Dalih Pemerataan, Oknum Kades Potong Jatah BLT Warga

Kades Bukittinggi, Gunungsari, Lombok Barat Ahmad Muttakin (kanan) duduk di kursi persidangan sebagai terdakwa pungli BLT DD Covid-19, Kamis (10/9) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kades Bukittinggi, Gunungsari, Lombok Barat Ahmad Muttakin didakwa memungut Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 yang bersumber dari DD tahun 2020. Total pungutannya Rp53 juta dari 195 Keluarga Penerima Manfaat. Pemotongan itu dengan dalih pemerataan ke warga lainnya.

Sidang perdana Muttakin dipimpin ketua majelis hakim Agung Prasetyo, Kamis, 10 September 2020 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Jaksa penuntut umum Marollah membacakan dakwaannya. Desa Bukittinggi menetapkan APBDes sebesar Rp1,9 miliar pada tahun 2020. Sesuai Permenkeu RI dan Permendes RI, Desa Bukittinggi yang memperoleh DD Rp1,17 miliar mengalokasikan BLT Covid-19 maksimal 30 persen. Yakni Rp352,8 juta.

Iklan

Persyaratan penerima manfaat yakni kehilangan mata pencaharian, belum terdata, mempunyai anggota rentan sakit kronis, dan belum menerima bantuan sejenis lain. “Selanjutnya ditetapkan bahwa penerima manfaat BLT DD Covid-19 sebanyak 195 orang,” ucap Marollah. Diantaranya, 43 KK warga Dusun Tunjang Polak, 40 KK warga Dusun Murpadang, 62 KK warga Dusun Batu Kemalik, dan 50 KK warga Dusun Bukittinggi. Penerima manfaat ini berhak mendapat Rp600 ribu per-bulan selama tiga bulan. Sejak bulan Mei sampai Juli 2020.

Terdakwa Muttakin memanfaatkan kegiatan sosialisasi untuk menyampaikan besaran pungutannya. “Bahwa karena masih ada warga yang belum menerima bantuan maka penerima BLT DD tersebut diminta mengumpulkan lagi Rp150 ribu per setiap kali pencairan dan meminta para kepala dusun untuk mengumpulkan,” imbuh jaksa.

Perintah pungutan yang sama disampaikan Muttakin lagi. Kali itu pada saat penyerahan secara simbolis BLT DD pada 20 Mei 2020. Terdakwa menunggu Camat Gunungsari M Mudasir meninggalkan tempat lebih dulu agar perintah pungutan menjadi eksklusif. Empat kepala dusun lalu mulai menjalankan arahan Muttakin. Kadus Tanjung Polak berhasil mengumpulkan Rp11,65 Juta dari 43 KK; Kadus Bukittinggi kumpulkan Rp12,1 juta dari 50 KK; Kadus Batu Kemalik kumpulkan Rp18,3 juta dari 32 KK; dan Kadus Murpadang mengumpulkan Rp11,4 juta dari 40 KK.

Penyerahan dana hasil pengumpulan dari penerima bantuan ke Kadus maupun dari Kadus ke terdakwa tanpa dibuatkan kuitansi sebagai tanda terima. Dana tersebut kemudian disimpan Muttakin sendiri. “Perintah terdakwa untuk memungut dana dengan alasan dibagikan ke warga lainnya yang belum mendapatkan hanya merupakan dalih belaka,” kata Marollah.

Sebab, sambung dia, 195 KK warga penerima BLT DD Covid-19 telah melalui verifikasi dan memenuhi syarat. Warga Desa Bukittinggi lainnya sudah menerima BST, BPNT, JPS Pemkab Lombok Barat, JPS Pemprov NTB, dan PKH Kemensos RI.

“Adanya warga yang belum menerima bantuan hana dalih untuk bisa memotong atau memungut dana dari masyarakat dan merupakan perbuatan melawan hukum,” tutup Marollah. Muttakin diajukan dengan dakwaan pasal 12 e dan pasal 11 UU Tipikor.

Usai persidangan, penasihat hukum terdakwa, Irpan Suryadiata menganggap perbuatan Muttakin bukan korupsi. “Itu dalam merespons dinamika karena ada warga protes karena tidak dapat. Nanti kita buktikan di sidang pemeriksaan,” ucapnya.Selain itu, pihaknya juga mengajukan pengalihan penahanan Muttakin. Dari tahanan rutan untuk menjadi tahanan kota. “Klien kami tidak akan mempersulit proses persidangan. Sebagai tokoh formal dan informal, keberadaannya dibutuhkan agar bisa melayani masyarakat,” tandas Irpan. (why)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here