Daerah Gunakan Produk Lokal, Gubernur Minta Auditor dan APH Tidak Jadikan Temuan

0
Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah bersama bupati/walikota se NTB dan Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi pose bersama usai pembukaan Rakor Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi NTB, Kamis (12/5). (Suara NTB/ham)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mengharapkan BPKP, BPK, KPK dan aparat penegak hukum (APH) tidak menjadikan penggunaan produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa lingkup pemerintah daerah di NTB sebagai temuan. Gubernur mengakui, jika penggunaan produk lokal masih belum sebanding antara kualitas dengan harga, karena di negara berkembang ada cost learning (biaya belajar) yang harus dikeluarkan.

Harapan gubernur ini disampaikannya saat memberkan sambutan pada Rapat  Koordinasi  Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi NTB dengan tema UMKM Tangguh, Ekonomi NTB Bertumbuh  di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis, 12 Mei 2022. Hadir juga bupati/walikota se NTB, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Salamat Simanullang, Sekda NTB Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si., dan pimpinan OPD lingkup Pemprov NTB.

IKLAN

Gubernur mengungkapkan alasan kenapa produk lokal tidak sering jadi prioritas dalam pengadaan barang dana jasa. Namun, gubernur juga menjelaskan agar semua pihak jangan sampai kita tidak mengerti gambaran besaran dan realitasnya, karena tidak gampang dipraktikkan.

‘’Pak Deputi, kami di NTB dengan JPS (Jaring Pengaman Sosial) Gemilang pernah mencoba dengan satu usaha/niat dan diikuti kabupaten/kota di NTB untuk memberikan bantuan langsung pada masyarakat tidak dalam bentuk uang tunai, tapi dalam bentuk produk lokal. Dan alhamdulillah ini mendapat apresiiasi dari BNPB sehingga NTB termasuk salah satu provinsi terbaik dalam menangani Covid-19, terutama dari sisi ekonominya,’’ ungkapnya.

Dalam menggunakan produk lokal sebagai JPS Gemilang, ujarnya, pihaknya berkoordinasi dengan BPKP, BPK, Kepolisian, Kejaksaan. Alasannya berkoordinasi dengan pihak auditor negara dan APH ini, karena pembelian produk lokal  dalam pengadaan barang bukan persoalan yang mudah. Alasannya, ujar gubernur, hampir semua yang bekerja di BPKP, BPK atau hampir semua yang belajar dari Fakultas Ekonomi  diajar dengan teori yang tidak bersahabat dengan produk lokal.

Menurutnya, mainstream dari Fakultas Ekonomi selalu mengajarkan untuk membeli produk dengan kualitas yang lebih bagus dengan harga yang lebih kompetitif. Dan ini menjadi asumsi dasar dan pegawai BPKP, BPK dan auditor manapun akan menjadikan ini sebagai acuan. Dalam hal ini, jika ada kepala daerah atau pimpinan institusi yang berani membeli produk dengan kualitas lebih buruk, tapi harganya lebih mahal, ini pasti ada kerugian negara.

‘’Saya akhirnya disekolahkan Fakultas Ekonomi untuk belajar ekonomi yang bukan mainstream. Bahwa negara berkembang tidak akan maju, kalau cara berpikirnya begitu, karena semua UKM di negara berkembang tidak mungkin berkompetisi dengan pasar bebas, karena pasti produknya kualitasnya lebih buruk dan harganya lebih mahal,’’ terangnya.

Untuk itu, ujarnya, ketika ini dimasukkan dalam sistem tidak mungkin bisa bersaing dengan produk pabrikan yang kualitasnya lebih bagus. Dalam forum ini, gubernur mengajak bupati/walikota di NTB memilih produk lokal, meski kualitasnya lebih jelek dan harganya lebih mahal.

‘’Ini tidak boleh dijadikan temuan oleh BPKP. Tidak boleh dijadikan temuan oleh BPK dan tidak boleh dijadikan temuan oleh APH. Dari semester I di Fakultas Ekonomi itu diajarkan bahwa, kalau ada pabrik atau produk yang lebih bagus dan murah, ngapain Lu bikin sendiri, karena ada opportunity cost. Tapi mainstream classical economy di situ tidak pernah diajarkan bahwa di negara berkembang itu, ada yang namanya cost learning,’’ tambahnya.

