Cegah Tumpang Tindih Intervensi Program Penanggulangan Kemiskinan

0
H. Ahsanul Khalik (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB sedang menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penanggulangan kemiskinan. Salah satu poin penting yang akan ditekankan dalam Pergub tersebut mengenai satu data kemiskinan yang menjadi acuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemda kabupaten/kota dalam melakukan intervensi program penanganan masalah kemiskinan.

“Satu data kemiskinan NTB kita pakai untuk mencegah tumpang tindih intervensi penanganan kemiskinan. Kalau diintervensi dari desa sampai provinsi dengan data yang sama, maka penurunan kemiskinan akan cepat,” kata Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H., dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 3 Juni 2021.

IKLAN

Data menjadi hal yang krusial dalam penanganan dalam penanganan penanggulangan kemiskinan. Sehingga, dalam Pergub tersebut data yang menjadi acuan dalam penanganan kemiskinan disepakati oleh seluruh perangkat daerah dan kelembagaan lainnya di luar perangkat daerah.

“Kalau ini bisa, maka penurunan angka kemiskinan kita bisa lebih cepat. Maka Pergub ini harus disegerakan. Kemudian kita formulasi sebaik mungkin dari bagaimana pengelolaan data, pengelolaan bansos, sinergitas antara lembaga dan perangkat daerah,” kata Khalik.

Dan yang paling penting, kata Khalik, peran Pemprov dan Pemda kabupaten/kota di dalam Pergub tersebut juga harus jelas. Dan Pergub tersebut harus dilaksanakan secara bersama-sama.

“Karena kunci dari penanganan kemiskinan, kalau tidak kuat di kabupaten/kota maka hanya akan menjadi mimpi indah. Karena sasaran itu di kabupaten/kota,” terangnya.

Menurut Khalik, kunci dalam penanggulangan kemiskinan terletak pada data. Jika perbaikan data kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota bagus, maka angka kemiskinan akan cepat diturunkan.

“Sehebat apapun program kita, kalau datanya tidak bagus, jadi tertatih-tatih kita. Alhamdulillah kita di NTB, perbaikan datanya sudah bagus. Tetapi ada kabupaten/kota yang masih terus kita dorong,” katanya.

Pemprov NTB akan menerbitkan Pergub tentang penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya Pergub tersebut diharapkan penanganan kemiskinan di NTB semakin tepat sasasaran. Nantinya, dalam Pergub tersebut akan menekankan tentang data kemiskinan sebagai acuan intervensi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholders.

Kemudian, sistem informasi penanggulangan kemiskinan. Serta penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) di setiap kabupaten/kota di NTB.

Berdasarkan data BPS yang terbaru, jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2020 tercatat sebanyak 746.040 orang atau 14,23 persen. Sedangkan pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di NTB sebanyak 713.890 orang atau 13,97 persen.

Sehingga, ada  kenaikan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2020 – September 2020 sebesar 0,26 persen. Sedangkan secara nasional, BPS mencatat persentase penduduk miskin pada September 2020 sebanyak 10,19 persen, meningkat 0,41 persen terhadap Maret 2020. (nas)