Capaian Semester I di Atas 50 Persen, Realisasi Pendapatan Daerah NTB Tak Terdampak Covid-19

Kepala Bappenda NTB, H. Iswandi saat memberi keterangan pers, Selasa, 11 Agustus 2020. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB mencatat realisasi pendapatan daerah pada  semester I 2020 di atas 50 persen. Dari target penerimaan pendapatan daerah dalam APBD 2020 revisi keenam sebesar Rp5,072 triliun, pada semester I sudah tercapai sebesar Rp2,652 triliun atau 52,29 persen.

‘’Artinya pendapatan daerah secara umum dengan penyesuaian yang sudah dilakukan. Realisasi pendapatan belum terlalu terdampak oleh Covid-19. Secara keseluruhan pendapatan daerah sampai semester I mencapai 52,29 persen, itu melebihi 50 persen. Jadi kinerja pengelolaan pendapatan cukup baik,’’ ujar Kepala Bappenda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si di kantornya, Selasa, 11 Agustus 2020.

Namun, jika dilihat dari target APBD Murni sebelum dilakukan revisi, capaian penerimaan pendapatan daerah NTB pada semester I 2020 sebesar 46,76 persen. Di mana, dalam APBD Murni sebelum dilakukan revisi, Pemprov menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp5,671 triliun.

Artinya, kata Iswandi, langkah penyesuaian target yang dilakukan Pemprov NTB sudah tepat. ‘’Capaian penerimaan dana perimbangan masih normal. Bahkan ada pelampauan sedikit, lebih dari 3 persen. Karena adanya pembayaran tunjangan pegawai,’’ jelasnya.

Dalam suasana menghadapi pandemi Covid-19, dampaknya terhadap penerimaan pendapatan negara atau pendapatan daerah diperkirakan menurun sebesar 10 – 13 persen.  Sehingga Bappenda berusaha menahan laju perkiraan penurunan pendapatan daerah ini.  Bagaimana supaya penurunan pendapatan daerah tidak sampai 10 – 13 persen. Bagaimana supaya dampak Covid-19 tak terlalu menekan dari sisi capaian target pendapatan. Sehingga Pemda dapat melaksanakan pembangunan sesuai prioritasnya.

Untuk itu katanya, langkah-langkah yang  sudah diambil Pemprov NTB untuk melakukan penyesuaian target pendapatan dalam APBD Murni sudah tepat. Perubahan target pendapatan daerah dilakukan dengan melakukan perubahan Pergub.

‘’Dari target APBD yang ditetapkan berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2019, itu sudah dilakukan penyesuaian pendapatan melalui Pergub yang sudah direvisi enam kali. Dari target di APBD murni Rp5,6 triliun, direvisi menjadi Rp5,072 triliun.  Atau menurun sekitar 10,5 persen atau berkurang Rp599 miliar,’’ sebutnya.

Ditambahkan juga bahwa tampak adanya pemulihan kenaikan pendapatan pada masa Covid-19 ini tidak terlepas dari upaya-upaya pemulihan pendapatan yang dilaksanakan oleh Bappenda Provinsi NTB dalam masa Covid-19. Diantaranya melalui berbagai kegiatan sosialisasi, selain itu adanya insentif pajak berupa pembebasan denda PKB dan pembebasan pokok PKB yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur NTB Nomor 28 Tahun 2020 yang dimanfaatkan oleh wajib pajak.

 Dampak dari pemberian insentif tersebut mampu memberi kontribusi kepada kenaikan pendapatan PKB sebesar 63% dari total daftar ulang periode April sampai dengan Juli dengan kontribusi PKB sebesar Rp73,4 miliar. Selain itu upaya lainnya yaitu gencar melakukan pelayanan door to door seperti melaksanakan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang merupakan upaya untuk memberitahukan waktu jatuh tempo pajak kendaraan kepada wajib pajak serta pelayanan online yang digencarkan seperti Samsat Delivery, Samsat On Call dan Samsat Online Nasional.

Iswandi juga menjelaskan mengenai penyesuaian target pendapatan daerah menjadi Rp5,072 triliun. Penurunan target pendapatan daerah itu akibat penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 8 persen. Semula, PAD ditargetkan sebesar Rp1,8 triliun, kemudian disesuaikan menjadi Rp1,6 triliun atau berkurang sebesar Rp165 miliar.

Kemudian penerimaan dana perimbangan, tadinya dalam APBD Murni direncanakan sebesar Rp3,7 triliun. Disesuaikan menjadi Rp3,3 triliun. Atau ada penurunan sekitar 11,1 persen. Dalam penyesuaian yang dilakukan, penerimaan dana perimbangan menurun mencapai Rp419 miliar.

Iswandi mengatakan, pandemi Covid-19, paling berdampak terhadap realisasi pajak daerah terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sampai semester I 2020, penerimaan PKB dan BBNKB masih di bawah 50 persen.

Penerimaan PKB sampai semester I baru mencapai Rp196 miliar atau 44,11 persen dari target sebesar Rp445 miliar lebih. Sedangkan BBNKB mencapai Rp146 miliar lebih atau 41,83 persen dari target sebesar Rp350 miliar. Kemudian PBBKB mencapai Rp124 miliar lebih atau 49,31 persen dari target Rp252 miliar lebih.

Selanjutnya, pajak air permukaan mencapai realisasi tertinggi sebesar Rp621 juta atau 62,11 persen dari target Rp1 miliar. Dan pajak rokok mencapai Rp125 miliar atau 38,64 persen dari target Rp325,5 miliar. Namun sampai akhir Juli, realisasi penerimaan pajak rokok sudah mencapai Rp215 miliar lebih atau 66,17 persen.

‘’Kesimpulannya sampai semester pertama, realisasi pendapatan daerah masih relatif  baik. Hanya terdampak pada sumber penerimaan PKB  dan BBNKB. Tapi secara keseluruhan, realisasinya masih cukup baik. Kinerja pengelolaan pendapatan masih baik,’’ tandas Iswandi.

Kepala Bidang Pajak Daerah Bappenda NTB, H. Muhammad Husni menambahkan, perkembangan realisasi PKB dan BBNKB sejak Januari hingga Juli 2020. Ia menyebutkan, realisasi PKB dari Januari – Juli sebesar Rp236,5 miliar lebih sedangkan BBNKB sebesar Rp170,2 miliar lebih.

Husni menyebutkan, realisasi PKB bulan Januari sebesar Rp40,6 miliar, turun menjadi Rp35,9 miliar pada bulan Februari. Realisasi PKB terus mengalami penurunan pada bulan Maret dan April, masing-masing realisasinya Rp34,8 miliar dan Rp24,7 miliar. Kemudian kembali meningkat pada bulan Mei menjadi Rp28 miliar. Pada bulan Juni, realisasi penerimaan PKB kembali meningkat menjadi Rp32,2 miliar dan bulan Juli menjadi Rp40 miliar lebih.

Sedangkan realisasi penerimaan BBNKB pada bulan Januari sebesar Rp35 miliar lebih, turun sedikit pada bulan Februari yang hanya mencapai Rp34,6 miliar. Pada bulan Maret, realisasinya turun menjadi Rp28 miliar, dan turun menjadi Rp19,5 miliar pada bulan April.

Realisasi penerimaan BBNKB semakin menurun pada bulan Mei turun menjadi Rp13,8 miliar. Kemudian meningkat menjadi Rp17,9 miliar pada bulan Juni. Dan meningkat lagi pada bulan Juli menjadi Rp21 miliar lebih. (nas)