Cara Sekolah Memenuhi Kebutuhan dan Siasati Keterbatasan

BANYAK permasalahan di dunia pendidikan yang mesti dibenahi. Sekolah sebagai satuan pendidikan yang dikatakan titik terakhir dari pelaksana kebijakan, harus berhadapan dengan berbagai keterbatasan. Baik dari segi sarana-prasarana, pembiayaan, guru dan tenaga kependidikan, serta sejumlah permasalahan lainnya. Bertolak dari berbagai keterbatasan itu, sekolah dituntut mampu menyelenggarakan pendidikan dengan baik.

Menurut Kepala SMAN 5 Mataram, Abdurrosyidin, dari perspektif pihaknya, untuk permasalahan pendidikan, jalan keluarnya sederhana. Jika kebutuhan tercukupi, satuan pendidikan tidak akan melakukan tindakan yang melanggar ketentuan. “Sayangnya, ketercukupan ini masih dalam usaha, masih dalam ikhtiar untuk ditemui.Khususnya di sektor pembiayaan. Dan kebutuhan itu mau tidak mau, sebagai kepala sekolah harus dipenuhi,” ujarnya.

Iklan

Ia mengatakan, sering berinteraksi dengan pemerhati anggaran. Dari sana, didapatkan gambaran yang tepat mengenai penganggaran di sekolah. Itulah yang coba ditransformasikannya di sekolah. Walaupuna tidak bisa sepenuhnya diterapkan di sekolah. “Walaupun tidak sepenuhnya bisa kita aplikasikan di sekolah. Karena kami di sekolah titik terakhir dari pelaksana kebijakan,” ungkapnya.

Selain itu, menurutnya, sekolah harus berhadapan dengan ketersediaan sumber daya yang masih tidak merata. Ia mengambil contoh sekolah yang dipimpinnya. SMAN 5 Mataram yang dianggap sekolah favorit pun, ketika menilik ke dalam, ternyata sumber daya, khususnya untuk tenaga kependidikan di luar guru juga dinilai sedikit bermasalah.

‘’Artinya  perlu peningkatan kompetensinya. Nah, oleh karena itu, perlu mejadiperhatian juga, peningkatkan kualitas atau pemerataan tenaga kependidikan kita di luar guru,’’ katanya.
Terkait berbagai permasalahan itu, pihaknya menaruh harapan dari komite sekolah, yang merupakan representasi dari masyarakat. Dengan bersama melihat kebutuhan sekolah.Dari diskusi tersebut, warisan kebijakan lama, seperti sumbangan orang tua atau pungutan, tetap muncul.

Abdurrosyidin menjelaskan, kebijakan seperti itu sudah muncul sejak dahulu, sejak masih struktur BP3. Sedangkan untuk memutus pengalokasian anggaran seperti itu, menurutnya itu tidak mudah.

Selain itu, ia menyoroti Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Karena BOS merupakan pembiyaan non personalia. Di SMA atau pendidikan menengah, BOS tidak bisa digunakan untuk biaya personalia, atau penggajian. Berbeda halnya dengan BOS di pendidikan dasar, yang dapat digunakan sebanyak 15 persen untuk biaya personalia.

Ia juga menyoroti adanya ketimpangan pengalokasian BOS. Karena pemberian dana BOS didasarkan pada jumlah siswa di satu sekolah. Jika jumlah siswa semakin banyak, maka jumlah dana BOS yang disalurkan juga banyak. “Padahal yang ideal itu, harus dibedakan, ini yang variable cost, ini yang fixed cost. Tapi dari pihak keuangan, yang paling gampang berapa kepala dihitung dan dikasi,” katanya.

Terkait dengan partisipasi masyarakat untuk pendidikan. Ia memandang di beberapa tempat, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat luas, bukan an sich orang tua siswa. Namun, hal demikian tidak mudah dilakukan.

Ia menceritakan pengalamannya ketika bertandang ke Batam. Di Batam, satu BUMN atau BUMD dijadikan mitra bagi satuan pendidikan.Dicontohkan, satu BUMN membina satu SMK. Kebutuhan SMK difasilitasi, entah melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau melalui kebijakan dari perusahaan itu.

