Bupati Loteng Persilakan Usut Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

H. M. Suhaili FT (Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) – Langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Tengah (Loteng) menyelidiki kasus dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh sejumlah oknum pejabat lingkup Pemkab Loteng, direspons positif Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT. Menurutnya, Bawaslu Loteng dalam hal ini tengah menjalankan tugasnya dan semua pihaknya harus menghormati itu.

“Silakan dipantau,” ujar H.M. Suhaili FT, kepada wartawan, Rabu, 7 Oktober 2020.

Iklan

Dikatakanya, sejak awal pihaknya sudah dan cukup sering mengingatkan kepada seluruh ASN maupun pejabat Loteng, agar tetap menjaga netralitasnya dengan tidak terlibat langsung dalam politik praktis.

Pemkab Loteng dengan tegas juga sudah melarang pejabat Loteng untuk menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Hanya saja, karena ASN punya hak politik tentunya tidak bisa dikekang. Dalam arti, ASN juga tidak bisa dilarang untuk memilih atau mendukung salah satu pasangan calon (paslon) kepala daerah di Pilkada Loteng mendatang.

Terlebih juga, dengan paslon kepala daerah yang ada tentu ada saja ASN yang memiliki hubungan kedekatan atau hubungan kekeluargaan, sehingga sulit juga dilarang untuk berpihak ke paslon kepala daerah bersangkutan. “Terpenting ASN jangan sampai terlibat langsung ataupun menampakkan dukungannya. Dan, harus hati-hati serta menjaga diri dalam bersikap,” sebutnya.

Soal upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Bawaslu Loteng itu sah-sah saja, karena memang itulah tugasnya. Lagi pula tidak sekarang saja, Bawaslu Loteng menangani kasus dugaan pelanggaran netralitas oknum ASN Loteng. Sebelum ini juga sudah ada beberapa oknum ASN Loteng yang diperiksa oleh Bawaslu Loteng.

“Prinsipnya kita sudah mengingatkan para ASN, terutama pejabat Loteng untuk menjaga netralitasnya. Tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik apalagi sampai menyalahgunakan kewenangan. Soal pilihan politik, ASN mau kemana itu hak pribadinya. Tidak bisa dilarang,” terangnya.

Kecuali aparat kepolisian dan TNI, itu memang tidak boleh berpihak secara politik, karena hak politiknya sudah dicabut. Sedangkan ASN itu masih punya hak politik, jadi wajar saja kalau kemudian ada timbul persoalan netralitas ASN, tapi bukan kemudian dibiarkan. Di situlah kemudian fungsinya Bawaslu selaku pengawas. (kir)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional