Cegah Tunggakan PKB, Pemprov Langsung Potong Tunjangan 14.000 ASN

H. Amry Rakhman (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari pajak kendaraan bermotor (PKB), Pemprov menerapkan pemotongan tunjangan atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mulai Juli mendatang. Saat ini, Pemprov NTB memiliki 14.000 Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si., menyebutkan, dengan jumlah ASN yang mencapai 14.000 orang, maka sebanyak itulah potensi objek pajak kendaraan bermotor. Namun, potensinya bisa dua kali lipat, karena satu ASN ada yang memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor.

Iklan

‘’Tahapan sekarang ini sedang penginputan data-data dari seluruh ASN, memiliki kendaraan berapa. Jumlah ASN Pemprov NTB sebanyak 14.000 orang. Kalau minimal satu ASN memiliki satu kendaraan, dan pejabat struktural ini ada mobilnya. Artinya, lebih dari 14.000 objek pajak,’’ kata Amry dikonfirmasi di Mataram, akhir pekan kemarin.

Pemotongan TPP dengan sistem autodebet ini, kata Amry dilakukan untuk mencegah ASN menunggak pembayaran PKB. Pasalnya, ada ASN yang tidak membayar PKB sampai jatuh tempo. Ada juga ASN yang lalai membayar PKB.

“Sekarang, dengan autodebet ini, kita ingatkan satu bulan di depan. Sehingga di tanggal jatuh tempo, STNK sudah ada di tangannya. Nanti kita potong lewat TPP,” terangnya.

Amry menjelaskan, apabila pembayaran PKB jatuh tempo bulan Juli. Maka TPP bulan sebelumnya sudah mulai dipotong.

“Maka peluang dan jaminan bahwa uang itu (pajak PKB) masuk ada. Uang bisa masuk sesuai jatuh tempo, misalnya Juli. Nanti dicek, dari 14.000 ASN, berapa PKB mereka yang jatuh bulan Juli. Berapa jatuh tempo bulan Agustus dan seterusnya,” jelasnya.

Dengan jumlah ASN yang mencapai 14.000 orang, kata Amry, potensi penerimaan PKB mencapai belasan miliar. “Ada kemungkinan yang tidak aktif membayar dulu dan kemungkinan menunda pembayaran pajak. Sekarang ditarik, supaya aktif yang belum jatuh tempo, supaya dia membayar di depan sebelum jatuh tempo,” tandasnya.

Dalam APBD murni 2021, Pemprov menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,9 triliun lebih. Dari target sebesar itu, sebagian besar berasal dari pajak daerah sebesar Rp1,4 triliun lebih. Salah satu komponen pajak daerah yang targetnya cukup besar adalah PKB. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional