Calo Perekrut TKW Rabitah Ditahan Polda NTB

Mataram (Suara NTB) – Penyidik Polda NTB akhirnya menahan UI, calo  yang merekrut TKW asal Lombok Utara, Sri Rabitah. Ul ditahan awal pekan kemarin untuk dipersiapkan pelimpahan tahap dua ke Kejaksaan.

Kasubdit IV Ditreskrimum Polda NTB AKBP. Ni Made Pujawati, Kamis, 7 Desember 2017 membenarkan, penahanan tersangka asal Dusun Batu Keruk, Desa Akar-akar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara ini. Dengan pertimbangan untuk memudahkan proses pemberkasan. ‘’Kami mulai tahan beberapa waktu lalu, supaya mudah proses hukumnya. Supaya mudah proses pelimpahan berkasnya,’’  kata Pujawati.

Iklan

Selama Ul menjalani penahanan, penyidik mempersiapkan kelengkapan berkas, pemeriksaan tambahan untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan. ‘’Segera setelah semua selesai, kita limpahkan ke jaksa,’’ tandasnya.

Dalam kasus ini, sebenarnya penyidik menetapkan dua orang tersangka. Selain Ul juga ada I yang perannya sebagai calo perekrut Rabitah.

Namun I belum bisa ditahan dengan alasan sakit. ‘’Sebenarnya dia kami jemput untuk kami tahan juga, tapi karena alasan dapat diterima untuk tidak ditahan, kami belum bisa menahannya,’’ sebutnya.

Panit Trafficking Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB, Iptu Faisal Afrihadi menambahkan,  ada  saksi yang masih harus diperiksa sebelum tersangka Ul dilimpahkan berkasnya ke Kejati NTB.

Peran aktif Ul dan I dalam kasus ini, pada proses pemberangkatan Rabitah ke Doha, Qatar yang terindikasi bermasalah pada dokumen. Tidak saja Rabitah, tapi penyidikan berkembang ke Yuliani, adik Rabitah.

Dari hasil pendalaman, ada tiga indikator TPPO yang ditemukan, yakni  proses pemberangkatan, modus TPPO dan dugaan eksploitasi. Soal dugaan adanya  pemalsuan dokumen, tak disebutkan Kasubdit IV. Karena masih ada proses  pembuktian dan penyitaan alat bukti sehingga harus dirahasiakan.

Namun terpenting baginya, tiga unsur human trafficking itu terpenuhi sebagai bagian dari penyelidikan dan penyidikan kejahatan trans nasional itu.

Atas perbuatan kedua tersangka, penyidik menjerat mereka dengan Pasal 10, pasal 11 Jo pasal 6 Undang Undang 21 tahun 2007  tentang TPPO, dengan ancaman  minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun penjara. (ars)