Bupati Perintahkan Cabut Izin Tempat Hiburan Diduga Terlibat Kasus Prostitusi

H. Fauzan Khalid. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Sejumlah kasus prostitusi di wilayah Senggigi Lombok Barat diungkap beberapa waktu terakhir. Kasus prostitusi yang diduga di tempat usaha Spa dan hiburan ini mencoreng Senggigi sebagai ikon pariwisata yang getol dibenahi oleh Pemda Lobar.

Menyikapi kasus prostitusi ini, Pemda mengancam mencabut izin dari tempat usaha yang terbukti terlihat kasus ini. Dikonfirmasi wartawan, akhir pekan kemarin Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mengatakan pihaknya sudah memanggil Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) dan satpol PP.

Iklan

“Saya susah panggil perizinan dan Satpol PP. Kalau susah terbukti tutup saja (tempat usahanya). Tapi menunggu terbuktinya itu. Ndak bisa langsung,” tegas Bupati Lobar ini. Pihaknya sudah menginstruksikan kepada OPD terkait agar melakukan upaya tegas memberikan sanksi. Menurutnya praktik semacam ini tidak ada hubungannya dengan terpuruknya pariwisata Lobar, khususnya Senggigi.

Kepala DPMP2TSP Lobar, H. Ahmad Subandi mengatakan langkah menyikapi hiburan yang tak melanggar izin apalagi praktik prositusi. Begitu izin keluar dari dinas perizinan terhadap hiburan tersebut, selanjutnya pihak Dinas Pariwisata yang bertugas melakukan pengawasan. “Karena memang dia (Dispar yang merekomendasikan tempat itu dikeluarkan Izin,” ujarnya.

Seharusnya Dispar Turun melakukan evaluasi. Hasil turun itu, Kalau ditemukan tak sesuai peruntukkan izin, Dispar bisa meminta Dinas perizinan untuk membekukan izin, “Itu mekanismenya. Kalau dia (Dispar) minta tutup izin atas dasar temuan tak sesuai peruntukkan maka bisa kami bekukan,” tegas dia.

Terkait indikasi penyalahgunaan izin hiburan, menurutnya tentu ada sanksinya. Yakni izinnya bisa dibekukan. Namun, yang merekomendasikan adalah Dispar. Kalau tiga kali teguran tidak diindahkan, maka Dispar bisa turun bersama Satpol PP untuk melakukan tindakan. Kalau tidak diindahkan juga, maka Dispar bisa berkoordinasi dengan Dinas Perizinan untuk dibekukan izin.

Sementara itu, Kepala Dispar Lobar, H. Saepul Ahkam mengatakan pihaknya berencana mengumpulkan mereka (pelaku usaha). Terkait evaluasi pemberian sanksi usaha hiburan yang diduga melanggar izin, kata Ahkam kajian akan dilakukan meliputi interkoneksitas sebagai amenitas pariwisata. “Saya kira pasti dikoordinasikan,” imbuhnya. (her)

 

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional