Butuh Waktu 11 Tahun Tuntaskan Rumah Tak Layak Huni

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menyiapkan anggaran sebesar Rp 28 miliar untuk memperbaiki atau pembangunan baru rumah warga miskin tak berdaya yang kondisinya tidak layak huni pada tahun 2017. Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, perlu keterpaduan program antar-SKPD untuk mengintervensi 14 indikator kemiskinan yang ada.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha, MT yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 17 Februari 2017 siang kemarin menyebutkan dari 14 indikator kemiskinan, sebanyak empat indikator berada di bidang perumahan. Seperti luas bangunan, atap bangunan, lantai bangunan dan toilet.

Iklan

Menyebutkan, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran dalam APBD 2017 sebesar Rp 28 miliar untuk penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khususnya bagi masyarakat miskin tak berdaya.

Jumlah rumah warga miskin tak berdaya yang akan diperbaiki sebanyak 1.073 unit tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Namun, Sugihartha tak merincikan jumlah perbaikan RTLH di masing-masing kabupaten/kota.

Selain program atau kegiatan dari provinsi, katanya, ada juga program dari pemerintah pusat. Yakni pembangunan rumah susun pada dua lokasi di NTB. Di mana, akan dibangun rumah susun lima lantai dan tiga lantai. Selanjutnya, ada juga pembangunan rumah khusus yang akan dibangun di tiga lokasi di NTB yang akan di bangun di daerah pesisir.

Sugihartha juga menyebutkan, ada juga program perbaikan rumah swadaya sebanyak 3.400 unit. ‘’Program ini dari provinsi ini sasarannya masyarakat miskin dan dikhususkan lagi masyarakat miskin tak berdaya,” ujarnya.

Menurutnya, jika semua program perbaikan rumah ini dihitung, baik yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi, jumlahnya sebanyak 4.800 unit. Ia mengatakan, jumlah itu di luar penanganan RTLH yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota se NTB.

Berbicara dari sisi kuantitas, kata mantan Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (AP dan LPBJP) Setda NTB ini, sebetulnya bisa ditangani RTLH sebanyak 20 – 25 ribu unit per tahun. Asalkan, ada anggaran dari pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa.

Termasuk juga jika dana CSR perusahaan-perusahaan yang beroperasi di NTB diarahkan untuk penanganan RTLH yang jumlahnya ratusan ribu unit di NTB.

‘’Kalau bisa kita tangani setahun 25 ribu unit, maka kurang lebih 10 – 11 tahun ke depan, maka rumah tidak layak huni di NTB itu bisa diselesaikan,’’ katanya.

Untuk pemerintah desa, diharapkan mereka memperbaiki 10 RTLH melalui dana desa tiap tahun. Jika itu dapat dilakukan, kata Sugihartha, maka belasan ribu unit RTLH dapat ditangani dengan menggunakan dana desa.

“Ketika kita berbicara kemiskinan, yang harus kita perhatikan bagaimana mengupayakan keluara miskin itu bisa  telepas dari 14 indikator kemiskinan,’’ucapnya.

Dari bidang perumahan hanya bisa diselesaikan empat indikator. Jika ditambah dengan penyediaan air bersih oleh Dinas PUTR dan listrik oleh Dinas ESDM, maka sekitar 7 indikator kemiskinan akan mampu diselesaikan. Indikator lainnya seperti kesehatan, pendidikan dan peningkatan kesejahteraan perlu diintervensi oleh SKPD terkait lainnya.

‘’Yang paling penting bagaimana kita membuat satu kesepahaman, dalam bentuk holistik  satu wilayah. Kita keroyok bersama-sama,  jelas akan kelihatan masyarakat akan langsung lepas dari kemiskinan.  Itu sudah langsung nyata (hasilnya)  kalau begitu,’’ kata Sugihartha.

Ia menambahkan, perlu  keterpaduan program antar-SKPD untuk mengintervensi 14 indikator kemiskinan yang ada. Menurutnya, jika programnya tidak ada keterpaduan maka akan sulit melepas masyarakat dari jeratan kemiskinan.

‘’Sehingga itu perlu  keterpaduan antar program. Kita berusaha untuk itu (keterpaduan program). Bahkan, rencana-rencana kita misalnya dengan PKK. Nantinya pada saat kita melakukan penanganan perbaikan perumahannya, maka PKK akan memberikan sosialisasi bagaimana mensejahterkan masyarakat, menyehatkan masyarakat, kualitas pendidikan ditingkatkan,”tandasnya. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here