Cegah Klaster Perkantoran, Belasan Ribu ASN Pemprov akan Jalani ‘’Rapid Test’’

Salah satu ASN pada Biro Humas dan Protokol Setda NTB menjalani rapid test di Gedung Sangkareang Kompleks Kantor Gubernur, Kamis, 10 September 2020 siang. Rapid test di lingkungan kantor gubernuran dijadwalkan hingga 15 September mendatang. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB akan melakukan rapid test massal kepada belasan ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) secara bertahap. Tujuannya  untuk deteksi dini Covid-19 dan mencegah terjadinya klaster perkantoran.

‘’Insya Allah, semua ASN Pemprov secara bertahap (akan menjalani rapid test),’’ ujar Kepala Biro Kesra Setda NTB, H. Masyhuri, SH dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 10 September 2020 siang.

Iklan

Untuk ASN lingkup Sekretariat Daerah atau Kantor Gubernur, sekitar 800 orang yang akan dilakukan rapid test sampai 15 September mendatang. Ia menjelaskan, rapid test yang dilakukan tersebut bukan karena ada ASN Kantor Gubernuran yang positif Covid-19.

‘’Lingkup Setda NTB, 800 orang yang dilakukan rapid test. Bukan karena ada pasien positif Covid-19 di lingkup Setda NTB. Ini tindakan antisipasi untuk melakukan deteksi dini,’’ jelasnya.

Jika ada yang reaktif, maka akan ditindaklanjuti dengan melakukan tes swab. Tes swab dilakukan untuk mengetahui ASN yang terpapar Covid-19. ‘’Kalau dia tidak terpapar, maka kembali normal aktivitasnya dalam bekerja. Kita akan lanjutkan sampai semua ASN provinsi di-rapid test,’’ imbuhnya.

Masyhuri mengatakan, Dinas Kesehatan sudah menjadwalkan rapid test ASN Pemprov di seluruh OPD. Bahkan, guru SMA/SMK yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) juga akan dilakukan rapid test secara bertahap.

Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Lingkungan (P3L) Dikes NTB, IDG. Oka Wiguna, SKM, M.Kes mengatakan, Pemprov NTB sudah mulai mengantisipasi klaster perkantoran sejak sebulan yang lalu. Setiap ada ASN yang terkonfirmasi positif, langsung dilakukan tracing kontak. Tracing kontak dilakukan kepada orang yang pernah kontak erat di perkantoran dan lingkungan rumah ASN yang positif Covid-19.

‘’Untuk meningkatkan kewaspadaan bahwa setiap ada kejadian di perkantoran, Dinas Kesehatan bersama tim melakukan tracing,’’ katanya.

Oka mengatakan, sesuai surat edaran Sekda NTB bahwa kapasitas ruangan di perkantoran juga diatur. Setiap 4 meter persegi diisi oleh satu orang pegawai/ASN. Jika luas ruangan kantor  36 meter persegi, maka ada sekitar 9 orang di ruangan tersebut. ‘’Jarak dan kapasitas sudah kita informasikan ke masing-masing OPD,’’ ujarnya. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here