Dampak Covid-19, Pemda Lobar Ingatkan Perusahaan Hindari PHK

Asmuni Hadi (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Dunia kerja di Lombok Barat (Lobar) diklaim tidak terlalu terimbas pandemi Covid-19 ini. Kendati banyak surat edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Terkait dengan PHK itu sendiri, alhamdulillah tidak terlalu signifikan terkait dengan imbas Covid-19 ini,” ujar Kepala Seksi Syarat Kerja dan Perselisihan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lobar sekaligus Mediator Hubungan Industrial, Asmuni Hadi, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin, 26 April 2021.

Iklan

Sebelumnya, kata dia, Sekda Lobar H. Baehaqi telah memberi penekanan supaya dapat menekan kemungkinan PHK di lingkungan kerja oleh perusahaan di wilayah Lobar  dapat ditekan seminimal mungkin. “Di samping itu juga beliau menimbau bagaimana caranya untuk mengupayakan dan mengusahakan, terutama Disnaker turun ke tiap-tiap perusahaan untuk mengimbau jangan sampai melakukan PHK,” tambahnya.

Langkah yang dilakukan pihaknya untuk mengantisipasi kemungkinan PHK oleh perusahaan ini pun sudah mulai berjalan hingga door to door ke masing-masing perusahaan agar mengajak para karyawannya untuk duduk bersama berdiskusi mencegah kemungkinan terjadinya PHK itu. “Salah satu yang kita imbau dan kita beri solusi dengan cara merumahkan atau dengan menerapkan  sistem sit (mengurangi jam kerja, red)” jelasnya.

Namun, terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan pihaknya. Ia mengakui ada beberapa perusahaan yang melakukan PHK. Tapi ia menyebut hal itu tidak banyak. “Dari data yang masuk dan kami catat di Disnaker, dari 2020 sampai 2021 sekarang ini sebanyak delapan perusahaan yang melakukan PHK,” ungkap dia.

Dari delapan perusahaan itu, lanjutnya, ada sekitar 16 orang karyawan yang terpaksa harus di-PHK. Dan warga Lobar yang harus menerima keputusan PHK itu ada empat orang. Selebihnya disebut Asmuni, itu merupakan karyawan dari luar Lobar. “Tenaga kerja yang di-PHK yang dari Lobar  empat orang, yang dari luar itu 12 orang,” imbuhnya.

Namun terkait perusahaan yang merumahkan karyawannya, ia menjelaskan kebijakan itu dilakukan oleh hampir semua perusahaan yang ada di Lombok Barat. Tetapi Disnaker telah meminta perusahaan yang bersangkutan untuk kembali memanggil para karyawan itu bekerja bila memang memungkinkan, sehingga sistem sif itu dapat diterapkan. “Kalau untuk 2020 itu memang ada perusahaan yang merumahkan di pertengahan bulan. Karena tidak mampu memberi gaji,” tandasnya.

Hal disebutnya berbeda dengan yang terjadi tahun 2021 ini. Para karyawan yang dirumahkan akan tetap dapat giliran bekerja. Di mana ketika mereka dipanggil bekerja, maka mereka akan mendapatkan upah, tetapi bila tidak, maka mereka tidak akan diberi upah. Namun, masa kerjanya disebut tetap. “Upah itu pun telah disepakati bersama harus sesuai dengan upah minimum” tandasnya.(her)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional