Cegah Politik Uang Bentuk Satgas

Tomsi Tohir. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Money Politics dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2020. Politik uang menjadi salah satu kerawanan yang diwaspadai. Selain dapat membuat gaduh, politik uang juga menciderai proses demokrasi. Kapolda NTB Irjen Pol Tomsi Tohir Senin, 2 Maret 2020 mengatakan, pihaknya sudah mengambil ancang-ancang untuk antisipasi.

‘’Nanti akan kita bentuk seluruhnya agar (Pilkada) berlangsung dengan lancar dan adil,” ujarnya usai melantik Bintara tahun ajaran 2019/2020 di Belanting, Sambelia, Lombok Timur.

Iklan

Dia mengatakan, tahapan Pilkada belum dimulai. Namun, pihaknya sudah mengonsolidasikan diri dengan sejumlah elemen lain. Seperti KPU dan Bawaslu, tokoh agama, tokoh masyarakat, juga dengan pihak yang digadang-gadang akan menjadi kontestan. ‘’Supaya nanti pada saat pelaksanaan bisa aman, lancar,’’ terangnya.

Satgas Money Politics sudah dibentuk mulai dari tingkat Mabes Polri melalui Bareskrim. Satgas itu akan bertugas mengawasi sumber dana para calon Kepala Daerah yang bertarung di Pilkada Serentak 2020. Satgas itu dibentuk berdasarkan tren pelanggaran Pilkada yang banyak dilaporkan, yakni politik uang. Setelah nanti pasangan calon kepala daerah ditetapkan, Satgas memeloti aliran dana yang digunakan dan yang diperoleh pasangan tersebut.

Politik uang masuk komponen dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Bawaslu RI. Wilayah dengan skor kerawanan tinggi yakni Lombok Tengah berada di peringkat paling atas dengan skor 73,25 dari skala 100, disusul Sumbawa dengan skor 52,19, Dompu dengan skor 50,85. Bima dengan skor 48,77 dan Kota Mataram dengan skor 48,55.

Sebanyak tujuh Kabupaten/Kota di NTB akan menggelar pemilihan kepala daerah, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima. (why)