Covid-19 Merajalela, Sumbawa Butuh Tempat Isolasi Mandiri di Setiap Kecamatan

Nanang Nasiruddin dan Ismail M. (Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Kabupaten Sumbawa tampaknya kian sulit keluar dari zona merah. Terlebih, bila melihat tren peningkatan kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir. Untuk itu, DPRD Sumbawa mengusulkan agar di setiap kecamatan disiapkan tempat khusus ruang isolasi bagi masyarakat yang terpapar Covid-19.

Sebagaimana disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin bersama Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Ismail Mustaram, ketika ditemui Suara NTB, Rabu, 6 Januari 2021. Saat ini, 22 dari 24 kecamatan di Sumbawa masih berada di zona merah. Ratusan pasien terkonfirmasi positif Covid masih dirawat. Sementara fasilitas layanan kesehatan tempat perawatan Covid di Sumbawa juga terbatas. Hanya ada di RSMA dan di RSUD Sumbawa.

Untuk itu, mereka mengusulkan perlunya menggunakan anggaran Covid yang ada, untuk disiapkan lokasi khusus tempat isolasi mandiri pada setiap kecamatan zona merah. Mengingat daya tampung faskes yang ada terbatas. Sekaligus memudahkan pengawasan dan layanan oleh petugas kesehatan. “Waktu awal Covid, kita sempat menggunakan Hotel Suci sebagai tempat isolasi. Kenapa sekarang dengan banyaknya kasus yang muncul kita tidak menyiapkan lagi tempat isolasi mandiri,”kata Nanang.

Kalau memang anggarannya belum ada, maka bisa dianggarkan kembali. Yang penting masyarakat tetap bisa terlayani ditengah situasi pandemi yang makin meningkat saat ini.

Terkait hal ini pula, Komisi IV akan mengundang Satgas Covid termasuk Dinas Kesehatan untuk membicarakan terkait pencegahan dan bentuk penanganan Covid yang dilakukan pemerintah daerah saat ini.

“Koordinasi pemerintah daerah dengan DPRD sangat lemah. Kami tidak mengetahui sepenuhnya apa yang terjadi saat ini. Harapan kami juga pintu masuk dan keluar Sumbawa dijaga ketat seperti yang dilakukan di awal pandemi ini muncul,” kata Ismail.

Selain itu, Ismail juga berharap kepada masyarakat untuk lebih menaati protokol kesehatan. Setiap pribadi harus sadar dengan bahaya Covid. Kegiatan sosial keagamaan dengan penerapan prokes ketat seperti Surat Edaran bersama Bupati, Kapolres dan Dandim mesti dipatuhi. Agar covid ini bisa dicegah. (arn)