Butuh Langkah Besar dan Masif Tangani “Illegal Logging” dan Perambahan Hutan

Murdani (Suara NTB/kir)

Mataram (Suara NTB) – Pegiat lingkungan menyambut baik rencana Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M. Sc., yang mengambil kebijakan moratorium izin keluar kayu dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Namun, Pemprov diharapkan mengambil langkah besar dan masif lagi untuk memulihkan hutan NTB.

“Kita apresiasi sebagai langkah konstruktif pemerintah di dalam melakukan pemulihan dan penghijauan kembali hutan kita. Memang, kalau hutannya masif kerusakannya, maka butuh langkah strategis, langkah besar  dan masif juga,” kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB, Murdani dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 25 Oktober 2020 siang.

Iklan

Menurutnya, tidak saja izin keluar pengiriman kayu dari NTB ke daerah lain yang perlu dimoratorium. Tetapi juga, Pemprov perlu melakukan evaluasi terhadap izin-izin usaha pertambangan yang berada di kawasan hutan.

Walhi mencatat ada 241 izin usaha pertambangan yang berada di kawasan hutan di NTB dengan luas 228.000 hektare. “Makanya penting menjadi satu bagian kebijakan, biar berimbang,” katanya.

Murdani mengatakan penindakan terhadap pelaku illegal logging dan perambahan hutan harus tegas dilakukan. Di samping melakukan pembatasan keluarnya izin di kawasan hutan. “Kalau dua-duanya bisa berjalan, mungkin akan menambah bagus apa yang diupayakan gubernur,” ucapnya.

Murdani mengatakan kritik Walhi sehingga memprediksi 10 tahun lagi hutan NTB akan habis. Maksudnya, jika tidak dilakukan langkah-langkah antisipatif dan masif, serta langkah-langkah besar dari sekarang,

Kritik Walhi, kenapa memprediksi 10 tahun ke depan hutan NTB akan habis. Itu jika tidak dilakukan langkah antisipatif dan masif serta langkah-langkah besar dari sekarang maka prediksi dalam 10 tahun ke depan hutan NTB akan habis.

Pasalnya, ia melihat seolah-olah Pemda tak berdaya mencegah laju kerusakan hutan di NTB. “Sehingga terus setiap hari kita hanya menghitung laju kerusakannya. Tetapi tidak mampu melakukan banyak hal. Makanya, kita apresiasi langkah pemprov melakukan langkah yang besar untuk makukan pemulihan hutan,” katanya.

Di sisi yang lain, Walhi menyarankan Pemprov melakukan evaluasi internal, termasuk kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang menjadi leading sector penanganan masalah kehutanan. Menurutnya, jika Dinas LHL tidak berhasil mengembalikan dan menghentikan laju kerusakan hutan, penting juga dilakukan evaluasi.

“Mungkin soal kewenangan yang besar, kemudian kemampuan terbatas dari sisi teknis. Jadi, ndak bisa kita melakukan upaya program yang besar kalau kemampuan penyelenggara terbatas,” katanya.

Apalagi kewenangan tentang kehutanan tidak lagi di kabupaten/kota tetapi provinsi. Sehingga butuh energi yang besar atau  kemampuan memimpin yang besar untuk melakukan pemulihan hutan.

“Ndak bisa hanya dengan cara biasa. Selama ini memang kita juga memahami. Sudah dilakukan upaya-upaya penghijauan kembali. Kemudian penindakan tetapi masih lemah,” ucapnya.

Selama tujuh tahun terakhir, kata Murdani, penghijauan yang dilakukan trennya meningkat. Bibit yang dibagi dan ditanam masyarakat untuk penghijauan terjadi peningkatan.

Namun persoalannya, kata Murdani,  belum  signifikan hasilnya atau pohon yang tumbuh dari penghijauan yang dilakukan. “Apakah pohonyya sudah besar atau tidak. Jangan sampai hanya ditanam, kemudian besok pagi hilang. Jangan kita menghijaukan saja tetapi memelihara juga penting,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti penindakan terhadap pelaku illegal logging yang belum menyentuh cukong atau pemodal besar. Selama ini, ia melihat dari penanganan kasus illegal logging, baru menyentuh buruh kasar, penebang pohon dan sopir yang mengangkut kayu hasil illegal logging.

Semestinya, jika aparat serius maka bisa membongkar sampai cukong-cukongnya. Untuk itulah, kata Murdani, butuh langkah besar dalam menangani illegal logging ini. Kemudian, Dinas LHK juga perlu mengevaluasi izin hutan kemasyarakatan (HKm).  Pasalnya, di lapangan ada dugaan banyaknya orang luar yang masuk ke dalam kawasan hutan dan bermitra dengan masyarakat di lingkar hutan. Ia memberikan contoh di beberapa titik perambahan hutan di Lombok Barat.

Masyarakat sekitar hutan mendapatkan izin pengelolaan hutan kemasyarakatan, namun diduga dijual kontrak dengan orang luar. “Lalu mereka tak ada pilihan lagi, naik merambah ke tempat lain lagi. Terus begitu polanya,” ungkapnya. (nas)