Dampak Covid-19, Pemda Lobar Akui Tambah Kemiskinan Baru

L. Marta Jaya (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) mengakui dampak Covid-19 sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian masyarakat, khususnya bagi warga yang hidup di garis kemiskinan. Dampak pandemi ini diakui akan menambah angka kemiskinan baru di Lobar.

‘’Hal ini dilihat dari banyaknya warga yang diberikan bantuan mencapai 116 ribu KK atau 348 ribu jiwa lebih. Sedangkan mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial jumlah warga miksin yang butuh intervensi bantuan sebanyak 124 ribu jiwa,’’ ungkap Kepala Dinas Sosial Lobar L. Marta Jaya, Rabu, 8 Juli 2020.

Iklan

Ia mengatakan dampak Covid-19 begitu luar biasa dirasakan sejak beberapa bulan terakhir melumpuhkan perekonomian warga, sehingga otomatis berdampak besar dari sisi kemiskinan. Hal ini kalau dilihat dari warga kurang mampu butuh intervensi berdasarkan data DTKS di Lobar menca

Kemiskinan baru ini, ujarnya, kemungkinan timbul akibat adanya pengangguran dampak dari PHK dan pekerja dirumahkan. Masyarakat yang tak bisa melakukan usaha lagi karena Corona. Ditambah lagi, warga yang hidup digaris kemiskinan hanya bergantung dari penghasilan seadanya setiap hari. Karena itu, salah satu program pemda dalam mengurangi dampak corona ini memberikan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada 38 ribu KK.

Bantuan JPS ini diberikan kepada warga yang masuk DTKS maupun non DTKS. Dampak bantuan ini pun besar bagi warga. Kalau mereka tidak disentuh bantuan maka tambah parah dampaknya dirasakan warga.

Selain JPS, ada juga bantuan lain seperti BST sebanyak 31 ribu KK, perluasan sembako sampai Desember menyasar 8 ribu KK, JPS Gemilang sebanyak 10 ribu KK lebih serta BLT DD sebanyak 26 ribu KK. “Kalau kami hitung-hitung dari program kaitan dengan covid-19 yang mendapatkan bantuan mencapai 116 ribu KK,” jelas dia.

  JPS Dampak Covid-19, Lotim Hanya Mampu Tiga Bulan

Akan tetapi, lanjut dia, bantuan yang akan diberikan ke masyarakat terdampak sendiri tidak seragam, artinya ada yang berlaku enam bulan dan ada yang tiga bulan saja. Seperti bantuan dari pusat berlaku selama enam bulan sedangkan JPS selama tiga bulan. Seperti bantuan perluasan sembako dari pusat terhitung sejak bulan ketiga sampai Desember, begitu pula BSTdan BLT diperpanjang enam bulan.

Terkait upaya verifikasi pemutakhiran data kemiskinan sesuai saran gubernur, pihaknya sudah menindaklanjuti dengan bersurat ke desa dan kelurahan untuk mendata serta melakukan musyawarah desa (musdes) terkait DTKS. Sekaligus hasil musdes ini nantinya kalau ada warga non DTKS akan diusulkan masuk DTKS. Termasuk jelas dia, hasil musdes ini mengkaper warga yang jatuh miskin dampak Corona.  (her)     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here