Bupati Lobar Terbitkan Perbup, Denda Menanti Masyarakat Tak Patuh Protokol Covid-19

H. Baehaqi (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum di masa pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Salah satu yang diatur dalam perbup ini adalah menyangkut sanksi denda bagi pelanggar (tidak patuh) protokol Covid-19.

Sekda Lobar, Dr. H. Baehaqi mengatakan pemda sudah melakukan rapat evaluasi terkait penanganan Covid-19 di Lobar. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati, Fauzan Khalid dihadiri semua OPD terkait dan se- Lobar. Rapat ini berkaitan dengan kebijakan tambahan dari bupati terkait strategi penanganan di tingkat teknis. Karena melihat tren dari penularan covid-19 di Lobar, kalau melihat data semakin tinggi, terutama pasien meninggal meningkat.

Iklan

Diakuinya, mengacu data tanggal 25 juli 2020, terdapat 29 orang meninggal. Yang komorbid (pasien yang memiliki penyakit bawaan seperti gagal ginjal, darah tinggi dan diabetes jantung, asma dan TBC) sebanyak 24 orang. Selain itu, semua camat sudah dan sedang melakukan langkah koordinasi dengan semua desa dan kepala dusun untuk penanganan pasien komorbid tersebut, sehingga di samping  melaksanakan penegakan pelaksanaan protokol Covid-19 di tempat kerumunan massa, warga yang komorbid juga dilindungi supaya tidak banyak kontak dengan OTG maupun ODP, karena mereka rawan terpapar.

Tidak hanya itu, kebijakan bupati dari hasil rapat ini, tambahnya, dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan daerah dalam penanganan di tingkat teknis, maka bupati mengeluarkan perbup tentang pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum di masa pandemi Corona. “Dalam penegakannnya diatur juga salah satunya sanksi denda bagi orang, institusi atau bagi tempat usaha (keramaian) yang tak patuh protokol covid-19 itu tertuang dalam perda Nomor 9 tahun 2016 pada pasal 4,” tegas dia. Sanksinya bisa berupa uang, seperti yang diberlakukan pemprov NTB.

Pengawasan pun akan terus diperketat oleh pemda dalam hal ini tim gugus kecamatan, bersama aparat baik TNI dan Polri. Tim pemda akan mempercepat turun sosialisasi soal aturan perbup ini, “Pekan ini kami turun sosialisasi,” imbuh dia. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here