Cegah Penipuan, Undian Gratis Berhadiah Harus Kantongi Izin Kemensos

H. Ahsanul Khalik dan Hamzan Wadi (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Sosial Provinsi NTB menggelar sosialisasi terkait undian gratis berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB). Kegiatan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang yang dilakukan perseorangan, lembaga, dunia usaha maupun instansi pemerintah harus mengantongi izin dari Kementerian Sosial (Kemensos) sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H., menjelaskan pentingnya penyelenggaraan undian gratis berhadiah yang harus berizin. Pertama, terhimpunnya dana berupa pajak atas hadiah yang dipungut dari pemenang dan diserahkan langsung oleh penyelenggara ke kas negara.

Iklan
Para pembicara dalam acara dialog khusus sosialisasi UGB dan PUB di RRI Mataram yang dilaksanakan secara virtual (Suara NTB/ist)

Kedua, terhimpunnya dana kesejahteraan sosial yang diserahkan langsung oleh penyelenggara ke rekening Kementerian Sosial RI. Sebagai titipan dana masyarakat yang akan dipergunakan bagi kepentingan penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Ketiga, lanjut Khalik, terciptanya keadaan yang kondusif bagi terselenggaranya undian gratis berhadiah secara tertib dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terakhir, adanya pengawasan dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan undia gratis berhadiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Khalik menyebutkan, sejumlah aturan yang berkaitan dengan undian gratis berhadiah. Antara lain, UU No.22 Tahun 1954 tentang Undian, UU No.8 Tahun 199 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Keputusan Presiden RI No.48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian, PP No.132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian, PP No.2 Tahun 2020 tentang Eniss dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial dan Peraturan Menteri Sosial No. 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi NTB, Hamzan Wadi, S.ST., menambahkan ada beberapa tips yang perlu diketahui masyarakat agar terhindar dari penipuan undian gratis berhadiah. Pertama, jangan mudah tergiur dengan informasi yang menyatakan Anda sebagai pemenang undian dan jangan cepat mengambil keputusan sebelum mendapatkan informasi yang jelas dan akurat.

Kedua, waspada dengan segala bentuk undian, cek dengan teliti keahsahan suatu penyelenggaraan undian dan jangan terlalu cepat mentransfer uang kepada pihak yang mengatasnamakan penyelenggara undian.

Ketiga, pastikan kebenaran informasi dengan menghubungi call center Kementerian Sosial RI pada nomor telepon 021-3144000 atau Dinas Sosial setempat. Keempat, coba untuk mengingat apakah Anda pernah ikut program undian, kuis atau sejenisnya. Apabila tidak, sebaiknya diabaikan saja.

Kelima, pastikan bahwa penetapan Anda sebagai pemenang diperoleh melalui surat resmi dari penyelenggara atau media cetak dan elektronik resmi. Keenam, jangan pernah menghubungi nomor telepon atau handphone yang telah ditentukan oleh pelaku atau oknum penipuan.

Dan ketujuh, kata Hamzan Wadi, jangan percaya terhadap adanya hadiah yang dilelang. Karena hadiah yang tidak diambil pemenang akan diserahkan ke Kemensos RI.

Pada Kamis, 19 Agustus 2021, Dinas Sosial NTB menggelar sosialisasi UGB dan PUB melalui Dialog Khusus di RRI Mataram secara virtual. Dengan menghadirkan pembicara Kasubdit I Ditreskrimsus Polda NTB, Kompol Gede Harimbawa, S.H., M.H. Kemudian Kasi Pelayanan Perizinan Sektor Ekonomi Sosial Kemasyarakatan DPMPTSP NTB, Nur Wahidah, S.E dan Pejabat Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial NTB, Didik Kusnandika.

Kasubdit I Ditreskrimsus Polda NTB, Kompol Gede Harimbawa, S.H., M.H., mengatakan ada ketentuan dalam penyelenggaraan undian gratis berhadiah, yaitu Peraturan Menteri Sosial No. 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah. Polri sebagai aparat penegak hukum sebagai penjaga ketertiban keamanan pada saat kegiatan undian.

“Sehingga apa yang dilakukan dalam  undian yang dilakukan badan atau instansi berjalan dengan baik,” katanya.

Kemudian, mengurangi adanya komplain atau hal-hal yang di luar aturan yang ada dalam penyelenggaraan undian gratis berhadiah. Sehingga kepolsian sebagai saksi dalam hal penyegelan dari undian yang dilaksanakan baik undian gratis secara langsung dan tidak langsung. Sehingga kegiatan undian bisa berjalan dengan baik.

“Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Segala organisasi kemasyarakatan, perseorangan atau badan hukum. Dalam proses pelaksanaan undian tak terlepas dari izin yang didapatkan,” katanya.

Kepolisian, lanjutnya, melakukan pengawasan dan pembinaan. Hal-hal yang bersifat preventif dan represif apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan.

Pejabat Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial NTB, Didik Kusnandika mengatakan penyelenggaraan undian gratis berhadiah kemungkinan banyak masyarakat atau lembaga  tidak tahu bahwa harus berizin. Ia mengatakan Dinas Sosial NTB sering melakukan patroli, keliling ke lokasi-lokasi pertokoan, mal dan lainnya.

“Jika ada dipampang ada undian berhadiah. Kita tanyakan apakah sudah ada izin atau belum. Kalau tidak berizin kita berikan sosialisasi bahwa penyelenggaraan undian gratis berhadiah harus berizin,” terangnya.

Didik menjelaskan izin penyelenggaraan undia gratis berhadiah dikeluarkan oleh Kemensos RI setelah ada rekomendasi dari provinsi. Rekomendasi dari provinsi dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, setelah mendapatkan persetujuan teknis dari Dinas Sosial NTB.

“Tiga hari keluar izin, baru boleh menyelenggarakan undian tersebut. Izin Itu seyogyanya 30 hari sebelum pelaksanaan undian. Jadi pengurusan izinnya mudah sekali,” jelasnya.

Apabila penyelenggara kegiatan undian gratis berhadiah tidak mengantongi izin, maka ada tindakan hukum yang diberikan sesuai UU yang berlaku. Begitu juga kegiatan pengumpulan uang dan barang (PUB) di jalan, Didik mengatakan juga harus ada izinnya. Tujuannya, agar pengumpulan uang dan barang tidak disalahgunakan.

Sementara itu, Kasi Pelayanan Perizinan Sektor Ekonomi Sosial Kemasyarakatan DPMPTSP NTB, Nur Wahidah, S.E., menjelaskan undian gratis berhadiah memang harus berizin. Undian gratis berhadiah merupakan suatu kegiatan undian gratis yang dilekatkan dengan kegiatan tertentu.

“Dia tak berdiri sendiri, ada kegiatan yang mengikutinya. Contoh, Toko Bangunan mengadakan gebyar akhir tahun dengan sistem pembelian tertentu mendapatkan kupon. Itu dia lekatkan dengan kegiatan belanja,” jelasnya.

Dijelaskan, para pengusaha yang ingin melaksanakan kegiatan undian berhadiah, ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi sebelum izin terbit. Pertama, harus membayar biaya penarikan undian sebesar Rp200 ribu ditambah biaya promosi Rp100 ribu.

Kedua, harus menyetorkan dana usaha kesejahteraan sosial sebesar 10 persen dari nilai total hadiah yang diundi. Ketiga, apabila penyelenggara membebankan pajak undian kepada penerima hadiah, maka wajib secara kolektif menghimpun pajak itu sebesar 25 persen dari total nilai hadiah yang diterima masing-masing pemenang.

“Setelah itu harus melaporkan ke Kementerian Sosial terkait pelaksanaan undian gratis berhadiah. Untuk undian gratis berhadiah ini kewenangannya di Kementerian Sosial dalam penerbitan izinnya. Pemerintah Provinsi hanya menerbitkan rekomendasi apabila kegiatan itu dilaksanakan di NTB, baik di kabupaten maupun kota,” jelasnya.

Setelah rekomendasi terbit dari DPMPTSP NTB, penyelenggara undian gratis berhadiah baru bisa melanjutkan permohonan izin ke Kementerian Sosial melalui aplikasi, baru bisa terbit izinnya. Untuk persyaratannya, kata Nur Wahidah, berupa akta pendirian izin usaha, NPWP, dan tax clearance. Tax clearance adalah suatu pernyataan bahwa pemohon izin tidak menghutang pajak kendaraan bermotor di NTB.

Bagi penyelenggara undian yang belum memiliki legalitas izin usaha, maka akan diarahkan untuk membuat SIUP terlebih dahulu. Pengurusannya tidak sampai sehari apabila punya NPWP dan KTP. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional