Catatan Komisi III dan Komisi IV DPRD Sumbawa untuk APBDP 2018

Abdul Hakim ketika menyerahkan laporan Komisi III kepada Pimpinan DPRD Sumbawa dalam paripurna penetapan APBDP 2018. (Suara NTB/arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – DPRD Sumbawa telah menetapkan APBD Perubahan 2018, dalam Paripurna Kamis lalu. Namun ada beberapa usul saran dan catatan yang disampaikan dalam Laporan Komisi. Untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti Pemkab. Berikut catatan Komisi III dan Komisi IV DPRD Sumbawa.

Melalui juru bicaranya, Abdul Hakim S.E, Komisi III menekankan keberlanjutan program pembangunan infrastruktur jalan kondisi mantap. Sesuai dengan Perda jalan daerah yang mengamanatkan anggaran infrastruktur jalan 4% dari APBD Kabupaten Sumbawa. Agar mencapai target jalan mantap pada 2020. Komisi III meminta pemerintah daerah juga memberikan dukungan anggaran peralatan di tahun 2019 untuk pemeliharaan jalan.

Iklan

Kemudian, lanjut Abdul Hakim, terhadap UPTD Laboratorium Dinnas PUPR agar lebih berperan aktif dan harus dilakukan secara profesional. Mengingat hasil dokumen uji mutu dimaksud sebagai persyaratan dokumen proyek lainnya. Termasuk syarat mutlak dalam lampiran pencairan dana proyek. Selain itu, untuk menjaga kualitas proyek,pihaknya berharap kepada seluruh SKPD yang melaksanakan proyek fisik untuk tidak menerima hasil uji laboratorium dari rekanan/kontraktor. Akan tetapi harus resmi diterima dari UPTD Laboratorium Dinas PUPR.

Komisi III juga mengharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk mendata semua perusahaan-perusahaan yang diwajibkan untuk mempunyai dokumen lingkungan. Baik itu Amdal, UKL/UPL maupun SPPL. Pendataan dimaksud untuk mengetahui apakah usaha tersebut sudah mempunyai dokumen lingkungan atau tidak. Demikian pula terhadap bangunan–bangunan pemerintah maupun swasta yang diwajibkan dengan dokumen lingkungan harus juga didata. Untuk mengetahui besaran dampak yang ditimbulkan dari bangunan tersebut.

Terhadap seluruh program fisik pada tahun anggaran 2018 dan seterusnya di Sumbawa dari segala sumber anggaran harus betul–betul efektif baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Komisi III akan mengawal seluruh pekerjaan fisik tersebut. Sebagai bentuk tanggungjawab moril dan kemitraan antara dua lembaga (eksekutif dan legislatif) dengan satu tujuan agar apa yang diharapkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dapat terpenuhi.

Sedangkan terhadap aktivitas penertiban kendaraan besar masuk dalam kota yang menyebabkan terganggunya lalu lintas (pengguna jalan), diminta kepada Dinas Perhubungan memperbaiki portal dan menempatkan petugas dalam melakukan penertiban kendaraan truk besar yang tidak diperbolehkan lagi melalui/masuk dalam kota. Begitu juga penertiban kendaraan yang parkir didepan SPBU yang menyebabkan terganggunya lalu lintas dan para petugas dilapangan selalu dikontrol. Makanya perlu dilakukan studi manajemen dan rekayasa lalu lintas kota Sumbawa Besar.

Sementara itu, Komisi IV melalui juru bicaranya, Khaeruddin S.E, berharap percepatan rehab dan rekontruksi gedung pendidikan yang terkena dampak bencana. Agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan nyaman. Kemudian perlunya membuat aplikasi khusus yang berbasis IT agar dapat memantau kinerja guru. Serta memberikan penghargaan pada guru GTT/PTT pada lingkup pendidikan melalui pemberian insentif yang layak. Sekaligus mendorong pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait formasi CPNS khususnya GTT/PTT yang telah mengabdi dan sudah melampaui batas usia.

Selanjutnya, terkait keterbatasan daya tampung RSUD, diminta kepada Dinas Kesehatan mengoptimalkan sarana dan prasarana puskesmas. Serta memperbanyak jumlah  puskesmas rawat inap. Dengan tetap memperhatikan insentif dokter dan para medis di puskesmas, agar mereka bisa bekerja secara optimal. “Hal ini penting jika tidak dilakukan berakibat terhadap membludaknya pasien di RSUD,”ujarnya.

Dalam rangka optimalisasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh TKI, perlu dilakukan penegakan regulasi melalui sosialisasi sampai pada tingkat gras rout (akar rumput). Dengan memperketat proses rekrutmen sesuai dengan amanat Perda Nomor 8 tahun 2015 tentang pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dan UU No 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan akurat tentang perlindungan pada pekerja migran indonesia dari pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.

Terkait pencanangan kabupaten layak anak pada awal 2017, harusnya ditindaklanjuti dengan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung hal ini. Taman-taman yang telah dibangun hendaknya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan sensitif anak. Selain itu perlu memperbanyak pembangunan kampung-kampung layak anak. Dimana kampung-kampung ini terintegrasi dengan sekolah, taman bermain dan unit kesehatan.

Berikutnya, pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Komisi IV menekankan pentingnya meningkatkan minat baca pelajar dan masyarakat umum. Sehingga dibutuhkan kreatifitas guna mendukung program tersebut sehingga kedepannya dapat terlihat peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan apalagi sudah menempati kantor baru yang lebih refresentatif. selain itu perlu dipikirkan membuat peraturan daerah tentang pengembangan minat baca. (arn/*)