Catatan Akhir Tahun, NTB Tetap Kondusif di Tengah Pandemi

Kapolda NTB, Mohammad Iqbal menyampaikan capaian kinerja pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum dalam jumpa pers akhir tahun 2020, Selasa, 29 Desember 2020.(Suara NTB/Humas Polda NTB)

Pandemi Covid-19 mulai menghantam NTB pada 24 Maret 2020. Kasus pertama Covid-19 adalah warga Lombok Timur yang punya riwayat perjalanan. Setelah itu, kehidupan masyarakat berubah. Ekonomi bergejolak. Kehidupan sosial masyarakat beradaptasi kebiasaan baru. Meski demikian, situasi keamanan NTB tetap kondusif.
TAHUN 2020, meski bukan tahun yang baik karena terpaan pandemi. Namun, menjadi tahun yang fantastis bagi upaya penegakan hukum. Kriminalitas memang tetap ada. Tetapi, jauh berkurang signifikan.

Kasus menonjol, kejahatan kovensional, dan kejahatan terhadap kekayaan negara menurun, ungkap Kapolda NTB Irjen. Pol.Drs.Mohammad Iqbal, SIK Selasa (29/12) dalam jumpa pers akhir tahun 2020.

Catatan Polda NTB, tahun 2020 ini terjadi penurunan kasus kejahatan sebanyak 786 kasus dibandingkan tahun 2019. Dari 6.822 kasus menjadi 6.036 kasus. Dengan tingkat penyelesaian kasus yang mencapai 65 persen pada tahun 2020 dari yang sebelumnya hanya 61 persen. Penyelesaian kasus naik 4 persen, imbuhnya.

Kasus kejahatan ini masih didominasi kejahatan konvensional. Antara lain pencurian, begal atau jambret, dan pencurian kendaraan bermotor. Kasusnya turun 866 kasus. Dari 2.495 kasus pada tahun 2019 menjadi 1.629 kasus pada tahun 2020. Demikian juga dengan kriminalitas yang menyasar warga negara asing. dari 25 kasus pada tahun 2019 menjadi hanya 8 kasus pada tahun 2020.

Hal itu sejalan dengan catatan kasus-kasus menonjol yang menurun 44 kasus. Kasus menonjol masih didominasi penghadangan dan penyegelan dengan 63 kasus; pengrusakan 37 kasus, asusila 31 kasus, begal dengan senjata tajam 22 kasus; perkelahian pemuda 9 kasus; perkelahian antarkampung 2 kasus; pembunuhan 8 kasus; dan begal dengan senjata api rakitan 1 kasus.

Tahun 2020 ini juga menjadi tahun pengesahan UU Cipta Kerja dengan kontroversinya. Pengesahan Omnibus Law ini mengundang unjuk rasa di berbagai daerah di NTB. Meski demikian, kasus unjuk rasa menurun. Dari 708 kasus pada tahun 2019 menjadi 579 kasus pada tahun 2020.
Komunikasi tetap harus menjadi senjata utama bagi kepolisian untuk meniadakaan gangguan keamanan. Kalau terlalu sering unjuk rasa psikologi massa tidak bisa dikendalikan, kata Iqbal.

Penanganan Pandemi


Covid-19, kata Iqbal, memiliki tingkat penularan yang tinggi. Polda NTB kemudian menginisiasi Lomba Kampung Sehat untuk menyiapkan adaptasi kebiasaan baru. Lomba ini meliputi aspek kesehatan, sosial ekonomi, pendidikan, dan keamanan.

Capaiannya, menyiapkan tatanan masyarakat yang siap dengan ketahanan pangan, aktivitas ekonomi yang tetap terjaga dan patuh protokol kesehatan, menurunnya angka kejahatan, dan harmonisasi kehidupan masyarakat desa.
Program ini kemudian dimodifikasi pada saat penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Yakni Lomba Kampanye Sehat yang menekankan penerapan protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada. Maka sampai Pilkada berakhir, tidak ada klaster Pilkada, kata Kapolda.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan Covid-19 menjadi catatan. Iqbal menjelaskan, Polda NTB turut serta mendorong terbentuknya Perda sanksi protokol kesehatan. Aturan yang mengatur sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan. Penerapannya melalui Operasi Yustisi. Capaian hasilnya per-28 Desember, denda yang dikumpulkan mencapai Rp342 juta. Provinsi NTB sebagai pionir penerapan Perda ini, ujarnya.

Kualitas Pengungkapan Narkoba Meningkat
Polda NTB mengungkap kasus lebih sedikit 296 kasus di tahun 2020 ini dibandingkan tahun 2019. Dari 777 kasus menjadi 481 kasus. Tapi secara kualitas meningkat, kata Kapolda.
Tercatat lebih dari 7 kasus dengan barang bukti paling sedikit 1 kg. baik itu sabu maupun ganja. Lebih dari itu, pengungkapan narkoba ini tidak hanya sebatas mengungkap peran bandar maupun pengedarnya. Tetapi juga harta kekayaannya. Ini kita cari gembongnya, ungkap sampai ke hulunya, tegas Iqbal.

Diresnarkoba Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra menambahkan, ada enam kasus narkoba yang ditindaklanjuti dengan penelusuran tindak pidana pencucian uang. Satu kasus sudah dilimpahkan tahap satu ke kejaksaan, ujarnya.

Para bandar ini meraup kekayaan dari menjual barang haram. Penelusuran TPPU ini sebagai upaya memiskinkan para bandar. Tujuannya, agar mereka tidak memiliki sumber daya lagi. Intinya yang memenuhi kelayakan dan mensrea, langsung kita jadikan tersangka TPPU, tegas Helmi.
Tindak Pidana Perairan dan Lakalantas Menurun
NTB merupakan provinsi kepulauan dengan garis pantai yang panjang sehingga memunculkan potensi pidana perairan yang tinggi. Meski demikian tindak pidana di wilayah perairan tercatat menurun 4 kasus. Dari 16 kasus pada tahun 2019 menjadi 12 kasus pada tahun 2020.

Jenis pidananya antara lain pelayaran tanpa dokumen 3 kasus; penangkapan ikan secara ilegal 3 kasus; penyelundupan BBM 4 kasus; dan pelanggaran ruang laut dan daratan 1 kasus.
Sementara pemeliharaan ketertiban di jalan raya pada tahun 2020 ini mencatat penurunan kasus kecelakaan lalu lintas. Dari 1.217 kasus pada tahun 2019 dengan korban meninggal dunia 526 orang menjadi 788 kasus dengan korban meninggal dunia 376 orang pada tahun 2020.
korban meninggal dunia kecelakaan lalu lintas bisa diantisipasi, selain takdir. Caranya dengan patuhi aturan kecepatan, pakai helm, ujar Iqbal.
Tren pelanggaran lalu lintas pun menurun. Dari 87.354 kasus menjadi 48.760 kasus. Pelanggaran tertinggi kendaraan tanpa STNK 17.785 kasus; kendaraan tidak lengkap 3.336 kasus; tanpa SIM 1.939 kasus; melanggar rambu lalu lintas 1.395 kasus; dan pelanggaran lain 24.305. (why)