Bupati Lotim Cabut SK, PD Agro Selaparang Tak Lagi Jadi Pemasok BPNT

Warga Lotim saat menerima BPNT dari pemerintah beberapa waktu lalu. (Suara NTB/rus)  

Selong (Suara NTB) – Perusahaan Daerah (PD) Agro Selaparang tak lagi menjadi pemasok Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal ini seusai isi Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Timur Nomor : 500/71/EKO/2019, tertanggal 10 Juni 2019 yang ditujukan kepada Dirut PD.Agro Selaparang perihal pencabutan surat pemasok BPNT.

Plt Direktur Agro Selaparang, Sukirman saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis,  13 Juni 2019 mengakui adanya kebijakan Bupati ini. Sebagai kebijakan, pimpinan perusahaan daerah milik Kabupaten Lotim ini pun siap menerima dan melaksanakan semua kebijakan bupati. “Itu kan namanya kebijakan, siap kita terima,” ungkapnya.

Iklan

Diakui sebelumnya Bupati menunjuk PD Agro Selaparang ini sebagai pemasok bantuan pangan non tunai (BPNT) berupa beras dan telur yang dibagi-bagikan kepada seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Lotim.   Terhadap barang berupa beras dan telur yang sudah diadakan oleh pihak PD Agro siap akan dijual. ”Tetap kita akan dilakukan penjualan, terpenting kan terjual dan ini barang tidak basi,” jawabannya.

Dalam Surat Keputusan (SK) Bupati dinyatakan pelaksanaaan penyaluran BPNT telah diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. Dimana ada pedoman umumBPNTTahun 2018 sebagai dasar acuan menyalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebelumnya, Bupati memberikan  persetujuan kepada PD. Agro Selaparang sebagai pemasok barang sesuai dengan Surat Bupati Nomor: 500/60/EKO/2019 tanggal 24 April 2019, prihal pemasok barang BPNT.

Mengacu pada ketentuan pemerintah pusat itu pula, bupati memberikan pilihan dan kembali kepada PKM tentang kapan, berapa, jenis dan kualitas. Tidak ada pengarahan kepada ke E-Warung Gotong Royong (e-warong) agar melakukan pengadaan barang dari pihak tertentu. Tidak boleh pula ada pemaketan. Di mana aturan menyerahkan sepenuhnya pilihan KPM untuk membeli apakah beras atau telur.

Berdasarkan ketentuan baku dari pemerintah pusat itu pula,ditegaskankembali oleh Bupati pelaksanaan penyaluran BPNT dilaksanakan melalui mekanisme sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebelumnya, Ketua Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) NTB, Ada Suci Makbullah mengatakan pihaknya sebelumnya sudah memberikan masukan kepada bupati agar tidak melanggar aturan yang sudah dituangkan oleh pemerintah pusat dalam mekanisme penyaluran BPNT.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa melakukan intervensi terlalu jauh terhadap proses pengadaan beras dan telur dalam program BPNT. Dana yang digelontorkan pemerintah pusat ke seluruh KPM ini sudah disertai dengan perangkat hukumnya. Ada bank penyalur dalam hal ini BRI yang memiliki jaringan dan intrastruktur yang sudah cukup untuk menyalurkan BPNT.

Sementara, Asisten II Setda Lotim Sahabudin, SH., menjelaskan, bupati menyampaikan beberapa penekanan bahwa dalam pedoman umum BPNT terdapat beberapa prinsip utama yang harus ditaati oleh pemerintah daerah. Di antaranya, pertama memberikan pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, kualitas, dan harga bahan pangan (beras dan telur).

  “Juga mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM,” terangnya.

Di samping itu, KPM dipastikan harus dapat menukarkan BPNT dengan bahan pangan melalui e-warong yaitu usaha mikro, kecil dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-warong KUBe, warung desa, rumah pangan kita (RPK), agen laku pandai, agen layanan keuangan digital (LKD) yang menjual bahan pangan dan usaha eceran lainnya.

Untuk itu, berdasarkan ketentuan tersebut pemerintah daerah pelaksanaan penyaluran BPNT dilaksanakan melalui mekanisme sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, persetujuan yang telah dikeluarkan kepada PD. Agro Selaparang sebagai pemasok barang dicabut berdasarkan pedoman umum penyaluran BPNT.  (rus/yon)