Cerita Para Pelipat Surat Suara, Dari Sekadar Iseng hingga Jadi Langganan

Sejumlah warga mulai melipat surat suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram dengan pengawasan ketat. Satu surat suara dihargakan Rp250/lembar. Warga harus teliti dan hati – hati dalam melipat agar tidak ada kerusakan. (Suara NTB/cem)

Melipat surat suara bagi Lilik adalah kali kedua. Di tahun 2019, ia bersama keponakannya pernah diajak melipat surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD NTB, DPRD Kota dan DPD. Lilik bersama 75 warga lainnya sudah berkumpul di gudang Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram. Satu per satu dicek suhu badan menggunakan alat thermoscan sebelum masuk ruangan. Petugas juga menyediakan hand sanitizer serta mengatur jarak antara satu orang dengan yang lainnya.

Sebelum proses pelipatan surat suara, Lilik mendengarkan arahan dari staf maupun komisioner KPU. Satu per satu diminta masuk ke ruangan penyimpanan surat suara. Satu orang mendapatkan jatah satu kardus berisi 2.000 lembar surat suara.

Lilik mengaku surat suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram tidak terlalu besar. Tingkat kerumitannya jauh berbeda dari surat suara Pilpres 2019 lalu. Selain ukurannya kecil, juga tidak terlalu banyak kertas suara yang dilipat. “Kalau dulu kan lima kita lipat. Mana kertasnya besar- besaran. Kalau sekarang ini agak kecil. Jadi lebih mudah,” ucapnya.

Upah diterima Rp250/lembar. Lilik yang sudah menjadi langganan tidak mempermasalahkan nilai uang tersebut. Menurutnya, semakin banyak surat suara yang mampu dilipat maka semakin banyak upah diterima. “Iya, lumayan buat belanja anak – anak di rumah,” ucapnya.

Selain berprofesi sebagai ibu rumah tangga, Lilik mengisi kesehariannya menjahit. Selama pandemi Covid-19, orderan jahitan sepi. Di satu sisi, kebutuhan sehari – hari terus meningkat.

Dikatakan, melipat surat suara memang agak rumit. Surat suara harus dilipat sesuai standar operasional prosedur (SOP). Ketelitian dan kejelian dibutuhkan. Dia tidak boleh asal melipat hanya mengejar upah. Tetapi lipatan kertas harus bagus dan memenuhi standar. Selama proses melipat tidak boleh mengambil foto atau membawa pulang surat suara yang rusak. Pengalaman tahun sebelumnya, satu rekannya disuruh keluar karena tidak mengikuti aturan. “Ada yang sampai disuruh pulang,” tandasnya.

Pengakuan berbeda disampaikan Nurlita Sari. Mahasiswa semester akhir Universitas Mataram ini menuturkan, dia melipat surat suara sekadar iseng mengisi waktu kosong di rumah. “Iseng – iseng aja sambil nunggu wisuda,” ucapnya.

Nurlita baru pertama kali ikut melipat surat suara. Itupun diajak oleh bibinya yang sudah jadi langganan setiap pesta demokrasi. Dia mengaku grogi karena takut lipatannya salah. Dari arahan staf KPU, ia berusaha belajar mengikuti standar pelipatan kertas. “Takut salah aja. Tapi sudah diajari tadi,” tandasnya.

Dia tidak terlalu memikirkan upah. Membantu KPU menyukseskan Pilkada dinilai suata kebanggaan. Keuntungannya ia lebih awal melihat bentuk dan ukuran surat suara. Selain itu, posisi calon yang akan dipilih pada 9 Desember mendatang diketahui. “Untungnya itu kita lebih awal lihat foto paslon dan posisinya,” ucapnya.

Sekretaris KPU Kota Mataram, Uun Pujianto menyampaikan, pelipatan surat suara melibatkan 76 warga. Dari 156 kardus berisi masing – masing 2.000 lembar ditargetkan tuntas Jumat, 20 November 2020. Upah satu lembar Rp250. Artinya, satu orang dijatahkan dua kardus atau melipat 4 ribu surat suara. “Pokoknya dua hari harus sudah selesai,” tandasnya.

Proses pelipatan diawasi secara ketat oleh KPU dan Badan Pengawas Pemilu. Warga tidak boleh bermain – main atau berniat jahat memotret atau membawa pulang surat suara. Identitas setiap petugas lipat sudah diketahui, sehingga jika terjadi kekurangan atau kesalahan akan mudah diketahui. “Kita awasi ketat tidak seperti dulu lagi,” demikian kata Uun. (cem)