Cegah Anggaran Hangus, Penyerahan Syarat Pencairan DAK Fisik Diperpanjang hingga Agustus

Sudarmanto (Suara NTB/nas)

PEMERINTAH Pusat memperpanjang deadline atau batas waktu penyampaian persyaratan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik hingga 21 Agustus mendatang. Semula, Pemerintah Pusat memberikan deadline sampai 21 Juli, semua proyek DAK Fisik tahun 2021 harus terkontrak.

‘’Ada relaksasi atau kemudahan untuk penyaluran DAK Fisik yang sampai sekarang penyerapannya lamban. Karena kalau tak diperpanjang, maka hangus dia besok,’’ kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Sudarmanto, S.E., M.M., di Mataram, Selasa, 13 Juli 2021.

Iklan

Sudarmanto mengatakan, batas waktu penyampaian persyaratan untuk pencairan DAK Fisik tahap pertama diberikan perpanjangan waktu. Semula, Pemda, baik provinsi dan kabupaten/kota diberikan tenggat waktu sampai 21 Juli.
Namun, sekarang, Pemerintah Pusat memberikan perpanjangan sampai 21 Agustus 2021. Semua paket proyek DAK Fisik harus sudah terkontrak pada Agustus mendatang. Jika tidak, maka DAK Fisik akan hangus.

Pagu DAK Fisik untuk Pemprov NTB dan 10 Pemda Kabupaten/kota tahun 2021 sebesar Rp 1,9 triliun. Pagu terbesar terdapat di Pemprov NTB dan pagu terkecil terdapat di Kota Bima. Sampai dengan semester I 2021, DAK fisik yang tersalur baru sebesar Rp 272,16 miliar atau 14,25 persen.

Persentase penyaluran tertinggi sebesar 29,51 persen pada Kabupaten Dompu dan terendah pada Kabupaten Lombok Tengah sebesar 3,75 persen. Kanwil DJPB NTB memonitor secara harian perkembangan input data kontrak proyek DAK Fisik di Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN).

Sampai dengan saat ini progress input data kontrak telah mencapai 52 persen. Untuk itu, Pemda diminta agar segera menginput data kontrak pada aplikasi OMSPAN supaya anggaran DAK Fisik segera disalurkan oleh Pusat.

Data Kanwil DJPB NTB, DAK Fisik untuk Pemprov NTB baru disalurkan sebesar Rp51,14 miliar atau 13 persen dari pagu Rp393,37 miliar. Kemudian, Lombok Barat baru tersalur Rp24,22 miliar atau 15,16 persen dari pagu Rp159,76 persen.
Selanjutnya, Lombok Tengah baru disalurkan Rp8,55 miliar atau 3,75 persen dari pagu Rp228,22 miliar, Lombok Timur baru Rp39,78 miliar atau 14,07 persen dari pagu Rp282,83 miliar.

Lombok Utara baru disalurkan Rp15,43 miliar atau 13,50 persen dari pagu Rp114,29 persen, Kota Mataram Rp27,68 miliar atau 24,99 persen dari pagu Rp110,80 miliar.
Bima baru disalurkan Rp26,38 miliar atau 12,57 persen dari pagu Rp209,88 miliar, Sumbawa Rp26,49 miliar atau 18,90 persen dari pagu Rp140,72 miliar, Dompu Rp26,62 miliar atau 29,51 persen dari pagu Rp90,23 persen.

Sumbawa Barat Rp14,06 miliar atau 12,68 persen dari pagu Rp110,91 miliar dan Kota Bima baru disalurkan Rp11,69 miliar atau 16,92 persen dari pagu Rp69,12 miliar. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional