Cukai Rokok Naik, APTI NTB Khawatir Masa Depan Petani Tembakau Lombok

Sahminuddin. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Provinsi NTB mengkhawatirkan nasib para petani tembakau pascadinaikkannya cukai rokok oleh pemerintah, yang berlaku awal tahun 2021. Ketua APTI Provinsi NTB, Sahminuddin kepada Suara NTB, Senin, 14 Desember 2020, mengtakan, pemberlakukan kenaikan cukai rokok menjadi masa depan suram para petani emas hijau, khususnya di Lombok, yang selama ini menjadi kontributor paling besar penyediaan bahan baku rokok nasional.

Sebagaimana informasi dari Kementerian Keuangan, pemerintah menaikkan cukai rokok, berlaku 1 Februari 2021. Cukai rokok meliputi industri Sigaret Putih Mesin (SPM) golongan 1 akan dinaikkan sebesar 18,4 persen, SPM golongan 2A dinaikkan 16,5 persen, SPM golongan 2B dinaikkan 18,1 persen, Sigaret Kretek Mesin (SKM) golongan 1 dinaikkan 16,9 persen, SKM golongan 2A dinaikkan 13,8 persen dan SKM golongan 2B dinaikkan 15,4 persen.

Iklan

Sementara untuk industri Sigaret Kretek Tangan tarif cukainya tidak berubah atau kenaikannya nol persen. Knaikan cukai rokok ini otomatis akan mengurangi tingkat konsumsi rokok nasional. Permintaan rokok berkurang, kebutuhan bahan baku (tembakau) yang diminta oleh perusahaan untuk produksi rokok juga pastinya menurun. Dari hitung-hitungannya, khusus untuk 2020 dengan kenaikan cukai 23 % dan HJE 35 %, sampai September 2020 omzet rokok turun 16 % dari September 2019.

Jika dihitung ke batang rokok, sampai 31 Desember 2020 sama dengan 63 miliar batang dari pembuatan 63,33 miliar batang. Dari hitungan diatas, maka dapat dibuat rumusan bahwa setiap kenaikan cukai 1 %, akan terjadi penurunan 2,74 miliar batang. “Hitungan saya turun 33, 81 %,” ujarnya. Dengan kenaikan cukai 12.5 % , maka angka penurunan penjualan rokok 2021 turun 34,25 miliar batang, atau pengurangan permintaan tembakau mencapai 34 ribu ton untuk tahun 2022. Jadi total penurunan permintaan tembakau 2021+2022 = 63 ribu ton + 34 ribu ton = 97 ribu ton.

Kebijakan kenaikan cukai rokok ini, lanjut Sahminuddin, akan sangat memberatkan bagi para petani tembakau yang tidak bermitra dengan perusahaan. Perkiraannya, bahkan pada tahun 2021 mendatang petani-petani swadaya ini akan semakin terjepit. “Musim tanam tahun 2020 ini, petani sangat kesulitas menjual tembakaunya. Bahkan mereka sanggup bayar sejuta sekuintal. Asal tembakaunya bisa terjual ke perusahaan. Tahun depan, bisa lebih parah lagi dampaknya dari tahun 2019 dan 2020,” ujarnya.

Untuk itu, pemerintah harus lebih awal mengambil langkah antisipasi dampak kenaikan cukai rokok ini. Perusahaan-perusahaan tembakau yang ada di NTB, menurutnya harus dikumpulkan untuk dimintai komitmennya membeli tembakau petani. “Kesiapan pembeliannya berapa ton, harga pembeliannya seperti apa. Kemudian sampaikan secara massif kepada petani. Karena petani belum dapat informasinya. Jangan sampai petani nanti jadi korban karena ketidaktahuannya,” ujar Sahminuddin.

Seharusnya yang dilakukan  antara lain oleh daerah adal, Desember 20 – Jan 2021 dipastikan berapa jumlah perusahaan yang akan membeli tembakau di Lombok. Lalu pada Februari 2021 sudah diketahui total permintaan. Selanjutnya sosialisasi massif kepada petani. Maret – April 2021 pembibitan dimulai lagi. Mei-Juni 2021 sudah diketahui berapa luas lahan (kurang,  pas, atau lebih) dari permintaan. Agustus 2021 kembali rapat harga untuk pembelian. (bul)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional