Butuh Partisipasi Masyarakat Membangun Pendidikan di NTB

MASYARAKAT harus dapat memposisikan diri sebagai pelopor dan pelapor dalam mencegah terjadinya pungutan liar (pungli) dalam lingkup pendidikan. Keterlibatan masyarakat dalam memajukan pendidikan ini juga harus didukung oleh pihak sekolah. Salah satunya dengan tidak membatasi ruang gerak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Terlebih aspirasi tersebut untuk kemajuan pendidikan di masa mendatang.

“Ada jenis-jenis pungutan liar (terindikasi) sudah teridentifikasi, ya sekitar 50 jenis. Menurut saya jenis (dugaan) pungli ini harus  disampaikan secara masif kepada sekolah. Ada juga sekolah yang membebankan kepada siswanya uang perpisahan sampai Rp 10 ribu. Kalau dikalikan sekian ratus kan itu jadi berapa. Praktik pungli ini harus diperingatkan serius kepada sekolah,”ujar Ketua Yayasan Bakti Mampu NTB, Nurjanah, dalam Diskusi Terbatas Suara NTB bertema “Mewujudkan Tata Kelola Sekolah yang Melayani, Anti Maladministrasi dan Bebas KKN” yang digelar Ombudsman RI Perwakilan NTB di Kantor Harian Suara NTB, Rabu (7/12).

Iklan

Ia juga sempat mendampingi penyelesaian kasus (dugaan) pungli yang terjadi di salah satu sekolah di Kabupaten Lombok Barat. Salah satu kasus yang memang banyak terjadi di sekolah yaitu pada saat penerimaan siswa baru dan siswa dibebankan untuk pembayaran dengan jumlah yang tidak sedikit. Tentu saja hal itu dapat memberatkan siswa dan wali murid.

“Itu kalau baju satu paket harganya Rp 150 ribu, tapi karena dibuat tiga paket harganya bisa sampai Rp 2 juta. Ini kan mahal, harusnya harganya dibuat sesuai dengan harga pasar. Jangan ditambah, karena itu memberatkan siswa,” ujarnya.

Nurjannah mengingatkan agar kaum perempuan dapat menjadi pelopor dan pelapor terhadap pungli yang mungkin saja terjadi. Mengingat anak pada umumnya lebih dekat dengan ibu dan cenderung meminta kebutuhan sekolah kepada ibu. Bukan hanya itu saja, ia juga meminta agar pihak yang berwenang dapat memastikan proses pungutan berbasis kalender ini dapat dikawal. Sehingga hal serupa tidak terjadi lagi.

  Bobol Toko Kamera, Dua Pemuda Awali Puasa di Penjara

“Waktu saya mendampingi salah satu pelapor, itu dia mengaku mendapatkan teror. Dalam hal ini sekolah harus memastikan proses pelaporan atau  pengaduan yang diberikan orang tua secara langsung itu harus dijamin. Jangan sampai risiko besar yang ditanggung oleh pelapor itu dapat mematikan proses yang baik untuk pembangunan sekolah kedepan,” ujarnya.

Bukan hanya itu saja, pihak sekolah juga diharapkan dapat membuka pengaduan seluas-luasnya kepada masyarakat. Selain itu juga dapat menampung semua aspirasi yang diberikan. Sebab hal itu bertujuan untuk dapat memajukan sekolah dan sistem pendidikan di masa mendatang. Pihak sekolah juga diharapkan tidak melakukan pungutan-pungutan yang pada dasarnya akan memberatkan siswa.
“Pihak sekolah juga harus bedakan mana sumbangan dan mana pungli,” pungkasnya.

Koordinator Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) NTB, Maya Damayanti menilai, kaum perempuan bisa menjadi salah satu elemen kunci dalam membangun tata kelola pendidikan yang berintegritas di Indonesia.

Sebagai salah satu gerakan yang berkonsentasi pada upaya membangun gerakan anti korupsi di kalangan perempuan, SPAK bisa ambil bagian dalam urusan ini. Terlebih, para ibu biasanya menjadi orang pertama yang menjadi tempat anak berbicara menyangkut persoalan-persoalan yang dialami di sekolah. SPAK pun menjalankan bebagai program demi kelancaran pendidikan anak di Indonesia pada umumnya. Sebab, persoalan pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat.
“Pencegahan dapat dilakukan dari ibu-ibu. Karena pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab birokrat atau kepala sekolah saja. Tetapi tanggung jawab semua pihak, termasuk perempuan dalam hal ini ibu-ibu. Karena pendekatan terhadap ibu-ibu ini lebih efektif daripada pendekatan terhadap bapak-bapak,” kata Maya dalam diskusi tersebut.

Maya memberikan contoh keterlibatan perempuan dalam mengawal pendidikan, misalnya di Semarang dan Bogor. Para ibu di daerah ini dapat mengontrol pelaksanaan pendidikan melalui portal yang sudah disiapkan sekaligus dapat melakukan aduan. Portal tersebut bernama jagasekolahku.com. Melalui portal ini ibu-ibu dapat melihat apa saja yang menjadi hak dan kewajiban siswa, pihak sekolah bahkan wali murid.

  Pengungsi Anak-anak di Mataram akan Jalani Terapi Pemulihan Trauma

“Kita coba ini di Semarang, dan ternyata bagus. Disana ibu-ibu bisa buka dan dapat melakukan aduan. Nanti di sana ada tim yang aduannya juga yang akan menindaklanjuti,” ujarnya.
Melalui portal tersebut ibu-ibu dapat memberikan masukan dan aduan terkait pendidikan di daerahnya. Namun sayangnya, program ini belum ada di NTB. Tetapi hal ini dapat menjadi salah satu acuan bagi NTB untuk diterapkan demi pendidikan yang lebih baik di masa mendatang.

Pada dasarnya SPAK memberdayakan perempuan untuk terus memerangi kecurangan-kecurangan yang mungkin saja dapat terjadi. Sebab keterlibatan kaum perempuan sangat bepengaruh. Sebab persoalan pendidikan tidak dapat dibebankan hanya kepada Pemerintah. Namun masyarakat pada umumnya juga memiliki tanggungjawab yang sama.

“Program kami ini sudah jalan di Bogor, Semarang, Kupang dan beberapa daerah lainnya. Ini memang belum diterapkan di NTB,” kata Maya. (lin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here