CPNS K-II Dompu Tuntut Pembayaran Gaji

Dompu (Suara NTB) – Forum CPNS K-II Dompu menuntut gaji bulan Oktober 2016 tetap dibayarkan. CPNS yang sudah dibatalkan persetujuan NIP-nya oleh BKN menganggap masih memiliki hak atas gaji, karena hingga saat ini belum menerima pembatalan atas SK CPNS-nya. Para CPNS ini mendatangi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Dompu dan mengancam akan melaporkan dugaan penggelapan gaji.

Puluhan anggota forum CPNS K-II ini mendatangi kantor Dinas PPKAD Dompu, Rabu (12/10) kemarin untuk mempertanyakan gaji bulan Oktober 2016 yang hingga saat ini belum juga dibayarkan. Hingga saat ini, mereka masih berstatus sebagai CPNS Kabupaten Dompu dan mengabdikan diri sesuai SK yang diterima.

Iklan

“Kami minta kepada PPKAD untuk tetap membayarkan gaji kami, karena itu hak kami sebagai CPNS,” tegas Dedi Purwanto.

Dedi mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih memegang surat keputusan sebagai CPNS dan belum ada pembatalan. Surat Bupati yang meminta penundaan pembayaran gaji tidak bisa dijadikan dasar, terlebih pihaknya telah bekerja.

Tuntutan para CPNS ini ditolak Kepala Dinas PPKAD Dompu, Drs H Muhibuddin, MSI. Menurut H Muhibuddin, nama – nama CPNS ini tidak dikirim satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tempatnya bertugas, sehingga tidak diterbitkan SP2D gaji.

“Ada surat pemberhentian gaji dari Bupati. Sehingga pimpinan SKPD tidak mencantumkan CPNS K-II yang dibatalkan NIP-nya dalam daftar penerima gaji. Kita hanya melanjutkan apa yang diusulkan pimpinan SKPD,” katanya.

H. Muhibuddin juga tetap bertahan, apa yang dilakukan pihaknya berdasarkan perintah Bupati selaku atasan. Bila pihaknya tidak mengindahkan dan tetap membayar, apalagi sudah ada surat pembatalan NIP dari BKN, justru akan menjadi temuan di kemudian hari.

“Kalau dibilang karena sudah bekerja, pemerintah juga telah membayarkan 2 bulan gaji sebelum mengabdi,” jelasnya.

Para CPNS ini pun keluar dengan kecewa dan mengancam akan membawa persoalan ini ke proses hukum. Terlebih mereka masih berstatus sebagai CPNS dan hingga saat ini belum menerima surat pemecatan. Pihaknya tidak akan menerima gaji bila diawali dengan proses pemecatan dan hingga saat ini belum ada pemecatan.

“Mereka hanya menjalankan sesuai perintah surat (Bupati) itu, ya sudah. Langkah selanjutnya akan kami koordinasikan dulu bersama rekan-rekan K-II,” pungkasnya. (jun)