Cegah Covid-19, Forkopimda Sepakat Batasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Warga yang tidak menggunakan masker terjaring jajaran Kepolisian saat operasi Yustisi di jalanan depan kantor Bawaslu Dompu, Jumat, 23 Oktober 2020.(Suara NTB/Humas Polres Dompu)

Dompu (Suara NTB) – Pimpinan daerah Kabupaten Dompu sepakat untuk membatasi kegiatan sosial kemasyarakatan di tengah pandemi Covid-19. Warga yang hendak menggelar hajatan diharuskan menerapkan protokol Covid-19. Kementerian Agama Kabupaten Dompu juga mensyaratkan penerapan protokol Covid-19 bagi yang hendak menggelar proses akad nikah.

Plt. Sekda Dompu, Drs H. Muhibuddin, MSI kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat, 23 Oktober 2020 mengungkapkan, pada Jumat pagi pihaknya sudah bersepakat dengan jajaran Forkopimda untuk mengeluarkan surat imbauan kepada Camat, Kepala Desa dan Kelurahan untuk membatasi kegiatan sosial kemasyarakatan. “Masyarakat yang hendak menggelar hajatan maksimal 50 orang dengan sistem standing party,” katanya.

Iklan

Penyesuaian ini, kata Muhibuddin, untuk mengakomodir keinginan masyarakat yang ingin menggelar hajatan. Apalagi pada saat yang sama, kampanye calon kepala daerah juga sedang berlangsung dan menghadirkan orang banyak. “Mau kita stopkan, ndak bisa juga. Tapi harus ada penyesuaian dengan kondisi, karena pada yang bersamaan juga terjadi kampanye oleh calon kepala daerah,” jelasnya.

H. Muhibuddin mengaku, penerapan protokol Covid-19 menjadi keharusan dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Penyadaran masyarakat akan terus diupayakan pihaknya. Karena untuk mendukung upaya ini tidak bisa hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh masyarakat dan aparat keamanan. “Kesadaran masyarakat yang masih kita tingkatkan. Tanpa ada kerjasama dengan keamanan untuk mencegah itu, tidak berarti apa – apa,” ungkapnya.

Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Dompu, Drs. H. Muh Ikhsan yang dihubungi di ruang kerjanya, Jumat pagi mengatakan, pihaknya sudah 2 kali menindaklanjuti SE Kementerian Agama RI terkait pencatatan nikah masyarakat. KUA dan penyuluh agama sebagai pelaksana di lapangan sudah menkoordinasikannya dengan Camat dan Desa/Kelurahan.

Masing – masing KUA, kata Ikhsan, menerapkan kebijakan yang berbeda – beda untuk menyesuaikan kondisi di wilayahnya. KUA Kecamatan Kempo misalnya meniadakan pencatatan nikah di hari libur dan malam hari untuk menghindari kerumunan warga di tengah pandemi. “Di Kempo sudah mengeluarkan surat edaran bersama terkait pernikahan. Pada hari Minggu dan malah hari tidak melayani pernikahan,” katanya.

KUA Kecamatan Dompu menerapkan pola pembatasan peserta yang hadir di acara prosesi pernikahan. Begitu juga di KUA Kecamatan Woja yang tidak mengatur waktu prosesi aqad nikahnya, tapi mengatur batasan peserta yang hadir. “Tapi kemarin beberapa kali kecolongan (tamu undangan saat Aqad nikah banyak yang hadir),” ungkap Ikhsan.

Sementara jajaran Polres Dompu terus melakukan operasi Yustisi untuk mensosialisasi penggunaan protokol kesehatan Covid-19 di tengah pandemi. Jumat (23/10) pagi, jajaran Polres Dompu yang dipimpinan Kabag Ops Polres Dompu, AKP I Komang Astrawan bersama anggota TNI menggelar operasi Yustisi di depan kantor Bawaslu jalan lintas Bima – Sumbawa Bali 1 Dompu. Operasi ini menjaring sekitar 300 orang yang tidak memakai masker, 270 orang diantaranya hanya ditegur untuk tetap menggunakan masker. Dua puluh orang lainnya diberi sanksi fisik berupa push up, dan 10 orang menyapu. (ula)