Covid-19 Melandai, PTM Penuh Diyakini Bisa Digelar saat Tahun Ajaran Baru

0
Hj. Sitti Rohmi Djalilah. (Suara NTB/ron)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB meyakini pembelajaran tatap muka penuh bisa digelar saat tahun ajaran baru. Hal ini dengan melihat situasi pandemi Covid-19 yang semakin melandai.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah ditemui di Mataram Jumat, 13 Mei 2022 mengatakan, pihaknya terus mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Pihaknya akan mengikuti keputusan dari pemerintah pusat.

IKLAN

“Sambil kita evaluasi PTM Penuh, bagaimana keputusan pusat, akan kita ikuti, supaya tetap aman. Apalagi penularan sudah melandai, saat hari raya kasus tidak naik, pelaksanaan MotoGP juga tidak naik,” ujar Wagub.

Pihaknya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan terus mengkaji pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang sudah berjalan sejauh ini. Menurut Wagub, pihaknya berharap pembelajaran tatap muka penuh bisa diperbolehkan saat tahun ajaran baru.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan  menyampaikan, pihaknya terus melakukan evaluasi dan menyiapkan pembelajaran tatap muka secara bertahap. Selama pandemi ini, pembelajaran tatap muka di NTB dilaksanakan dengan kombinasi tatap muka dan pembelajaran daring.

“Dari awal saya katakana, kami mengombinasikan belajar daring dan tatap muka. Secara bertahap, kita kurangi durasi tatap muka, yang dulu pulangnya pukul 2 siang, jadi pukul 11, sisa empat jam tugas lewat online,” jelasnya.

Pemerintah Pusat sendiri telah mengeluarkan panduan mengenai pembelajaran tatap muka. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan Keputusan Bersama (SKB Empat Menteri) Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19.

Pada penyesuaian keenam, penyelenggaraan PTM dilaksanakan berdasarkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan pemerintah pusat dan capaian vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), serta warga masyarakat lansia. “Penetapan level PPKM masih diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri yang disesuaikan berkala,” jelas Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbudristek, Suharti di Jakarta, Rabu, 11 Mei 2022 melalui keterangan pers yang diterima Suara NTB.

Bagi satuan pendidikan yang berada pada PPKM Level 1 dan Level 2 dengan capaian vaksinasi PTK di atas 80 persen dan lanjut usia (lansia) di atas 60 persen, diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen setiap hari dengan Jam Pembelajaran (JP) sesuai kurikulum. Bagi yang capaian vaksinasi PTK di bawah 80 persen dan lansia di bawah 60 persen juga diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen setiap hari dengan durasi pembelajaran paling sedikit 6 JP.

Kemudian, bagi satuan pendidikan yang berada di wilayah PPKM level 3 dengan capaian vaksinasi PTK di atas 80 persen dan lansia di atas 60 persen, diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen setiap hari dengan JP sesuai kurikulum. Sedangkan yang capaian vaksinasi PTK di bawah 80 persen dan lansia di bawah 60 persen, diwajibkan menyelenggarakan PTM 50 persen setiap hari secara bergantian dengan moda pembelajaran campuran maksimal 6 JP.

Untuk satuan pendidikan pada wilayah PPKM level 4, dengan vaksinasi PTK di atas 80 persen dan lansia lebih dari 60 persen diwajibkan menyelenggarakan PTM 50 persen setiap hari secara bergantian dengan moda pembelajaran campuran maksimal 6 JP. “Sementara yang vaksinasi PTK-nya di bawah 80 persen dan vaksinasi lansianya di bawah 60 persen masih diwajibkan untuk melaksanakan PJJ,” kata Sesjen Kemendikbudristek.

Lebih lanjut, satuan pendidikan yang berada pada daerah khusus berdasarkan kondisi geografis terpencil sesuai dengan Kepmendikbudristek Nomor 160/P/2021, juga dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara penuh (100 persen) dengan kapasitas peserta didik seratus persen.

Suharti mengatakan bahwa penyesuaian aturan telah melalui pembahasan lintas sektor dengan mempertimbangkan hasil penilaian situasi pandemi Covid-19 terkini dengan melibatkan para pakar pendidikan dan epidemiolog. “SKB Empat Menteri yang terbaru menjadi acuan untuk Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PTM. Pemerintah daerah tidak diperkenankan menambahkan pengaturan atau persyaratan lain,” ujarnya.

Beberapa perubahan aktivitas dalam pembelajaran tatap muka di antaranya, dapat kembali dilaksanakannya kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga dengan ketentuan aktivitas dilakukan di luar ruangan/ruang terbuka. Selain itu, kantin kembali dibuka dengan kapasitas pengunjung maksimal 75 persen untuk PPKM Level 1, 2 dan 3 dan 50 persen bagi satuan pendidikan di PPKM level 4. Pengelolaan kantin dilaksanakan sesuai dengan kriteria kantin sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Karena tidak semua anak bisa membawa bekal dari rumah, maka kita berikan izin agar kantin sekolah dapat kembali beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan,” kata Suharti.

“Untuk pedagang makanan di luar pagar wajib dikoordinasikan dengan Satgas Penanganan COVID-19 setempat dan diperbolehkan berdagang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan pengaturan PPKM. Pastikan anak-anak kita mengonsumsi makanan yang bergizi dan dimasak dengan baik,” tambah Suharti. (ron)

IKLAN