Bupati Tekankan Kinerja OPD, Sekda Tegaskan Pejabat Berkinerja Rendah Terancam Disanksi

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan Sekda H. Baehaqi bersama asisten saat memberikan pengarahan kepada para kepala OPD dan jajaran pejabat. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Baehaqi menegaskan evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hanya untuk pejabat di bawah eselon II dan staf saja. Namun seluruh ASN lingkup Pemkab Lobar, termasuk dirinya sebagai sekda. Nantinya, pejabat yang memiliki kinerja kurang baik, kurang inovatif bisa terancam diberikan sanksi atau dinonjobkan.

“Jadi menurut beliau non job itu ke depan lumrah-lumrah saja. Jangankan teman OPD, saya pun yang jadi sekda bisa saja di-nonjobkan,”  ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu, 13 Oktober 2021.

Iklan

Sebab kata dia, jabatan Sekda, Asisten hingga Kepala OPD di hadapan bupati dan wakil bupati secara regulasi statusnya tetap sebagai staf kepala daerah, sehingga bisa diberhentikan kapan saja, jika tak sesuai dengan kinerja yang diharapkan kepala daerah.

Dikatakan pihaknya diperintahkan bupati melakukan evaluasi terhadap jajaran pejabat. Ia pun dibantu oleh para asisten terhadap kinerja OPD sesuai indikator kinerja daerah. Bahkan evalusi pun sudah mulai dilakukan. Tak hanya dari pihaknya sebagai baperjakat, namun juga dilakukan oleh bupati tanpa diketahui. Sebab bupati memiliki hak menilai kinerja OPD hingga menentukan pejabat yang ingin diangkatnya. “Kalau Baperjakat ini diminta untuk pertimbangan-pertimbangan, sesungguhnya keputusan itu hak prerogatif bupati, di samping pertimbangan dari baperjakat, beliau punya catatan dan penilaian sendiri,” jelasnya.

Terkait evalusi OPD itu, bupati ingin OPD memahami tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Di samping kedisiplinan, inovatif, OPD juga memahami harmonisasi antara renja OPD, dengan renstra dan RPJMD, sehingga visi misi bupati dan wakil bupati hingga masa jabatan berakhir bisa tercapai 100 persen. “Sehingga beliau tidak mau lagi melihat yang tidak disiplin, kurang inovatif dan kinerjanya rendah,” tegasnya.

Sanksi bagi OPD yang berkinerja kurang baik tentu diberikan hukuman. Sedangkan bagi yang bekerja baik diberikan penghargaan, karena itu apa yang menjadi hasil evaluasi akan dilaporkan ke bupati. “Kalau menang perlu non job, kenapa tidak? Jadi itu atas arahan beliau,” tegas dia. (her)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional