Catatan Akhir Tahun, Pandemi Lumpuhkan Pendidikan, Perlu Langkah Tepat Menggelar Pembelajaran

Pemeriksaan kesehatan siswa dengan melakukan pengukuran suhu tubuh saat masuk ke lingkungan sekolah belum lama ini. (Suara NTB/ron)

Pandemi Covid-19 melumpuhkan dunia pendidikan di NTB sepanjang tahun 2020. Pembelajaran konvensional secara tatap muka yang umumnya dilaksanakan di sekolah mulai jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, hingga perguruan tinggi menjadi lumpuh. Pembelajaran jarak jauh dengan konsep belajar dari rumah secara daring belum benar-benar bisa diterapkan maksimal. Ke depan, diperlukan langkah tepat menggelar pembelajaran di tengah pandemi Covid-19.

Diawali pada bulan Maret 2020, ketika pandemi Covid-19 mulai memasuki Indonesia, seketika dunia pendidikan seakan tergoncang. Dampak pertama yaitu dibatalkannya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) jenjang SMA pada akhir bulan Maret 2020, diikuti dengan dibatalkannya ujian nasional di jenjang SMP. Kemudian disusul dengan penghentian pembelajaran secara tatap muka di sekolah dan perguruan tinggi.

Di situasi seperti itu, banyak pihak yang masih terkesan gagap menghadapi situasi yang belum pernah terjadi. Pengamat pendidikan, Syafril, S.Pd., M.Pd., menyampaikan, di masa pandemi Covid-19 selama 2020, pelaksanaan pendidikan berubah total dari tatap muka antara siswa dan guru menjadi secara dalam jaringan (daring). “Artinya siswa dan guru ‘dipaksa’ mengubah kebiasaan belajar dari yang biasa tatap muka menjadi serba daring,” katanya.

Pembejalaran jarak jauh menimbulkan konsekuensi kepada pendidik dan siswa. Menurut Syafril, guru dan siswa secara suka atau tidak suka harus berorientasi digital, sehingga siswa dan guru memahami bahwa gawai dapat bermanfaat untuk media pembelajaran.

Pembelajaran secara daring juga belum berjalan efektif dan efisien, karena beragam alasan. Syafril menyebutkan antara lain: adanya kendala fisiografi bagi jaringan, siswa dan guru belum terbiasa dengan tradisi belajar daring, siswa belum terawasi dengan baik di rumah, orang tua memiliki peran ganda, tingkat pendidikan orang tua tidak sama dalam memahami fungsi gawai, kartu belajar atau kuota belum dimanfaatkan secara maksimal oleh siswa, software pembelajaran juga belum berfungsi dengan lancar, dan lainnya.

“Metode dan model pembelaran masih cenderung menggunakan metode atau model yang sama dengan pembelajaran tatap muka,” ujar Syafril yang juga mantan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Mataram.

Di samping itu, koordinasi atau manajemen dan kurikulum pembelajaran daring sekolah belum tertata dengan baik, sehingga tekadang tugas pada siswa terlalu banyak. Akibatnya membuat orang tua siswa kesulitan. Atau di kasus lain, jumlah tugas yang diberikan terlalu sedikit.

“Dikhawatirkan pembelajaran online dapat membuat siswa menjadi asosial atau boleh jadi tradisi belajar yang biasa dilakukan berubah menjadi tradisi main-main. Kondisi ini sangan berbahaya bagi perkembangan kemampuan dan karakter siswa,” jelas Syafril.

Semua pihak berharap Covid-19 terus berkurang atau bahkan hilang. Namun, jika pandemi Covid-19 masih berlangsung, menurut Syafril yang mesti dilakukan oleh  pemerintah antara lain, harus mengubah kurikulum pembelajaran dengan  mengadaptasikan situasi darurat. Artinya, dibuat kurikulum darurat berbasis situasi atau kondisi daerah masing-masing. “Jika dibahas dengan serius, tentu ada cara terbaik untuk menghadapi situasi darurat Covid-19 bagi pendidikan,” katanya.

Menurutnya, pemerintah bisa membuat kebijakan belajar tatap muka secara terbatas. Dibuat untuk daerah yang secara peta penyebaran Covid-19 relatif rendah. Meskit demikian harus dipastikan bahwa disiplin pada protokol kesehatan harus diterapkan dengan maksimal. Bila perlu sekolah atau pemerintah menyediakan sarana transportasi khusus bagi siswa yang tidak difasilitasi oleh orang tuanya untuk ke sekolah.

Pemerintah maupun sekolah juga melakukan indetifikasi profil siswa. Berdasar profil tersebut, siswa dan orang tuanya membuat beberapa kesepakatan untuk belajar tatap muka terbatas. Ia menyarankan, di daerah perbatasan kabupaten harus benar-benar dijaga ketat khusus untuk siswa dan guru.

“Sikap jujur pihak sekolah dan orang tua siswa wajib ditekankan agar dapat meminimalisir potensi tersebarnya Covid-19,” tegas Syafril.

