Cegah Corona, Dikbud Siapkan Aplikasi untuk Verifikasi PPDB Daring

Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd.,

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memutuskan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) atau online. Hal itu untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan menyiapkan aplikasi untuk verifikasi saat PPDB daring diterapkan.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., dihubungi Sabtu, 28 Maret 2020 mengatakan, PPDB SMA dan SMK negeri nantinya akan dilakukan secara daring. Sementara terkait verifikasi, pihaknya sedang menyiapkan sistem di aplikasi PPDB. “PPDB tetap dilakukan daring. Untuk verifikasi sedang disiapkan sistem di aplikasi untuk bisa langsung via online.  Awal April kami persiapkan,” katanya.

Iklan

Ketika ditanya mengenai kesiapan semua sekolah melaksanakan PPDB daring, mengingat infrastruktur internet yang belum merata di semua daerah, Aidy mengatakan sejauh ini SMA dan SMK masih terjangkau jaringan internet. “Bila ditemukan kendala soal itu kami carikan solusi terbaik agar bisa dilayani PPDB daring,” ujarnya.

Ketentuan agar sekolah melaksanakan PPDB daring disampaikan Kemendikbud melalui Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Dalam surat edaran itu, Dinas Pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah.

Sementara itu, PPDB pada jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir, dan atau prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring.

Kemendikbud juga sudah menetapkan komposisi kuota PPDB sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar. Untuk jalur zonasi minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan jalur prestasi antara 0 sampai 30 persen  disesuaikan kondisi daerah.

Pada kebijakan merdeka belajar, pemerintah daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru.

Kebijakan PPDB zonasi yang baru sedikit berbeda dibandingkan kebijakan PPDB sebelumnya. Pada PPBD zonasi sebelumnya jalur zonasi diatur minimal 80 persen, jalur prestasi maksimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 15 persen. Tujuannya memberikan akses pendidikan berkualitas dan mewujudkan tripusat pendidikan yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat dengan bersekolah di lingkungan tempat tinggal. (ron)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here