Bupati Lotim Minta Izin HTI Sambelia Ditinjau Ulang

Selong (Suara NTB) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan meninjau ulang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Sambelia. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 256/Menhut.II/2011 lalu, luas areal izin HTI di Sambelia mencapai 1.881 hektar diberikan pada PT Sadhana Arif Nusa.

Penegasan bupati ini disampaikannya saat berkunjung ke Sambelia, Sabtu, 3 Desember 2016 lalu.

Iklan

IUPHHK-HTI itu katanya bukanlah hak milik atas hutan. Ali BD ini mengaku prihatin dan kasihan terhadap warga yang diusir dan ada yang dipenjarakan. “Betul memang dari segi hukum melanggar, tapi tetap kita kasihan, lahan yang mereka garap sedikit tapi tetap diusir,” ungkapnya.

Bupati mengaku, ratusan warga yang ada masuk kawasan itu sudah lama menguasai lahan dan lebih dulu dari HTI. Sesuai pasal 1930 KUHP, sebutnya, warga yang sudah menguasai sampai 30 tahun berhak atas lahan tersebut. Selaku kepala daerah, bupati merasa berdosa karena rakyat di Sambelia ini diburu dan dikejar-kejar.

Kawasan Lotim, sambungnya sebenarnya juga tidak layak ada HTI, karena sangat padat penduduk. HTI lebih pas jika ditempatkan di daerah yang luas, seperti Sumbawa. Sedangkan di Lotim, kawasan yang menjadi HTI ini juga sudah penduduk di dalamnya. Izin HTI juga sudah cukup lama sejak 2011 lalu. Sudah enam tahun berlalu dan bisa ditinjau ulang ketika tidak ditemukan ada akitivitas.

Di sisi lain, ujarnya, masalah pelanggaran hukum harus tetap ditegakkan. Tapi hukum yang tegak itu adalah hukum yang tidak menindas dan berpihak kepada keadilan untuk kemakmuran. ‘’Lebih banyak kemakmuran untuk masyarakat banyak, bukan untuk satu orang,’’ ujarnya.

  Ingat Usia, Farouk Muhammad Tidak Terlalu Berambisi Ikut Pilgub NTB

Sementara Camat Sambelia, H. Buchori, menjelaskan, warga yang tinggal di kawasan HTI sebanyak 603 warga. 60 persen sebutnya merupakan pendatang dan sisanya warga asli sekitar Senanggalih dan wilayah Sambelia dan sekitarnya.

Beragam upaya telah dilakukan untuk meredam konflik di balik HTI yang tahap awal luasnya sekitar 1.811 ha. Sejumlah orang pun masuk penjara, karena disinyalir awal ada dugaan praktik penjualan atas lahan hutan. Belakangan, tujuh orang sudah ditetapkan menjadi tersangka dari 31 orang yang diduga melakukan pembakaran atas kawasan hutan.

Sementara sejumlah warga yang pernah bercocok tanam di dalam kawasan itu memasuki musim hujan ini, sudah bertekad untuk bercocok tanam. Meski berhadapan dengan aparat, Amaq S, salah satu warga mengaku tetap bersikeras untuk menggarap kembali lahannya. “Kita semua akan masuk kembali,” tantangnya.

Station Manager PT Sadhana Arifnusa, Kuswanto Setyabudi yang dikonfirmasi mengatakan tidak mempermasalahkan jika izinnya ditinjau ulang. “Oke tidak ada HTI, tapi hutan akan rusak semua, siapa yang akan garap kemudian?,” tanyanya.

Pihaknya khawatir, kawasan seluas 1.800 hektar itu akan berubah menjadi hamparan tanaman jagung. Mengembalikan fungsi hutan itu sejatinya menjadi tugas pemerintah. Salah satu jawaban untuk menjaga agar hutan tetap lestari, kata Kuswanto adalah menjadikan HTI. ‘’Hutan harus tetap jadi hutan,’’ tegasnya.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, menuntut untuk tersedianya sumber penghidupan. Di sisi lain, lahan semakin sempit.  Secara alami dan naluriah, penduduk kemudian memasuki kawasan hutan. Jika tidak ada sistem yang mengaturnya, maka hutan akan menjadi rusak.

Bangun Kemitraan

Kuswanto Setyabudi menegaskan, berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan yan keluar tahun 2015 lalu, dalam pengembangan HTI akan dibagun kemitraan. Kemitraan dalam pemanfaatan hutan.

  Warga Gerung Tanam Pohon Pisang di Jalan Depan Rumah Wabup Terpilih

HTI PT Sadhana katanya akan menjadi model perdana di Indonesia tentang kemitraan. Di mana, belum pernah ada konsep kemitraan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Warga-warga sekitar kawasan hutan yang sebelumnya masuk kawasan hutan secara ilegal akan menjadi legal. Peran perusahaan yang mengantongi izin kemudian melakukan pembinaan.

Luas areal yang akan diberikan kepada mitra 20 persen dari izin. Kepesertaan mitra akan tergabung dalam kelompok. Kelompok dari satu desa di sekitar kawasan hutan atau yang ada dalam satu wilaya kecamatan.

Sebanyak 603 orang, yang disebut masuk dalam kawasan hutan sebelumnya itu diketahui tidak semua dari Sambelia. Bahkan sebagian besar dari luar wilayah. Keberadaan mereka pun di kawasan tersebut diyakinkan Kuswanto tidak ada yang sampai 30 tahun. Menurutnya, rata-rata warga masuk sejak tahun 2013 lalu. Sesuai aturan, tidak dibenarkan dari luar wilayah kecamatan tersebut masuk. “Khawatirnya nanti turut dari Jawa atau luar daerah  lainnya yang masuk,” ungkapnya.

Konsep awal yang dirancang dan segera diaplikasikan, dimana sudah disiapkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), untuk 4 kelompok. Kelompok ini memiliki anggota sebanyak 141 orang dengan  KTP yang sudah memiliki NIK.

Dihitung 20 persen dari 1.881 ha yang diberikan izin, maka PT Sadhana menyiapkan 360 ha untuk masyarakat. Dari luasan ini sebanyak 720 warga yang bisa diakomodasi. Lebih luas hutan yang dikelola, maka lebih luas yang bisa dimitrakan dengan warga lingkar kawasan hutan.  Masing-masing Kepala Keluarga (KK) aturannya akan diberikan 0,5 ha. Terdiri dari 4 persen untuk tanaman pakan ternak,  10 persen untuk tanaman kayu, 50 persen untuk tanaman masyarakat seperti jagung dan palawija lainnya. Artinya sekitar 25 are bisa ditanami jagung oleh warga. “Karena kawasan hutan, tetap harus ada tanaman kayu,” demikian tegasnya. (rus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here