“Nah dulu kita diskusinya di tim kebijakan publik di Kota Mataram, diskusinya sudah sampai sini. Tapi begitu  kita mau identifikasi, tidak semudah yang kita diskusikan itu. Ada faktor lain yang perlu didiskusikan lebih lanjut,” ungkapnya.

Ia mengemukakan, permasalahan yang paling kuat ada pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pihaknya harus berhadapan dengan sistem PPDB yang dikatakan cukup rumit di Kota Mataram. Belum lagi berhadapan dengan animo masyarakat yang tinggi untuk masuk ke sekolah tersebut.

“Tetapi kalau tidak pandai me-manage, itu ndak rasionalnya muncul, emosinya yang muncul. Makanya harapan kami nanti,  mudah-mudahan setelah di provinsi, ini bisa diatur, mulai lagi dari awal,” ujarnya.

Belum lagi harus berhadapan dengan keinginan tinggi dari para siswa sendiri. Abdurrosyidin mengatakan, pada perpisahan siswa, siswa meminta digelarProm Night. Ketika didiskusikan dengan pihak sekolah dan orang tua, ternyata menurutnya lebih banyak kesalahannya. Akhirnya kegiatan itu diberhentikan. Contoh lainnya, harus adanya album siswa, orang tua sempat menyampaikan komplain terkait hal ini. Tapi Abdurrosyidin menjelaskan itu keinginan dan rencana yang dijalankan oleh siswa sendiri.

“Yang belum bisa kita rem, anak-anak ini keinginannya tinggi. Seperti misalnya ini ada album, buat album kok sekian rupiah, anak-anak yang kelola dana itu. Saya dikomplain, saya tunjukkan, ini loh mekanismenya, tidak dikelola oleh sekolah. Tapi ini partisipasi anak-anak. Dikelola oleh anak danseterusnya. Praktik-praktik seperti ini masih ada,” terangnya.

Dengan berbagai permasalahan yang muncul ini, kerap muncul resistensi dari pengelola pendidikan di sekolah. Abdurrosyidin mengungkapkan, sebagai kepala sekolah, ia merasakan kegelisahan pegiat antikorupsi di luar sekolah. Tetapi, ia juga meminta para pegiat antikorupsi  untuk memahami psikologis para pendidik. “Jadi begitu ada pungli dan segala macam di-blowup  lewat media, ini ada resistensi.  Resistensi dalam arti apa, pengelola pendidikan beranggapan, ‘kita ndak ada benar di sekolah ini’,” ujarnya.

Nantinya, dikhawatirkan jika sekolah disudutkan, maka semakin kuat perlawanan dari sekolah itu. Memang beberapa kesalahan, berpotensi melanggar hukum. Tapi dampaknya, pendidik akan mengajar sekadar saja. “Padahal pendidik harus mendidik secara full dalam mengeluarkan kemampuannya.Sebagai seorang pendidik kita harapkan, seseorang yang mentrasfer ilmunya dengan ikhlas, dengan tulus.  Itu betul-betul ada, nanti saya khawatir itu tidak tampak,” jelasnya.

Terkait berbagai permasalahan di dunia pendidikan, diperlukan adanya pendidikan dan pencerahan kepada banyak pihak. Termasuk masyarakat dan NGO. Agar menyadari bagaimana sistem yang tepat. ‘’Oleh Karena itu,  harapan saya, mari kita coba di pendidikan menengah, buat semacam sekolah model, kita sama-sama memantau, apa sih idealisme yang kita harapkan,’’ katanya.

Artinya, jelasnya, tidak bisa menjustifikasi bahwa permasalahan di dunia pendidikan merupakan kesalahan satu pihak.  “Ndak bisa kemudian,  ini problem bersama, kalau mau perbaiki, ayo perbaiki bersama. Masalah kebijakan, saya yakin pendidikan kita baik kalau niat kita baik,” pungkas Abdurrosyidin.

