap istiqomah. Kalau sudah keputusan Menkumham dicabut, maka SK Menkumham Pondok Gede dibatalkan. Selesai sudah tidak ada lagi tandingan,” imbuhnya.

Diakuinya, ada anggota DPRD Lotim yang masuk kubu Romahurmuziy. Hanya saja, dirinya enggan menyebut namanya. Pemberhentian Antarwaktu (PAW) pun tidak mau dibicarakan dulu. “PAW belum saatnya disebut,”  ujarnya.

Sementara Ketua DPC PPP Lotim versi Romahurmuziy Muzanni Umar, mengaku masih memiliki posisi yang kuat selaku ketua. Pasalnya, SK Menkumham belum dicabut. Diakuinya, kubunya sudah menggelar muscab  beberapa waktu lalu. Itu artinya, hasil muscab dinilai belum bisa dinyatakan batal, karena belum ada keputusan lain yang menggagalkan.

Senada dengan Zohri, Muzanni juga menginginkan partai PPP ini bisa bersatu dalam satu wadah partai agar semua sama-sama taat aturan, sehingga diharapkan ada perdamaian antara dua kubu ini dan tidak saling menyalahkan.

Mengenai PAW, katanya ada mekanisme partai yang harus dilalui dan tidak bisa sembarangan. Menjadi pimpinan partai tidak bisa dijalankan secara otoriter. “Semua ada mekanismenya, kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri,” terangnya. Berikutnya, menghadapi agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke depan, Muzanni Umar meyakinkan, tidak akan ada masalah lagi. Pengaruh perbedaan pendapat di PPP yang selama ini terjadi dipastikan tidak akan terjadi sampai tahap Pilkada 2018 mendatang. (ari/rus)