Butuh Kesadaran Bersama Cegah Laju Penyebaran Covid-19 di Dompu

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat kunjungan ke Kabupaten Dompu, Rabu, 21 Oktober 2020.(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Penyebaran virus Corona di Kabupaten Dompu kian mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, Bupati dan wakil Bupati beserta sejumlah pejabatnya terpapar Covid-19, sehingga harus menjalani isolasi sesuai protokol Covid-19. Selain klaster pejabat, pasien positif Covid-19 di Dompu hingga, Minggu, 25 Oktober 2020 tercatat sebanyak 214 kasus positif. Sebanyak 35 orang masih dalam isolasi, sebanyak 169 orang sudah dinyatakan sembuh, dan 10 orang meninggal dunia.

Tingginya kasus positif Covid-19 dan masih rendahnya disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19, sehingga kebijakan tegas dari tim gugus percepatanan penanganan Covid-19 Kabupaten Dompu sangat diharapkan. Apalagi kasus jemput paksa jenazah pasien positif Covid-19 dan kasus pulang paksa pasien Covid-19 juga sempat terjadi di Dompu. Belum lagi keengganan masyarakat bahkan pejabat melakukan swab sebagai konsekwensi dari traking kontak pasien positif juga masih tinggi di Dompu.

Iklan

Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah dalam kunjungannya ke RSU Dompu, Rabu, 25 Oktober 2020 sore mengatakan, saat ini Kabupaten Dompu sedang dalam cobaan karena Bupati, Wakil Bupati dan sejumlah pejabatnya terkonfirmasi positif Covid-19. Tapi cobaan ini diyakini akan dapat dilalui dan Bupati serta wakil Bupati segera pulih kembali. Tapi ini menjadi pembelajaran bersama bahwa Covid-19 tidak memilih – milih sasarannya, sehingga dibutuhkan proaktif semua pihak untuk lebih proteksi diri dengan protokol kesehatan Covid-19.

Yaitu menjaga jarak, mengenakan selalu masker, dan mencuci tangan dengan sabun. “Yang terpenting, seluruh kita tidak boleh kendor semangatnya. Koordinasi harus terus ditingkatkan, edukasi persuasif kepada masyarakat juga harus ditingkatkan. Ini memang butuh kesabaran, butuh kasih sayang, butuh kedisiplinan dan kita ndak tau sampai kapan, karena vaksin saja belum ada. Jadi jangan tanya kapan vaksin, tapi mari pake masker,” ingatnya.

Untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, Wagub juga mengingatkan, tidak bisa hanya oleh pemerintah, tapi butuh sinergi semua pihak termasuk Kepolisian, TNI dan masyarakat. Karena Covid-19 tidak seperti penyakit biasa yang bisa dilihat dan sudah sudah ada obatnya. Masyarakat harus percaya bahwa Covid-19 itu nyata. Dengan demikian, prosedur dan peraturan yang ditetapkan pemerintah harus diikut. “Boleh ada acara, tetapi dengan protocol Covid-19. Jumlahnya harus terbatas, pake masker full,” katanya.

Tim gugus tugas percepatan pencegahan Covid-19 Kabupaten Dompu kini sepakat untuk membatasi kerumunan warga pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Tim gugus yang kini komandoi Dandim 1614/Dompu selaku wakil Ketua pasca Bupati Dompu menjalani isolasi di RSUP NTB, pada Jumat, 23 Oktober 2020 sepakat akan menyurati Camat dan Desa untuk mematasi kegiatan sosial masyarakatan. “Masyarakat yang hendak menggelar hajatan, (undangan) maksimal 50 orang dengan sistem standing party,” kata Plt Sekda Dompu, Drs H. Muhibuddin, MSI.

Penyesuaian ini, kata Muhibuddin, untuk mengakomodir keinginan masyarakat yang ingin menggelar hajatan. Apalagi pada saat yang sama, kampanye calon kepala daerah juga sedang berlangsung dan menghadirkan orang banyak. “Mau kita stopkan, ndak bisa juga. Tapi harus ada penyesuaian dengan kondisi, karena pada yang bersamaan juga terjadi kampanye oleh calon kepala daerah,” jelasnya.

H. Muhibuddin mengaku, penerapan protocol Covid-19 menjadi keharusan dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Penyadaran masyarakat akan terus diupayakan pihaknya. Karena untuk mendukung upaya ini tidak bisa hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh masyarakat dan aparat keamanan. “Kesadaran masyarakat yang masih kita tingkatkan. Tanpa ada kerjasama dengan keamanan untuk mencegah itu, tidak berarti apa – apa,” ungkapnya.

Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Dompu, Drs H Muh Ikhsan yang dihubungi di ruang kerjanya, Jumat pagi mengatakan, pihaknya sudah 2 kali menindaklanjuti SE Kementrian Agama RI terkait pencatatan nikah masyarakat. KUA dan penyuluh agama sebagai pelaksana di lapangan sudah menkoordinasikannya dengan Camat dan Desa/Kelurahan.

Masing – masing KUA, kata Ikhsan, menerapkan kebijakan yang berbeda – beda untuk menyesuaikan kondisi di wilayahnya. KUA Kecamatan Kempo misalnya meniadakan pencatatan nikah di hari libur dan malam hari untuk menghindari kerumunan warga di tengah pandemi. “Di Kempo sudah mengeluarkan surat edaran bersama terkait pernikahan. Pada hari Minggu dan malah hari tidak melayani pernikahan,” katanya.

KUA Kecamatan Dompu menerapkan pola pembatasan peserta yang hadir di acara prosesi pernikahan. Begitu juga di KUA Kecamatan Woja yang tidak mengatur waktu prosesi aqad nikahnya, tapi mengatur batasan peserta yang hadir. “Tapi kemarin beberapa kali kecolongan (tamu undangan saat Aqad nikah banyak yang hadir),” ungkap Ikhsan.

Sementara jajaran Polres Dompu terus melakukan operasi Yustisi untuk menyosialisasi penggunaan protokol kesehatan Covid-19 di tengah pandemi. Jumat, 23 Oktober 2020, jajaran Polres Dompu yang dipimpinan Kabag Ops Polres Dompu, AKP I Komang Astrawan bersama anggota TNI menggelar operasi Yustisi di depan kantor Bawaslu jalan lintas Bima – Sumbawa Bali 1 Dompu. Selama 1 jam operasi, sekitar 300 orang terjaring yang tidak memakai masker.

Begitu juga dengan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti acara resepsi pernikahan yang menghadirkan ribuan undangan dari berbagai daerah juga dilaksanakan warga di tengah pandemi. Acara resepsi yang mengharuskan tamu undangan berkumpul lebih dari 1 jam di kursi undangan yang berdesak – desakan, serta sebagian besar tidak menggunakan masker. Acara kampanye para kandidat calon Bupati dan calon wakil Bupati juga masih dijumpai pendukungnya yang mengabaikan protocol kesehatan Covid-19. (ula)