Daftar Tunggu CJH NTB Jadi 28 Tahun

Ilustrasi jemaah haji (muritala yusuf olanrewaju/publicdomainpictures)

Mataram (Suara NTB) – Akibat ditiadakannya pelaksanaan ibadah haji tahun 2020, daftar tunggu Calon Jemaah Haji (CJH) NTB semakin panjang. Kanwil Kemenag NTB menyebutkan daftar tunggu CJH NTB kini bertambah menjadi 28 tahun.

‘’Dengan tidak adanya pemberangkatan jemaah tahun ini artinya daftar tunggu jemaah lebih panjang lagi satu tahun. Tahun kemarin 27 tahun daftar tunggunya. Sekarang menjadi 28 tahun,’’ kata Plt Kepala Kanwil Kemenag NTB, Drs. H. Muhammad Amin, M. Pd dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 9 Juni 2020.

Iklan

Masyarakat NTB yang mendaftar naik haji setiap tahun terus meningkat. Sedangkan kuota yang diperoleh NTB setiap tahun sekitar 4.000 orang CJH. Sehingga, jika ada yang mendaftar tahun ini, maka harus menunggu sekitar 28 tahun lagi untuk diberangkatkan melaksanakan ibadah haji.

Berdasarkan data Kanwil Kemenag NTB, tahun 2020, jumlah CJH yang batal diberangkatkan akibat pandemi Covid-19 sebanyak 4.499 orang. Terdiri dari CJH reguler 4.412 orang, CJH lansia 45 orang, petugas KBIHU 4 orang dan Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) 38 orang.

Sebanyak 4.412 JCH reguler tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Antara lain di Kota Mataram 741 orang, Lombok Tengah 752 orangN Lombok Barat 571 orang, Lombok Timur 815 orang. Kemudian Bima 514 orang, Sumbawa 390 orang, Dompu 259 orang, Kota Bima 223 orang, Sumbawa Barat 144 orang dan Lombok Utara 3 orang.

Dengan biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Embarkasi Lombok tahun 2020 untuk  jemaah reguler dan lansia sebesar Rp37,33 juta. Sedangkan BPIH untuk TPHD dan KBIHU sebesar Rp71,27 juta.

Mengenai tambahan kuota CJH untuk NTB, kata Amin sangat tergantung dari Pemerintah Arab Saudi. Apabila Indonesia mendapatkan kuota tambahan JCH, maka masing-masing daerah juga akan mendapatkan kuota tambahan.

‘’Kalau memang ada kuota tambahan tahun depan, kita usul tambahan kuota. Idealnya kita dapat 5.000 kuota setiap tahun,’’ sebutnya.

Terkait dengan CJH yang mengambil kembali uang setoran BPIH pascakeputusan Pemerintah Pusat yang tidak memberangkatkan jemaah tahun ini. Amin mengatakan, pihaknya belum mendapatkan laporan dari Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

Terkait pengambilan uang setoran BPIH, sudah diatur mekanisme atau prosedurnya dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 494 Tahun 2020. Dimana, masyarakat atau JCH yang batal berangkat dapat menanyakannya ke Kantor Kemenag Kabupaten/Kota di seluruh NTB.

Meskipun ada CJH yang menarik setoran pelunasan BPIH, Amin memastikan mereka tetap diprioritaskan untuk pemberangkatan haji 2021. Namun, mereka harus melakukan pelunasan setoran lagi tahun depan. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional