Cegah Lonjakan Kemiskinan, Konsumsi Masyarakat Harus Dijaga

Ilustrasi aktivitas masyarakat di pasar tradisional. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pusat Statistik (BPS) NTB memprediksi pandemi Covid-19 akan berpengaruh terhadap peningkatan angka kemiskinan di daerah ini. Untuk mencegah lonjakan angka kemiskinan itu, maka konsumsi masyarakat harus mampu dijaga melalui pemberian bantuan sosial (Bansos).

‘’Pasti naik (angka kemiskinan akibat Covid-19).  Kita membuat kajian menggunakan asumsi-asumsi,’’ kata Kepala BPS NTB, Suntono dikonfirmasi di Kantor Gubernur, kemarin.

Iklan

Suntono mengatakan, pihaknya sudah membuat kajian terkait dampak Covid-19 terhadap kemiskinan di NTB. Hasil kajian tersebut nantinya akan dipaparkan ke Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) NTB.

Ia masih enggan membeberkan hasil kajian yang dilakukan. Namun, ia mengatakan pasti akan terjadi kenaikan jumlah masyarakat miskin akibat Covid-19 yang terjadi di NTB. Ditanya apakah pemberian Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa sembako kepada masyarakat miskin dan hampir miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan mampu menekan penambahan masyarakat miskin.

Suntono mengatakan, pemberian bantuan sosial tujuannya untuk menjaga konsumsi masyarakat. Terutama masyarakat miskin dan hampir miskin. Ia menyebut, pengaruh konsumsi masyarakat terhadap ekonomi NTB cukup besar. ‘’Kalau itu tak dijaga, bisa terperosok orang, jatuh miskin,’’ katanya mengingatkan.

Jika Pemda tak mampu menjaga atau memaintanance konsumsi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Maka akan semakin banyak masyarakat yang terperosok ke lubang kemiskinan. ‘’Konsumsi kita itu cukup besar. Kalau tak bisa dimaintenance, tak bisa dijaga, kita terperosok. Kemiskinan akan melonjak,’’ tandasnya.

BPS mencatat persentase penduduk miskin di NTB pada September 2019 sebesar 13,88 persen. Turun sebesar 0,68 persen dibandingkan pada Maret 2019 yang sebesar 14,56 persen. Jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2019 sebanyak 705.680 orang, menurun 30.300 orang dibanding Maret 2019 yang sebanyak 735.960 orang.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 16 Juni 2020 mengatakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diberikan pemerintah sifatnya menjaga daya masyarakat mengatasi situasi dan kondisi yang ada.  Artinya, masyarakat miskin tetap harus  dilakukan pemberdayaan ekonomi juga.

‘’Peningkatan kemiskinan karena Corona ini memang bisa terjadi karena banyaknya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Kemudian sektor perdagangan tak berjalan dengan baik. Tetapi kalau untuk JPS sifatnya sementara. Artinya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat saja,’’ katanya.

Setelah penyaluran JPS berakhir, maka Pemda harus melakukan intervensi menyeluruh melalui program-program di seluruh OPD. Bantuan sosial yang diberikan lewat JPS merupakan salah satu bagian mempertahankan hidup mereka saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.

‘’Ini membuat masyarakat kuat sekarang ini. JPS sangat ampuh memperkuat kemampuan mereka menghadapi situasi saat ini. Kalau tak jatuh ke kemiskinan semakin dalam, maka intervensinya melalui stimulus ekonomi,’’ ujarnya.

Dengan bantuan sosial, maka memperkuat daya tahan masyarakat miskin dan hampir miskin  bertahan di tengah pandemi Covid-19. Diketahui, untuk mengatasi dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19, Pemerintah Pusat dan Pemda memberikan delapan jenis bantuan di NTB.

Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak 324.756 KK. Setiap bulan menghabiskan anggaran sekitar Rp240,5 juta. Kedua, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako dengan jumlah penerima 209.037 KK. Dengan besaran bantuan kepada setiap penerima Rp200 ribu selama 9 bulan dengan total anggaran Rp916,26 miliar.

Ketiga, Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diperuntukkan bagi 270.005 KK di NTB. Setiap KK memperoleh bantuan uang tunai sebesar Rp600 ribu dengan total anggaran sebesar Rp486 miiar lebih.

Keempat, program rehabilitasi sosial lansia dengan sasaran 2.530 orang yang tersebar di NTB. Setiap lansia mendapatkan bantuan senilai Rp2,7 juta dengan total anggaran Rp6,8 miliar lebih. Kelima, Bantuan sosial tunai lansia kepada 1.350 orang selama 3 bulan. Masing-masing lansia mendapatkan Rp600 ribu dengan total anggaran Rp2,4 miliar lebih.

Keenam, JPS Gemilang dalam bentuk bantuan sembako senilai Rp250 ribu per KK. Dengan total anggaran sekitar Rp78 miliar lebih. Ketujuh, JPS kabupaten/kota dan kedelapan, Bantuan Langsing Tunai (BLT) Dana Desa dengan besaran Rp600 ribu per KK selama tiga bulan dan akan ditambah selama tiga bulan dengan besaran bantuan Rp300 ribu per KK per bulan. (nas)