Dampak Covid-19, Sekolah Diminta Berikan Keringanan Pembayaran BPP

H. Aidy Furqan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mengingatkan agar sekolah memberikan keringanan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) sebesar 50 persen kepada siswa. Hal itu sebagai toleransi terhadap kondisi pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Aidy Furqan menyampaikan, agar sekolah memberi keringanan BPP sebesar 50 persen. Terlebih lagi dengan kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak ke berbagai sisi kehidupan. “Untuk menegaskan toleransi kita terhadap kondisi pandemi Covid-19,” ujarnya.

Iklan

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Dinas Dikbud NTB nomor 421/340.UM/Dikbud perihal penyesuaian pungutan BPP tahun 2021. Dalam surat itu, kepala sekolah diminta memberikan keringanan pembayaran 50 persen untuk BPP yang dipungut mulai dari Rp100 ribu sampai dengan Rp200 ribu. Selain itu, memberikan keringan pembayaran BPP yang dipungut antara Rp 50 ribu dan Rp100 ribu menjadi Rp50 ribu. Juga memberikan keringanan pembayaran BPP yang dipungut di bawah Rp50 ribu menjadi Rp25 ribu.

“Ketentuan ini berlaku mulai bulan Januari 2021 sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian, sesuai dengan perkembangan kondisi penanganan Covid-19,” ujar Aidy.

Sementara bagi sekolah yang tidak memungut BPP, Aidy meminta agar mengoptimalkan penggunaan dana BOS untuk membiayai kegiatan prioritas seuai ketentuan yang berlaku. Kepala sekolah juga dapat memberikan keringanan pembayaran seperti surat edaran itu bagi orang tua atau wali siswa yang belum melunasi BPP pada tahun lalu.

Di samping itu, Aidy juga menekankan kepada pihak sekolah agar membangun harmonisasi di lingkungan sekolah, antara kepala sekolah, kepala sub bagian tata usaha, guru, dan siswa. “Masih saya temukan tidak kesepahaman bergerak, sehingga banyak yang saling ‘ganggu’,” ujarnya. (ron)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional