Cegah Pernikahan Dini, Pemda Lobar Minta Desa Buat Aturan Penjatuhan Sanksi Pidana

Kepala DP2KBP3A Lobar, Ramdan Hariyanto Wakil Ketua DPRD Lobar, Hj Nurul Adha

Giri Menang (Suara NTB) –Kasus pernikahan melibatkan siswa SMK dengan dua siswi yang masih di bawah umur menjadi perhatian serius Pemda Lobar dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pihak terkait lebih menggencarkan lagi upaya pencegahan pernikahan dini. Pihak dinas juga meminta desa agar membuat awik-awik dan Perdes yang mengatur tentang perlindungan anak.

Di mana, Perdes ini bisa mengatur soal sanksi baik administrasi, sosial dan pidana. Mengacu pada perda dan Undang – Undang di atasnya. Aparat kepolisian juga didorong berperan aktif dalam upaya pencegahan dalam hal penegakan hukum bagi oknum perangkat dan petugas yang terbukti terlibat dan membiarkan pernikahan dini tersebut. “Kita mengarah ke sana (penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku yang terbukti dan sengaja membiarkan pernikahan dini),”tegas Kepala DP2KBP3A Lobar, Ramdan Hariyanto.

Iklan

Dalam klausul sanksi ini memang dalam perda ada sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun perlu dilakukan elaborasi semua aturan baik itu UU, perda, dan perdes soal sanksi pidana tersebut. Pihaknya mendorong pemberlakuan sanksi ini melalui aturan di desa, karena prosesnya ada di desa. Misalnya, kalau ada kadus yang terbukti terlibat tentu kewenangan pemberian sanksi ada di desa. Sehingga kalau dibuat aturan perdes ini, akan ada sanksi bagi oknum yang terlibat.

“Kalau oknum kadus terbukti terlibat bisa diberhentikan atau apa bentuk sanksinya, itu kan kewenangan kades. Dan itu bisa diatur dalam perdes itu,”tukas dia. Seperti yang dilakukan di daerah Lotim, ada aturan yang dibuat dengan melibatkan perangkat paling bawah. Bagi oknum perangkat dan petugas yang terlibat kena sanksi pidana.

Terkait penjatuhan sanksi pidana ini menurutnya bisa diturunkan dari aturan di atasnya (UU dan Perda). Artinya, Perdes yang dibuat desa ini bisa menurunkan dan mengacu aturan tersebut. Karena itu jelas dia, salah satu strategi yang dilakukan adalah bekerjasama dengan desa. Pihaknya mendorong desa membuat awik-awik dan Perdes untuk mencegah pernikahan usia anak. Dikolaborasikan juga dengan program desa KB dan layak anak. Tentu Perdes ini nantinya dibuat dan diperkuat dengan lembaga dan forum yang ada di desa seperti kelompok perlindungan anak desa (KPAD), dan unsur terkait.

Diakui kasus pernikahan dini sejauh ini sudah berhasil ditekan. Namun untuk lebih menekan lagi kasus ini memang perlu ada sanksi tegas. Terutama yang menjadi perhatian daerah yang masih berstatus merah kasus pernikahan dini. Seperti dalam waktu dekat direncanakan di Kediri akan dekralasi layak anak. Ia berharap jija sudah ada deklarasi, mereka sepakat membuat desa layak anak, baik dari semua regulasi dan perangkat lainnya.

Apakah Pemda perlu bekerjasama dengan aparat kepolisian dalam penerapan penegakan hukum pernikahan dini ini? Menurut Sekretaris DP2KBP3A Lobar, Erni Suryana bahwa aparat memang harus terlibat. “Jadi pertanyaannya itu bukan bisa tidak, tapi memang harus (aparat terlibat dalam penegakan hukum),”tegas dia.

Karena di desa ada petugas Babinkamtibmas dan Babinsa. Di mana, mereka masuk dalam forum KPAD. Di dalam forum ini mereka memiliki peran masing-masing. Sehingga untuk mengawal terkait aturan di desa ini perlu ada forum seperti KPAD.
Wakil ketua DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha menyayangkan kasus pernikahan anak di masa pendemi. Termasuk antara siswa SMK dan dua siswi. Karena itu pihaknya mendorong lebih meningkatkan Gamak (gerakan anti merarik kodek). Di samping terus menerapkan perda PUP yang sudah dibuat. “Kami juga mendorong agar kades-kades kita di lobar ini bergerak, mengantisipasi kasus ini,”tegas dia.

Menurut politisi PKS ini juga mendorong agar Dinas Dikbud harus terlibat aktif dalam pencegahan. Dinas Dikbud harus mengevaluasi sekolah-sekolah khususnya SMP yang rawan. Dalam hal penerapan sistem belajar daring, bagaimana pendampingan guru. Kalaupun tidak mampu mengontrol semua sekolah, maka perlu dipetakan sekolah yang rawan kasus nikah dini. (her)