Cara Ahyar-Mori Lindungi Petani dan Redam Gejolak Harga

Mataram (Suara NTB) – Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur NTB nomor urut 2, TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, memiliki resep yang menarik untuk melindungi petani, sekaligus meredam gejolak harga pangan di daerah ini.

“Kita tahu persoalan tata niaga. Ketika musim panen, harga-harga beras menukik tajam. Kemudian ketika masa paceklik, harga beras itu langsung naik,” ujar Cawagub NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm menggambarkan.

Iklan

Di satu sisi, Mori memaparkan, ada Bulog yang berfungsi sebagai penyangga pangan. Tapi, sayangnya, Bulog hanya memiliki kemampuan menyangga pangan sebanyak 9 sampai 10 persen dari total pangan yang beredar. Tidak heran jika gangguan terhadap stabilitas pangan selalu menimpa daerah ini.

“Dan kejadian ini selalu terjadi berulang-ulang di NTB,” ujar Mori.

Gejolak harga pangan memang telah menjadi semacam menu rutin yang terjadi di masa-masa seperti bulan Ramadhan kali ini. Di bulan Ramadhan, atau bahkan di hari raya Idul Fitri, harga bahan makanan biasanya mengalami lonjakan yang cukup serius. Hal ini tentu saja menimbulkan guncangan yang bisa merugikan banyak warga NTB yang kurang mampu.

Gejolak harga komoditas juga kerap terjadi saat stok komoditas tertentu menipis. Bulan lalu misalnya, lonjakan harga cabai menimbulkan gangguan yang cukup serius bagi perekonomian NTB. Memang, salah satu komoditi yang paling ditakutkan sebagai penyumbang inflasi adalah cabai.

Ketika melambung, harga cabai bisa menyamai harga daging. Di satu sisi, kenaikan harga ini mendatangkan keuntungan bagi petani, tetapi di sisi lain, konsumenlah yang menjadi korban.

Beberapa pengepul yang ditemui Suara NTB di daerah sentra penanaman cabai di Aikmel, Lombok Timur mengatakan komoditi jenis ini menjadi yang paling unik. Sebab harganya yang terkadang meroket dan terkadang merosot. Pengepul menyebut, kenaikan harga cabai ini bisa berlangsung dalam dua pekan lebih.

Bagaimana menyikapi kondisi ini? Menjawab pertanyaan ini,Mori menegaskan bahwa salah satu fokus pihaknya ketika memimpin NTB adalah menjamin stabilitas harga di kedua sisi. Bagi petani di satu sisi dan bagi konsumen di sisi lain.

Mori menjelaskan, dulu, Pemprov NTB melalui Bakorluh pernah memiliki program penyangga pangan. Melalui program ini, Pemprov NTB berupaya membangun perlindungan bagi petani dan konsumen. Sayangnya, program ini kurang didukung dengan anggaran yang serius.

“Ini dilakukan oleh Bakorluh. Dia ada penyangga pangan. Tapi anggarannya terlalu kecil. Anggarannya main-main, Cuma Rp1,2 miliar per tahun,” ujar Mori.

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, jika mereka dipercaya oleh rakyat, maka anggaran untuk penyangga pangan ini akan mereka tingkatkan. Nilainya tidak main-main. Pasangan Ahyar-Mori, berencana menyiapkan bujet yang berkisar antara Rp50 miliar sampai Rp150 miliar pertahun.

“Ketika harga turun, maka kami akan beli. Ketika harga naik, maka akan dilakukan operasi pasar. Sehingga terjadi kestabilan dan inflasi kita bisa terjaga dengan baik,” ujarnya.

Kebijakan lain yang menurut Mori perlu diterapkan di dalam membangun kemakmuran di bidang pertanian adalah melalui perlindungan terhadap petani. Seperti diketahui, saat ini petani masih kerap berurusan dengan para tengkulak yang memberikan mereka modal bertani dengan sistem ijon.

“Kita sama-sama tahu, bahwa petani kita ini hidup dengan ijon,” ujar Mori. Kondisi ini kontras dengan fakta bahwa Provinsi NTB memiliki institusi keuangan yang bernama Bank NTB. Faktanya, ujar Mori, saat ini jenis kredit yang mendominasi penyaluran dana di Bank NTB masih berupa kredit konsumtif. Persentasenya pun sangat besar, yaitu sejumlah 83 persen dari total kredit yang disalurkan oleh Bank NTB per tahun.

Skema inilah yang rencananya akan dirombak oleh pasangan Ahyar-Mori jika kelak ditakdirkan memimpin NTB. “Kami akan mendorong Bank NTB untuk menyalurkan kredit usaha tani,” ujar Mori. Ia menegaskan, untuk membantu petani keluar dari jerat praktik ijon, Bank NTB harus menyediakan plafon minimal Rp200 miliar per tahun. “Dan itu juga supaya petani kita tidak perlu meminjam modal dari tengkulak,” tandas Lulusan magister di salah satu universitas di Australia. (tim)