Butuh Aksesibilitas Pelayanan Dasar,  Lotim Masuk Kategori Daerah Tertinggal

Dirjen PDTu Kemendes PDTT Aisyah Gamawati mengunjungi Desa Maringkik Kecamatan Keruak Kabupaten Lotim, Rabu,  27 Maret 2019. (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim) termasuk dalam 122 kabupaten tertinggal di seluruh Indonesia. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden 131 tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal 2015-2019. Karenanya program pembangunan di Lotim ini butuh aksesibilitas pelayanan dasar.

“Karena masuk daerah tertinggal, jadi program-program yang dimasukkan ke Kabupaten Lotim menyesuaikan kebutuhan daerah tetringgal yang sebagian besar berupa pelayanan dasar kepada masyarakat,” ungkap Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu (PDTu) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Aisyah Gamawati saat mengunjungi Pulau Maringkik, Rabu,  27 Maret 2019.

Iklan

Pelayanan dasar dimaksud antara lain konektivitas, akses ekonomi, air bersih, jalan dan lainnya. Kemdes PDTT RI ini pun sudah mulai memberikan bantuan yang menjadi kebutuhan masyarakat Lotim itu berupa kapal yang digunakan warga Lotim untuk transportasi antarpulau, kebutuhan air bersih di Desa Pulau Maringkik.

Diketahui di NTB, sesuai Peraturan Presiden tersebut tidak saja Lotim, namun tujuh kabupaten lainnya juga masuk kategori tertinggal. Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten  Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten  Bima, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Utara.

Selanjutnya diterangkan  pejabat eselon I di Kemendes PDTT ini, sampai akhir tahun 2019 ditargetkan  mengentaskan 5 ribu desa tertinggal menjadi desa berkembang. Kemudian sebanyak 2 ribu desa berkembang menjadi desa mandiri. Berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis bulan Oktober lalu, sudah dilampaui target.

Sekarang ini sudah ada 6.518 desa tertingal sudah menjadi desa berkembang. Sebnyak 2665 desa menjadi desa mandiri. “Artinya semua target sudah terlampaui padahal itu kan baru 2018 belum sampai berakhir 2019,” terangnya. Terhadap desa-desa mandiri tersebut dipastikan tetap akan dialokasikan Dana Desa (DD) sesuai amanah UU Nomor 6 tahun 2016 tentang desa.

Undang-undang, katanya tetap. Sepanjang undang-undang tersebut tidak dicabut maka tetap akan dialokasikan anggaran. Sebanyak 74.957 desa seluruh Indonesia tetap diberikan DD. Termasuk di dalamnya desa mandiri tidak menjadi pengecualian.

Hanya saja akuinya, ada perbedaan desa mandiri dengan desa tertinggal. Ada penghitungan basis dasar. Cara menghitung anggaran total ada hitungan sandiri. Jelas ketika sudah mandiri pasti porsinya tidak sebanyak yang desa tertinggal. Di Provinsi NTB diyakini pasti ada desa yang juga sudah mandiri. Meskipun sebagian besar kabupaten di NTB tertinggal, tapi desanya pasti ada yang mandiri.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lotim H. M, Juaini Taofik yang mewakili Bupati mendampingi Dirjen PDTu Kemendes PDTT itu menguraikan keinginan besar Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy untuk Lotim terbangun jalan mulus sepanjang jalan, air mengalir sepanjang hari dan listrik menyala sepanjang hari.

Masalah infrastruktur di Lotim diakui masih perlu banyak sentuhan. Pembangunan inftrastruktur belum berimbang. Anggaran percepatan pembangunan infrastruktur komitmen Pemerintah Kabupaten Lotim menggunakan tahun jamak selama tiga tahun. Teralokasi Rp 300 miliar. Sebesar Rp 235 miliar untuk jalan, Rp 50 miliar untuk irigasi dan Rp 15 miliar untuk air bersih. (rus)