Sementara itu, Kepala SMAN 7 Mataram, H. M. Muzakki, menyoroti permasalahan kekurangan guru yang dihadapi sekolah. Di SMAN 7 sendiri, jumlah guru negeri dan swasta hampir berimbang. “Jumlah guru negeri kami itu, jumlahnya 55, sedangkan guru honor ini jumlahnya 35, ini kan beda tipis. Kedua, jumlah pegawai tata usaha kita yang berstatus PNS jumlahnya 7, sedangkan yang non PNS jumlahnya 27,” ungkapnya.

Ruang kelas juga menjadi permasalahan pihaknya. Akibat dari jumlah siswa yang cukup banyak, yang diterima di tahun-tahun sebelumnya. Itulah yang coba ditekan pihaknya, sehingga yang sebelumnya double shift (masuk sekolah pagi dan sore), akhirnya menjadi masuk sekolah pada pagi hari saja.

“Ini kelebihan yang dari dulu. Sekarang ini kami mau tekan, dulu 15 kelas, kami turunkan menjadi 12 kelas, kami turunkan lagi menjadi 10. Ini usaha kami untuk membangun semangat. Sehingga ini bisa menjadi masuk pagi semua,” katanya.

Dalam mengatasi berbagai persoalan itu, pihaknya membangun sekolah dengan sebuah manajemen, yang dinamakan berdasarkan bahasa sasak, ‘manajemen roah’. “Kami laksanakan bersama, kami umumkan apa yang kami hasilkan, dan kami umumkan pula kekurangan yang ada di sekolah yang kami laksanakan. Dengan itu, apa yang ada itu kami sampaikan, secara terbuka untuk kami kemukakan, kepada warga sekolah dan warga masyarakat,” jelasnya.

Permasalahan yang dihadapi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbeda lagi. Kepala SMKN 3, H. Umar, mengatakan, dari segi siswa yang masuk ke SMA dan SMK berbeda. Ia mengemukakan,pihaknya memiliki siswa baru sebanyak 2.248 orang. Dari angka itu, sebanyak 887 orang siswa kurang mampu digratiskan.Dari jumlah murid sebanyak itu, hanya ada 113 guru PNS yang ada di SMKN 3. Sedangkan guru produktif, atau guru yang mengajar bidang kejuruan hanya sebanyak 80 orang.

“Guru produktif menjadi fokus kita bersama sekarang ini. Banyak sekali yang akan pensiun di tahun 2016, 2017, 2018. Guru produktif sulit dapatkan di daerah kita. Misalnya guru otomatif, guru les, guru bangunan, itu sulit sekali kita dapatkan. Bahkan ada satu jurusan yang tersisa dua orang guru produktif, ketika pensiun, hanya meninggalkan satu orang,” ungkapnya.

Dari sisi pembiayaan, ia menyoroti, dana BOS yang sama antara SMA dan SMK. Padahal di SMK harus menghadapi praktik. Sebagai upaya menyiasatinya, pihaknya menjual hasil praktik itu. Untuk modal di dalam praktik selanjutnya.

Terkait masalah pembiayaan, Umar menyampaikan menggandeng perusahaan untuk berkontribusi bagi SMK. Ada beberapa perusahaan yang menawarkan dana, tapi ditolak pihaknya. ‘’Kami inginkan itu kompetensi dan partisipasi mereka untuk produk knowledge-nya kepada sekolah. Jadi kami tidak menginginkan uang mereka, ketika dikasi selesai, tetapi yang kami lakukan, bagaimana perusahaan tersebut memberikan  kontribusi alat bahan praktik dan produk knowledge-nya kepada guru dan kepada siswa,” katanya.

Selain berhadapan dengan pembiayaan pihaknya juga berhadapan dengan upaya meningkatkan kapasitas guru. “Saat ini kami mengirim guru ke Jerman, untuk meningkatkan kompetensi mereka. Sampai Jerman kita kirim guru mereka,” katanya.

Umar juga menekankan, pihaknya terus berupaya meningkatkan perawatan gedung dan alat praktik. “Kan itu yang bikin banyak pengangguran karena apa yang diajarkan tidak sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada di luar. Itu yang kami sedang kami upayakan kerja sama dengan industri. Dan upgrade  terus untuk peralatan dan guru,” pungkasnya. (ron)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here