Buron 10 Tahun, Terpidana Kasus Kapal Ditangkap Kejati NTB

Terpidana Kartono digiring penyidik Kejaksaan ke mobil tahanan untuk menjalani eksekusi setelah 10 tahun kabur.(Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Terpidana kasus korupsi  pengadaan kapal di Dompu ditangkap Rabu, 26 Februari 2020 sore. Terpidana Kartono, ditangkap tanpa perlawanan di Dusun Medana Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara setelah buron selama 10 tahun. Dia terlibat kasus korupsi pengadaan kapal senilai Rp700 juta lebih.

Kartono ditangkap di rumahnya di dusun tersebut setelah pencarian panjang tim Tangkap Buron (Tabur) Kejati NTB. Selama ini terpidana diketahui berpindah pindah untuk menghindari kejaran petugas kejaksaan.

Iklan

“Penangkapan dilakukan oleh Tim Tabur Kejaksaan Tinggi NTB yang sebelumnya melakukan koordinasi dengan Polsek Pemenang,” kata juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH. Rabu, 26 Februari 2020.

Kartono yang sudah tak berdaya, digiring ke luar dari rumahnya sekitar pukul 15.00 Wita. Setelah menempuh waktu sekitar satu jam dari Lombok Utara, rombongan tim Tabur tiba di ruangan Intelijen Kejati NTB, terpidana Kartono langsung diinterogasi. Saat hendak diwawancarai, pria berperawakan tegap ini enggan berkomentar.

“Saya tidak ada waktu untuk wawancara dengan wartawan. Kami tidak butuh wartawan,” tolaknya.

Proses pengejaran kartono berlangsung tanpa menimbulkan gaduh di kampung tersebut. Awalnya saat tim tiba di rumah terpidana, tidak menemukan yang bersangkutan. Tim hanya menemukan istri terpidana.

Selanjutnya, tim meminta istri terpidana menghubungi via telepon untuk pulang. Tak butuh waktu lama, Kartono tiba dan langsung diamankan tim dengan digiring ke mobil yang sudah disiapkan.

Sebagai ulasan, terpidana Kartono selaku Direktur CV. Pangesti bersama terdakwa dua Ir. H. Zulkarnaen dan Iwan Iskandar , Moh A Rajak, Arifin, S.Sos dan Raodah Ismail yang disidangkan dalam perkara lain, terlibat dalam pengadaan pembuatan 2 unit Kapal Perikanan dan Kelautan dengan kontrak sebesar Rp759.000.000.   Sumber anggaran dari  DIPA DAK Pemkab Dompu Tahun  Anggaran  2006.

Setelah  melalui proses  pelelangan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sejak tanggal 31 Agustus 2006, sampai dengan tanggal 31 Oktober 2006 diperoleh calon pemenang atas nama CV. PANGESTI JAYA MARINE yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang oleh Pejabat Pembuat Komitmen Iwan Iskandar API dengan Surat Nomor: 523/371/2006 tanggal 3 Oktober 2006.

Pihak  Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Iwan Iskandar  dan Pihak Kedua  Terdakwa  Kartono selaku Direktur CV. Pangesti dengan  Harga borongan sebesar Rp759.000.000.

“Setelah kapal diserahkan dengan laporan 100 persen, namun pada kenyataannya terdapat penyimpangan,” ujar Dedi Irawan.

Sejumlah penyimpangan yang ditemukan diantaranya, gambar rancang bangun kapal dan data kelengkapan tidak diteliti dan diperiksa. Pengerjaan kapal tidak diawasi oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal.

Selain itu, penyerahan kapal tidak didahului dengan pengajuan  kondisi teknis dan keselamatannya. Kapal itu bahkan tidak dilengkapi dengan sertifikat keselamatan.

“Atas perbuatannya, merugikan keuangan negara sebesar Rp759.000.000,” sebut Dedi Irawan.

Kabur Jelang Eksekusi

Terdakwa diketahui kabur menjelang dieksekusi oleh Jaksa Penuntut  Umum (JPU) setelah putusan kasasinya turun dari MA. Terdakwa awalnya mengajukan banding hingga kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Dompu Tanggal 05 Agustus 2008.

Dalam putusan itu, menyatakan Terdakwa Kartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi secara berlanjut dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun.

Selain itu, menghukum terdakwa membayar denda sebesar  Rp200.000.000 dan subsider  enam  bulan kurungan. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp75.000.000. (ars)