Daerah Lain Didorong Pacu Produksi, Lotim dan Mataram Kebagian Manfaat Terbesar dari Hasil Tembakau

Tembakau hasil panen yang dijemur petani di Lombok Timur.(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Lombok Timur tercatat sebagai daerah teratas untuk angka penerimaan transfer DBCHT. Tahun 2022, mencapai Rp 62,802,612,000.  Pada bidang peningkatan produksi area pertanian, Lombok Timur terus konsisten memproduksi jumlah area pertanian tembakau.

Sementara Kota Mataram terbesar pendapatan karena ditetapkan sebagai daerah dengan kontribusi tinggi di bidang cukai. Tahun 2022, Kota Mataram mendapat transfer Rp 50,678,326,000. Angka perolehan untuk daerah penyumbang tembakau dan penyumbang cukai ini meningkat dari tahun 2021.

Iklan

Total tahun 2021 sebesar Rp 318 miliar tersebut dibagi untuk Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten dan kota. Dengan rincian, Pemprov NTB mendapatkan DBHCHT sebesar Rp95,6 miliar lebih, Bima Rp11,2 miliar, Dompu Rp5,5 miliar, Lombok Barat Rp17,18 miliar.

Lombok Timur tertinggi untuk produksi tembakau dengan penerimaan Rp59,88 miliar, disusul Lombok Tengah dengan pendapatan Rp51,56 miliar. Sumbawa Rp10,1 miliar, Sumbawa Barat Rp3,2 miliar, Lombok Utara Rp9,98 miliar.

Sedangan Kota Mataram yang tidak memproduksi tembakau, namun memberi sumbangsih cukai. Nilai teransfernya terbesar mencapai Rp52,05 miliar. Sementara Kota Bima sebesar Rp2,3 miliar.

Tahun 2022 jumlah pendapatan bertambah signifikan. Provinsi NTB mendapat transfer Rp 98,780,735,000. Kabupaten Bima Rp 11,658,725,000, Kabupaten Dompu Rp 6,092,381,000. Kemudian Lombok Barat Rp 17,278,184,000, Lombok Tengah Rp 57,757,461,000. Lombok Timur tetap yang terbesar mencapai Rp 62,802,612,000.

Selanjutnya Kabupaten Sumbawa, Rp  11,781,632,000. Sebagai daerah penghasil cukai terbesar, Kota Mataram tetap memimpin perolehan transfer sebesar Rp  50,678,326,000.

Kemudian Kota Bima Rp 3,513,383,000,   Sumbawa Barat Rp 3,308,890,000 dan Kabupaten Lombok Utara Rp 5,616,788,000. Sehingga total keseluruhan transfer 2022 sebesar Rp 329,269,117,000.

Transfer hasil cukai dari pusat ke Pemprov NTB ratusan miliar tidak datang begitusaja.  Ada sumbangsih petani dan daerah yang dengan peningkatan perdagangan rokok tinggi.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda NTB, Iskandar Zulkarnain, S.Pt., M.Si  mewakili Pemerintah Provinsi NTB menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada petani yang memproduksi tembakau.

Demi menghargai perjuangan ke MK danjerih payah petani itu, Iskandar mendorong agar pemanfaatan DBHCHT benar benar skala prioritas dan tepat sasaran.

Iskandar menjelaskan tentang pengelolaan DBHCHT di Provinsi NTB yang dilakukan dengan mengacu pada sejumlah regulasi. Khususnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 206/PMK.07 tahun 2020.

Peruntukkanya jelas dengan dasaran kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum dan penanganan bidang kesehatan. Agar tepat sasaran, penggunaan dan pemantauannya selain dengan PMK tersebut, juga diatur dalam Undang Undang Nomor 9 tahun 2007 tentang Cukai.

Dimana alur penganggaran dan pengajuannya berasal dari Kepala daerah tingkat kabupaten dan kota berdasarkan penganggaran kegiatan DBHCHT. Kemudian Bupati atau Walikota sampaikan ke Gubernur NTB untuk dimasukkan ke dalam RPJMD.

Daerah yang penghasil cukai dan tembakau tentusaja lebih besar dibanding daerah yang hanya penghasil cukai dan atau penghasil tembakau saja.

Dirincinya, tiga daerah penerima transfer terbesar adalah Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur, sebab sebagai daerah penghasil cukai dan penghasil tembakau. Lombok Utara hanya penghasil tembakau sementara Mataram hanya hasilkan cukai.

Kemudian di Pulau Sumbawa, hanya Sumbawa Besar penghasil cukai dan tembakau, selebihnya penghasil tembakau saja. Ia berharap semua daerah menjadi penghasil cukai sekaligus penghasil tembakau, sebab ini akan sangat mempengaruhi semakin besarnya dana ransfer yang diterima dari pusat. (r)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional