Butuh Keterpaduan Tekan Kasus Covid-19 di Mataram

H. Didi Sumardi. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Kota Mataram menjadi episentrum penyebaran virus Corona di NTB. Pencegahan maupun penanganan tidak bisa dilakukan dengan cara sederhana. Keterpaduan dan sinergitas diperlukan menangani wabah tersebut. Pemprov NTB dan Pemkot Mataram harus satu semangat menyelesaikan atau memutus mata rantai penularan.

‘’Tentu ini jadi perhatian besar kita. Harapan kita tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi perlu dukungan semua pihak. Termasuk DPRD juga mem-back up menekan kasus ini,’’ ujar Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi,SH,ditemui Jumat, 10 Juli 2020.

Iklan

Politisi Partai Golkar ini mencermati dari beberapa minggu terakhir, kasus Covid-19 di Mataram cenderung stagnan kemudian naik. Dia sangat jarang melihat data kasus menurun. Kondisi ini bertahan lama.

Didi mendorong tim gugus tugas mengambil langkah – langkah progresif dari waktu sebelumnya. Bagian dari langkah progresif itu memetakan secara akurat segmen mana saja memiliki kontribusi menambah angka penularan.

Terakhir dari penyampaian Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh kata Didi, data berkembang sejak penanganan Covid-19 berbasis lingkungan diberlakukan kontribusi relatif kecil penularan. ‘’Di sisi lain, PCBL diefektifkan menekan kasus itu,’’ terangnya.

Menurutnya, justru masyarakat banyak terpapar dari area – area publik. Peran semua pihak harus bersinergi mulai dari instansi vertikal termasuk BUMN dan BUMD yang menjalani fungsi pelayanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, secara keseluruhan dipastikan aktivitas apapun harus menjalankan protokol Covid-19.

Karakter masyarakat sulit dikendalikan apalagi dengan wacana menuju tatanan kehidupan baru. Dikatakan Didi, secara umum masyarakat cukup kooperatif. Tinggal bagaimana lebih tegas mendisiplinkan.

‘’Misalnya, beraktivitas di rumah ibadah cukup disiplin. Ini sebagai bukti masyarakat bisa menerima penerapan protokol Covid-19 di tempat ibadah. Yang lain kami berharap misalnya aktivitas ekonomi toko – toko, swalayan dan seterusnya. Tinggal tegas mengawasi,’’ ujarnya.

  3.000 Wisatawan Cina Antre ke Lombok

Dia melihat di beberapa bagian masih terjadi kelonggaran pengawasan di beberapa tempat. Seperti pasar tradisional dengan segala keterbatasan fasilitas. Akan tetapi, ini harus terus dilakukan pengawasan. Di satu sisi, Dewan juga telah mendukung pencegahan dan penanganan Covid-19 dengan membentuk pansus. Termasuk dampak sosial dan ekonomi dengan mengarahkan pada stimulus ekonomi.

Menurut Didi, paling penting adalah sinergitas dan keterpaduan menangani kasus tersebut. Pemprov NTB dan Pemkot Mataram harus satu semangat menyelesaikan permasalahan tersebut. Efektivitasnya tidak bisa saling menyalahkan dan saling klaim. ‘’Tidak bisa saling klaim siapa yang super berbuat. Termasuk klaim yang sifatnya kurang memotivasi harus dihindari,’’ katanya mengingatkan.(cem).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here