Cair Jatah 1 Bulan, Jadup Sasar 50 Persen Korban Gempa

Kepala Dinsos PPPA KLU, H. Faisol (kanan) memberi keterangan terkait pencairan jadup, Selasa, 13 Oktober 2020. (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Korban gempa Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan menerima bantuan sosial (bansos) jaminan hidup (jadup) dari pemerintah pusat pada November mendatang. Kendati demikian, jadup yang terealisasi hanya menyentuh 50 persen dari 100 persen warga korban gempa.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KLU, H. Faisol, Selasa, 13 Oktober 2020 mengungkapkan realisasi jadup terkonfirmasi setelah usulan Pemda Lombok Utara mendapat tanggapan dari pemerintah pusat. Untuk pencairan jadup, pemerintah pusat telah mengubah regulasi yang mengatur ketentuan pencairan dari Permensos 4 tahun 2015 menjadi Permensos 10 tahun 2020.

Iklan

Faisol menjelaskan, pada Permensos 4 tahun 2015 mengatur bahwa realisasi jadup dilakukan setelah periode tanggap darurat berakhir. Periode tanggap darurat ini sendiri diperpanjang oleh Gubernur sampai 31 Oktober 2020 mendatang.

“Bulan Juli lalu Kemensos meminta data usulan tetapi masih belum bisa cair, karena Kemenkeu menunggu perubahan regulasi. Permensos akhir ditetapkan 17 September dan diundangkan pada 23 September,” ungkap Faisol.

Ia menyambung, Kemenkeu menyetujui pencairan Jadup korban gempa sejumlah 37.777 KK atau setara dengan 121.286 jiwa. Jumlah ini setara dengan 50 persen dari total warga korban gempa. “Nominal pencairan untuk 1 bulan senilai Rp 300 ribu per orang,” imbuhnya.

Ia menambahkan pencairan jadup masuk dalam tahap II. Pada tahap pertama, jadup korban gempa teralokasi di Kota Mataram, Lombok Barat dan Sumbawa. “Sisa warga 50 persen korban gempa lagi akan memperoleh pada pencairan tahap III yaitu di APBN murni 2021,” katanya.

Faisol tak menyangkal pencairan jadup mengalami keterlambatan. Namun kendala itu terjadi di pusat, akibat Kemenkeu belum dapat mencairkan jadup karena regulasi Permensos belum diubah.

Selain itu, situasi Covid juga cukup berpengaruh. Anggaran APBN mengalami refocusing karena tuntutan recovery ekonomi akibat dampak Covid. “Cairnya jadup ini juga tidak lepas dari Covid. Setelah refocusing terakhir APBN, Kemenkeu menyetujui pencairan jadup untuk memperbaiki kondisi ekonomi warga korban gempa,” tandasnya. (ari)