Syafril juga menyampaikan, setiap sekolah dituntut agar ada petugas atau karyawan khusus yang dilatih dan ditugaskan mengontrol pelaksanaan protokol Covid-19 di masing-masing sekolah. Lalu, setiap pekan ada pertemuan dengan Satgas Covid-19 kabupaten/kota. “Kalau memungkinkan melibatkan beberapa lembaga swasta yang sudah memiliki petugas profesional dalam penanganan protokol Covid-19. Artinya, ini merupakan tugas kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu di kalangan pendidik atau guru sendiri mengalami kesulitan dalam pelaksanaan PJJ. Ketua PGRI NTB, Yusuf mengatakan, PJJ banyak meninggalkan kesan baik, disamping itu juga meninggalkan persoalan atau permasalahan yang dihadapi para pendidik tentang penilaian atau asesmen. Ada sebagian kecil guru berpikir keras cara memberikan nilai kepada siswa yang tidak pernah hadir dalam daring atau luring. Upaya sekolah atau guru untuk menghubungi anak melalui orang tua, tapi anak tidak kunjung mengatantar kembali tugas itu.

Di samping itu, motivasi anak belajar daring yang membawa dampak positif bagi guru dan orang tua dalam mengelola pembelajaran dengan teknologi di masa Pandemi Covid-19. Menurutnya, peradaban baru telah datang, invoasi guru untuk menyajikan materi mengalami perkembangan, transformasi pendidikan dan pengajaran telah dimulai. Namun yang harus dibenahi oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan yaitu peningkatan kapasitas atau kompetisi guru melalui pelatihan yang terstruktur, sistematis dan masif di era revolusi industri 4.0.

Demikian halnya peran orang tua sangat besar di masa PJJ dalam memberikan bimbingan, dorongan, dan motivasi bagi keberhasilan anak-anak dalam proses PJJ. “Oleh karena itu, kami PGRI mendorong para guru sebagai praktisi pendidikan dilapangan dengan segala daya dan upaya memberikan layanan pendidikan yang terbaik untuk anak didiknya,” kata Yusuf.

Tatap Muka Terbatas

Memasuki semester gasal tahun ajaran 2020/2021, Kemendikbud mulai mengubah kebijakan dengan memperbolehkan pembelajaran secara tatap muka terbatas hanya boleh dilaksanakan di daerah zona hijau penyebaran Covid-19, sementara daerah zona kuning, oranye, dan merah tidak boleh melaksanakan pembelajaran di sekolah.

Mendekati akhir tahun 2020, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri mengeluarkan kebijakan dengan merevisi kebijakan sebelumnya, yaitu membolehkan sekolah di daerah zona hijau dan zona kuning melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Kemudian di akhir tahun, pemerintah pusat melalui SKB empat menteri menyerahkan keputusan pembelajaran secara tatap muka ke pemerintah daerah, tanpa harus menjadikan peta penyebaran Covid-19 sebagai patokan dalam menentukan kebijakan.

Seiring dengan keluarnya kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas, sejumlah daerah mengambil opsi membuka pembelajaran di sekolah secara terbatas. Namun, banyak daerah juga belum berani mengambil kesempatan pembelajaran tatap muka, salah satunya Kota Mataram.

Sementara itu, di jenjang SMA, SMK, dan SLB di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi NTB, mengawali pembelajaran secara tatap muka melalui simulasi dimulai pada pertengahan bulan September 2020. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., menyampaikan pihaknya melaksanakan simulasi untuk mempersiapkan sekolah membuka pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka juga diterapkan dengan protokol kesehatan ketat dan menggunakan sistem sif atau blok.

Sedangkan untuk pembelajaran di tahun 2021, sejumlah daerah di NTB mulai merancang pembelajaran secara tatap muka terbatas. Berbagai persiapan seperti permintaan izin ke gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di setiap daerah mulai dilakukan. Pengisian instrument dan penyebaran standar operasional standar (SOP) pembelajaran tatap muka disebar ke setiap sekolah sebagai persiapan pembelajaran di semester genap tahun 2021.

Asesmen Nasional

Di tahun 2020 ini juga resmi diputuskan Ujian Nasional (UN) diganti dengan Asesmen Nasional pada tahun 2021 nanti. Namun, masyarakat diingatkan bahwa asesmen nasional berbeda dibandingkan UN. Selain bukan sebagai penentu kelulusan siswa, peserta asesmen nasional juga dipilih secara acak oleh Kemendikbud.

Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Aidy Furqan, mengatakan, asesmen nasional untuk mengukur kemampuan anak di berbagai kompetensi. Terutama di mata pelajaran, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dengan mengambil sampel dengan pola tertentu.

Komponen asesmen nasional terdiri dari Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk AKM terdiri dari literasi dan numerasi. Survei karakter terdiri dari enam sub topik yang akan disurvei. Diharapkan dari hasil survei karakter akan keluar sebuah paradigma profil pelajar yang disebut profil pelajar Pancasila. Sementara, survei lingkungan belajar, berupa survei kondisi belajar, metode belajar, dan lainnya. (ron)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here