Bupati Umrah, Pejabat Lobar Ramai-ramai ke Luar Daerah

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid bersama istri dan sejumlah pejabat teras di Lobar pergi umrah tanggal 8 Maret lalu. Kepergian Bupati ke tanah suci ini seolah dimanfaatkan oleh kalangan pejabat Lobar.

Setelah Bupati berangkat ke Mekkah banyak pejabat pergi ke luar daerah. Bahkan pejabat eselon II dan eselon III beramai-ramai pergi ke luar daerah dengan alasan tugas.

Iklan

Informasi yang diserap koran ini, pejabat-pejabat yang berangkat ke luar daerah diantaranya Sekda H. M. Taufiq, Kepala Bappeda H. Baehaqi, Kadis PU I Made Artadana, Kepala Bapenda, Hj. Lale Prayatni, Sekwan H. Isnanto Kariawan, Kadis Dukcapil Muridun. Disamping kepala Dinas, ada juga sejumlah pejabat eselon III. Tujuan para pejabat ini ke luar daerah bervariasi, ada yang konsultasi dan ada juga yang melaksanakan Diklat PIM.

Kepergian para pejabat ini menyebabkan kantor SKPD lengang, sebab para aparatur yang menjadi bawahannya juga ikut bermalas-malasan masuk kantor. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu pelayanan ke masyarakat.

Rasidi salah seorang warga mengaku mengeluhkan kondisi kantor yang sepi. Ia sendiri ada keperluan mengurus kelengkapan di salah satu SKPD yang dimaksud, namun karena tak ada Kepala SKPD terpaksa ia menunggu. “Saya mau urus keperluan di dinas tapi kepalanya ndak ada ya terpaksa tertunda,” jelas Rasidi.

Kondisi semacam ini kata dia, seharusnya tidak boleh terjadi. Para pejabat seharusnya siaga di kantor meskipun Bupati berangkat umrah. Pasalnya banyak keperluan masyarakat yang mesti diurus di dinas terkait.  Akibat tidak ada kepala dinas, pelayanan ke masyarakat pun terganggu.

Menanggapi hal ini, Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar H. Saepul Ahkam membenarkan sejumlah kepala dinas berangkat ke luar daerah. Namun ia membantah keras keberangkatan sejumlah kepala dinas ini untuk bersenang-senang. Mereka berangkat karena tugas daerah dan demi keperluan daerah.

“Tidak benar ngelencer ndak jelas, mereka pergi itu untuk tugas daerah, tugas negara tidak mungkin tanpa tujuan,” tegasnya.

Seperti Kepala Bapenda Hj Lale Prayatni berangkat melaksanakan Diklat PIM dan pelatihan untuk pimpinan level II. Kegiatan ini memang memakan waktu cukup lama karena mengikuti Diklat PIM.  Sementara, Kepala Bapenda berangkat jauh sebelum Bupati berangkat Umroh.

Sedangkan untuk Kadis Perindag harus berangkat, karena menghadiri Rakornas.  Namun bersangkutan kabarnya sudah kembali. Sedangkan Kadis Dukcapil berangkat ke luar daerah karena mengambil blangko KK dan KTP, sebab blangko ini harus diambl langsung. Sementara itu, kepala Bappeda berangkat kemungkinan konsultasi perihal anggaran. Izin keberangkatan para pejabat itu langsung berasal dari Bupati sebelum berangkat umrah, sesuai ketentuan Perbup para pejabat ke luar daerah untuk keperluan koordinasi dan konsultasi minimal tiga hari. Tidak boleh lebih dari tiga hari, kecuali kepala dinas menghadiri Rakornas yang sudah terjadwal, bisa saja lebih dari tiga hari.

Sebagian pejabat ini jelasnya meminta izin langsung ke Bupati sebelum berangkat umrah. Sebab ketentuannya eselon II harus izin ke bupati, sedangkan pejabat eselon III dan IV izinnya ke Sekda. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here