Bupti HBY Tekankan Pengelolaan Keuangan Desa Terencana Dengan Matang

Dompu (Suara NTB) – Pengelolaan keuangan Desa harus terencana dengan matang. Artinya, setiap program pembangunan tidak boleh asal ada atau tiba – tiba. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran juga harus secara bertahap dan tidak boleh ditumpuk pada akhir tahun anggaran untuk menghindari masalah.

Hal itu disampaikan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin saat pembinaan terpadu pengelolaan keuangan Desa di aula Pendopo Bupati, Kamis (4/10).

“Dalam kaitannya dengan keuangan pemerintah yang tiba-tiba ini tidak boleh ada, karena kalau sudah ada masalah secara hukum pasti akan melihat ke belakang. Kenapa hal ini ada dalam dokumen APBDes, benar tidak proses perencanaannya, ya akumulasi dari kesalahan – kesalah itulah yang kemudian akan menjadi suatu masalah,” jelasnya saat memberi sambutan sekaligus pembinaan.

Karena bagaimana pun, menurut HBY sapaan akrab H. Bambang M. Yasin, pejabat yang diberi kewenangan untuk mengelola keuangan negara akan selalu menjadi sorotan banyak pihak, tertutama dari masyarakat umum yang merasakan manfaat dari program-program yang dijalankan. “Oleh karena itu, kalau kita bisa cegah kesalahan prosedur dalam hal penggunaan uang, itu jauh lebih baik. Kenapa? Uang menurut orang, itu bisa dicari tapi harga diri tidak bisa dicari. Kalau kita sudah tersangkut urusan korupsi, malunya itu tujuh keturunan,” ungkapnya.

Minimal beberapa hal harap HBY yang harus diperoleh sebagai bekal dalam pengelolaan keuangan desa, seperti memiliki semangat dan keinginan serius untuk melakukan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Pun diakui, perbedaan persepsi dan kepentingan dalam menjalankan roda pemerintahan di desa juga kerap menjadi kendala yang cukup berarti, sehingga dengan hadirnya seluruh camat, kepala desa, bendahara dan BPD masing-masing saat ini ditekankan agar bisa menyatukan persepsi untuk satu kepentingan, yakni melayani dan memperbaiki kehidupan masyarakat.

“Dan saya minta juga pada kepala desa gunakan hak dan kewenangan, kalau ada dana pokir tiba-tiba membuka jalan detengah hutan kita pertanyakan, jika tidak sesuai rencana kita punya hak untuk memblokir jalan itu, masa ada orang tiba-tiba gali didepan rumah kita tidak diberitahu,” tegasnya.

Sebelumnya, H. Bambang juga mengungkapkan, kegiatan pembinaan bagi kepala Desa dan perangkat di Desa ini sudah lama direncanakan dan tertunda akibat kesibukan masing – masing. Momem yang dihadiri seluruh Camat, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan BPBD se Kabupaten Dompu ini dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi soal pembangunan di Desa. “Tujuan utama dari keberadaan Pemerintah itu, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata H. Bambang.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Dompu, H Supardi, S. Sos, Msi dalam laporannya menyampaikan, agenda ini sengaja digelar pihaknya sebagai salah satu upaya meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan, sehingga terwujud pembangunan yang selaras dengan nawacita pemerintah pusat.

Upaya ini diharap mampu membangun komitmen bersama untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan mejalankan roda pemerintah yang transaparan, akuntabel dan partisipatif. Sebab semua program yang dilaksanakan dituntut untuk dipertanggung jawabkan pada masyarakat sebagaimana mekanisme yang telah diatur. “Untuk itu kami berharap kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya untuk menggali ilmu dan bertukar informasi agar memamahai tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa,” pungkasnya.

Kegiatan pembinaan dan penyamaan persepsi dalam pengelolaan keuangan di Desa ini, tidak hanya dihadiri oleh Camat, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan BPD, tapi juga dihadiri oleh anggota forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD). Kajari, Kapolres, Dandi 1614/Dompu, Inspektorat, dan Bagian Hukum Setda Dompu juga mendapat kesempatan menyampaikan materi pembinaan bagi perangkat Desa. (jun/ula/*)