Gubernur mencontohkan, jika di Bima ada produk garam bisa dibeli oleh pemerintah daerah, meski dari sisi rasa ada yang kurang. Begitu juga dengan kain lokal, meski harganya lebih mahal dan kualitas buruk bisa diakomodir sementara. Namun, ujar gubernur, dalam pembelian ini ada cost of learning yang nanti dalam perjalanannya kualitasnya bisa lebih baik.

‘’Ini harus dimengerti oleh BPKP, BPK, KPK dan aparat penegak hukum. Jadi kita sudah mulai di sini. Saya juga ingin mempertegas, memberikan semangat pada bupati saya, walikota saya, mumpung Pak Jokowi juga mendukung,’’ujarnya.

Capek Didatangi Pengusaha

Gubernur juga mengaku dirinya capek didatangi para pengusaha, karena ada Dana Alokasi Khusus (DAK) ratusan miliar di sektor pendidikan. Para pengusaha ini menginginkan menjadi mitra daerah dalam pengadaan barang dan jasa, terutama untuk membeli laptop atau alat pendidikan lainnya.

Dalam hal ini, ujar Bang Zul – sapaan akrabnya, pemerintah daerah akan membeli laptop yang dirakit di NTB. Menurutnya, laptop bukanlah teknologi baru, tapi bisa dirakit di seluruh NTB. Misalnya, Pemda Kabupaten Bima bisa membeli laptop yang dirakit di Bima, begitu juga di Kota Mataram dan daerah lain di NTB membeli produk yang dibuat di daerahnya.

‘’Ternyata untuk bikin komputer tidak canggih-canggih amat dan bisa kita lakukan di NTB. Kalau ada pemenang tender, ternyata harganya lebih tinggi dan kualitasnya lebih buruk, itu ada cost of learning. Kecuali, kalau misalnya bupati/walikota/gubernur dapat fee. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau nggak ada fee, nggak ada apa, ini yang harus kita komunikasikan,’’ sarannya.

Tidak hanya itu, lanjut Gubernur, badan yang melakukan pelelangan ini sudah dikasih instruksi khusus oleh Presiden Joko Widodo untuk lebih fokus pada produk-produk yang konten lokalnya tinggi.

Dirinya juga keberatan jika untuk pengadaan tiang infus di rumah sakit atau puskesmas mesti  didatangkan dari Jawa Barat. Begitu juga dengan masker harus dibeli dari Surabaya. Hal ini, kata Gubernur tidak boleh terjadi lagi.

‘’Kalau biskuit saja, untuk mengatasi stunting dimenangkan oleh orang Semarang. Masa NTB sudah sekian lama tidak bisa bikin biskuit? Tapi kalau ada perusahaan lokal bikin biskuit kualitasnya tidak se-qualified dan tidak secanggih di Jakarta, wajar mereka kita menangkan. Bukan karena alatnya, bukan karena kualitas ingredient-nya, tapi ada pembelajaran di situ,’’ ujarnya.

Untuk itu, pihaknya mengapresiasi BPKP, BPK, KPK dan APH yang sudah menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini, NTB siap menggunakan produk lokal di instansi pemerintah. ‘’Dan kita siap di NTB mulai perjalanan jauh menggunakan lokal produk sini dengan langkah pertama seperti hari ini,’’ tambahnya optimis.

Sementara Kepala Perwakilan BPKP NTB Dr. Ilham Nurhidayat, menegaskan komitmen pihaknya yang siap mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah. Meski demikian, pihaknya mengingatkan dalam pengadaan barang lokal lewat anggaran daerah ini tidak boleh ada mark up (penggelembungan anggaran). Jika ada mark up, pihaknya bersama APH yang lain juga siap melakukan tindakan. Namun, jika sepanjang pengadaannya wajar dan cost of learning, pihaknya siap memberikan dukungan.

Dalam pemaparannya, Ilham juga menyampaikan 3 gambaran umum Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), yaitu tujuan, existing condition dan potensi. Menurutnya, ada 5 isu penting terkait P3DN. Pertama, isu supply produk dalam negeri, isu aksesibilitas Produk Dalam Negeri (PDN) terhadap pasar, isu kapasitas pasar, isu kemudahan penggunaan dan isu kepatuhan P3DN.

Pihaknya juga siap memfasilitasi pemerintah daerah dalam membentuk tim peningkatan P3DN serta pengelola e-katalog lokal. Tidak hanya itu, BPKP bersama Inspektorat Daerah akan melaksanakan monitoring terkait kebijakan pemda mengenai P3DN, komitmen pengadaan produk dalam negeri, realisasi belanja produk dalam negeri serta permasalahan dan hambatan P3DN. (ham)

IKLAN